Penulis: Raihan Wisnu Ramadhan
Sampah plastik yang masuk ke laut tidak selalu menetap di perairan asalnya. Terbawa arus dan angin, sebagian dapat bergerak jauh mengikuti dinamika laut, bahkan melintasi batas negara. Di kawasan Asia Tenggara yang memiliki perairan saling terhubung, kondisi ini membuat persoalan marine debris tidak lagi dapat dipandang semata sebagai masalah domestik. Pergerakan sampah lintas perairan juga membuat penanganannya membutuhkan koordinasi antarnegara.
Ketika Arus Membawa Sampah Keluar dari Indonesia
Sebuah studi mengenai pergerakan sampah plastik terapung di perairan Indonesia menemukan bahwa sebagian besar sampah dalam simulasi tetap berada di perairan Indonesia. Namun, sekitar 16% partikel yang dimodelkan berpotensi bergerak keluar menuju kawasan Laut Cina Selatan, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik.
Pergerakan tersebut tidak terjadi secara acak. Pola arus dan perubahan musim ikut menentukan arah perjalanan sampah setelah berada di laut. Laut Jawa, misalnya, menjadi salah satu wilayah yang berperan sebagai jalur pergerakan sekaligus area akumulasi dalam simulasi tersebut.
Sumber: MDPI
Persoalannya kemudian menjadi lebih kompleks. Sampah yang ditemukan di suatu perairan belum tentu berasal dari wilayah pesisir di sekitarnya. Sebaliknya, sampah yang berasal dari satu wilayah dapat terbawa jauh dan memberikan dampak di tempat lain.
Sampah Laut Tidak Hanya Berupa Plastik
Persoalan lintas batas juga dapat ditemukan pada ghost gear, yaitu alat tangkap yang hilang, ditinggalkan, atau terbuang di laut. Jaring, tali, maupun alat tangkap lainnya dapat terus berada di perairan dan menangkap biota meskipun sudah tidak digunakan.
Di kawasan Sulu–Sulawesi, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena wilayah perairannya terhubung dengan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kajian mengenai pengelolaan ghost gear di kawasan tersebut menyoroti pentingnya kerja sama ketiga negara, mengingat pergerakan dan dampak alat tangkap yang hilang tidak berhenti pada batas wilayah nasional.
Bagi kawasan yang ekosistemnya saling terhubung seperti Sulu–Sulawesi, pengelolaan berdasarkan batas negara saja memiliki keterbatasan. Apa yang menjadi persoalan di satu wilayah dapat ikut mempengaruhi wilayah lainnya.
Menuju Penanganan yang Lebih Regional
Isu tersebut menjadi semakin relevan menjelang ASEAN Conference on Combatting Plastic Pollution 2026 yang akan berlangsung pada 24–25 September di Manila. Pertemuan ini mempertemukan negara-negara ASEAN dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas upaya pengurangan pencemaran plastik serta penguatan kerja sama kawasan.
Sumber: Regional Knowledge Centre for Marine Plastic Debris–ERIA
Upaya serupa juga terlihat dalam pengelolaan alat tangkap. Pada 16–17 September 2026, UNEP melalui COBSEA meluncurkan proyek pengelolaan fishing gear berkelanjutan untuk Indonesia dan Vietnam untuk periode 2026–2030. Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk menangani alat tangkap yang telah menjadi sampah, tetapi juga memperbaiki pengelolaannya sejak digunakan hingga akhir masa pakainya.
Pendekatan semacam ini penting karena persoalan marine debris tidak berhenti ketika sampah berhasil dibersihkan dari pantai. Yang tidak kalah penting adalah memahami dari mana sampah berasal, bagaimana ia masuk ke laut, ke mana ia bergerak, dan bagaimana mencegahnya kembali masuk ke ekosistem.
Memperkuat Kerja Sama di Laut
Indonesia dapat mengambil peran penting dalam mendorong pengelolaan marine debris yang lebih terintegrasi di kawasan. Pemantauan sampah laut dapat diperkuat dengan menggabungkan pengamatan lapangan dan informasi oseanografi, sementara pertukaran data antarnegara dapat membantu mengidentifikasi jalur pergerakan serta wilayah yang berpotensi menjadi titik akumulasi.
Di sisi lain, penanganan tidak dapat hanya dilakukan setelah sampah mencapai laut. Kajian mengenai marine debris di Asia Tenggara menunjukkan bahwa sumber berbasis daratan masih menjadi penyumbang utama sampah laut di kawasan. Artinya, pengurangan sampah dari hulu tetap menjadi bagian penting dalam mencegah persoalan yang lebih luas di laut.
Kesimpulan
Marine debris pada akhirnya bukan hanya persoalan tentang berapa banyak sampah yang terakumulasi di laut, tetapi juga tentang bagaimana material tersebut menyebar. Pengaruh arus dan sirkulasi laut regional memungkinkan debris berpindah menuju perairan lain. Di kawasan Asia Tenggara yang memiliki konektivitas laut tinggi, karakteristik ini menjadikan marine debris sebagai persoalan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui kebijakan nasional secara terpisah.
Pengelolaan marine debris perlu mencakup pengurangan sampah dari sumbernya, pemantauan pergerakannya di laut, serta kerja sama antarnegara dalam wilayah perairan yang saling terhubung. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya berfokus pada sampah yang telah terdampar di pesisir, tetapi juga mempertimbangkan proses masuk dan transportasinya di lingkungan laut.
Editor: Alfianu Adhi Riztiawan
#MCPRDailyNews
