Penulis: Bilal Ihsan Abdurrohman
Raja Ampat merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Keindahan terumbu karang dan berbagai jenis biota laut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tujuan wisata bahari bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, meningkatnya aktivitas kapal wisata juga menimbulkan tekanan terhadap ekosistem laut, terutama akibat penggunaan jangkar kapal yang dapat merusak terumbu karang. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memperluas pemasangan tambat labuh atau mooring serta mewajibkan pembayaran retribusi bagi kapal wisata yang beroperasi di kawasan konservasi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan terumbu karang sekaligus mengatur aktivitas pemanfaatan laut agar tetap berjalan secara berkelanjutan.
Ketika Aktivitas Kapal Mengancam Terumbu Karang
Bagi sebagian besar wisatawan, penggunaan jangkar merupakan hal yang biasa dilakukan ketika kapal berhenti di suatu perairan. Namun, apabila dilakukan di sekitar ekosistem terumbu karang, jangkar dapat menyebabkan kerusakan secara langsung. Rantai jangkar yang terseret di dasar laut dapat mematahkan struktur karang dan mengganggu habitat berbagai biota laut. Kondisi inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat, mengingat tingginya aktivitas kapal wisata di wilayah tersebut.
Sebagai upaya mengurangi dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memasang enam unit tambat labuh tahap kedua di perairan Kepulauan Fam pada 21 Januari 2026. Pemasangan ini melanjutkan tahap pertama yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2024 di perairan Friwen. Fasilitas mooring digunakan sebagai tempat kapal mengikatkan tali sehingga tidak perlu lagi menjatuhkan jangkar ke dasar laut. Melalui perluasan fasilitas tambat labuh, aktivitas kapal wisata diharapkan dapat berlangsung tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap terumbu karang.
Bagaimana Sistem Mooring Bekerja?
Pada dasarnya, mooring merupakan fasilitas tambat apung yang dipasang pada titik tertentu di perairan untuk menjadi tempat kapal bersandar. Sistem ini menggunakan pelampung yang terhubung dengan tali dan jangkar permanen di dasar laut. Dengan adanya fasilitas tersebut, kapal wisata dapat berhenti tanpa harus menggunakan jangkar secara langsung pada dasar perairan yang terdapat terumbu karang.
Penerapan sistem ini juga diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Papua Barat Daya yang mewajibkan kapal wisata menggunakan mooring resmi dan melarang aktivitas labuh jangkar di kawasan konservasi perairan. Aturan tersebut ditujukan kepada operator kapal wisata maupun liveaboard yang beroperasi di Raja Ampat. Melalui kewajiban penggunaan mooring, pemerintah berupaya mengatur aktivitas kapal agar tidak mengganggu kondisi ekosistem laut yang berada di sekitarnya.
Retribusi sebagai Bagian dari Pengelolaan Kawasan
Selain pemasangan fasilitas tambat labuh, pemerintah juga menerapkan retribusi bagi kapal yang menggunakan fasilitas mooring di kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Kebijakan ini bertujuan agar penggunaan fasilitas dapat berjalan lebih teratur sekaligus memberikan dukungan pembiayaan bagi pengelolaan kawasan konservasi. Penerimaan retribusi nantinya dikelola secara resmi melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan perlindungan kawasan.
Sejak pemasangan tahap pertama pada tahun 2024, fasilitas mooring telah digunakan sebanyak 250 kali oleh kapal wisata yang beroperasi di perairan Raja Ampat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas tersebut mulai dimanfaatkan dalam aktivitas wisata bahari. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga memberikan dukungan terhadap penerapan retribusi karena dinilai dapat mengurangi kebiasaan kapal membuang jangkar secara sembarangan. Dengan adanya dukungan retribusi mooring, pengelolaan kawasan diharapkan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga memperoleh dukungan dari aktivitas pemanfaatan wisata.
Peran Masyarakat dalam Menjaga Kawasan Konservasi
Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Dalam penerapan sistem Raja Ampat Mooring System (RAMS), masyarakat adat turut dilibatkan mulai dari proses persiapan pemasangan hingga pengawasan fasilitas di lapangan. Hal ini penting karena masyarakat lokal memiliki hubungan yang erat dengan kondisi perairan dan sumber daya laut yang selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, keberadaan fasilitas tambat labuh juga perlu diimbangi dengan kesadaran seluruh pengguna laut untuk menjaga lingkungan. Kapal wisata, operator penyelaman, dan masyarakat setempat memiliki peran masing-masing dalam mengurangi aktivitas yang dapat merusak terumbu karang. Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal agar fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Tantangan Pengelolaan di Masa Mendatang
Meskipun pemasangan mooring menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kerusakan terumbu karang, upaya tersebut masih membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan. Jumlah fasilitas yang tersedia perlu disesuaikan dengan banyaknya kapal wisata yang beroperasi di Raja Ampat. Sebelumnya, pengelola kawasan juga telah melakukan survei untuk menentukan lokasi pemasangan fasilitas tambat labuh di beberapa wilayah, termasuk Kepulauan Fam, Misool Selatan, Pulau Gam, dan Arborek. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fasilitas mooring masih perlu dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing perairan.
Selain ketersediaan fasilitas, kepatuhan operator kapal terhadap aturan penggunaan mooring juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, penggunaan jangkar secara langsung masih berpotensi terjadi dan memberikan tekanan terhadap ekosistem terumbu karang. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas mooring perlu diikuti dengan pengawasan dan evaluasi agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan laut.
Pelajaran dari Pengelolaan Raja Ampat
Pengelolaan kawasan Raja Ampat menunjukkan bahwa aktivitas wisata bahari perlu diimbangi dengan upaya perlindungan ekosistem laut. Pemasangan mooring dan penerapan retribusi merupakan langkah yang cukup baik untuk mengurangi kerusakan terumbu karang sekaligus mengatur aktivitas kapal wisata. Menurut saya, kebijakan ini perlu diterapkan secara konsisten karena menjaga ekosistem laut tidak cukup hanya dengan membatasi aktivitas manusia, tetapi juga perlu menyediakan fasilitas yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan wisata bahari tetap dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian terumbu karang sebagai salah satu kekayaan utama Raja Ampat.
Editor: Firzal Rihad Triandra
#MCPRDailyNews
