Penulis: Kenjiro Khosyi Counedio
Selama ini, laut Indonesia hadir di forum iklim terutama sebagai pihak yang terdampak. Muka laut naik, pesisir tergenang, dan nelayan kehilangan kepastian musim. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, laut mulai dibicarakan dengan cara lain: sebagai penyimpan karbon.
Mangrove, padang lamun, dan rawa payau mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, terutama pada sedimen di bawahnya. Karbon inilah yang disebut karbon biru. Ekosistem mangrove dan lamun di Indonesia diestimasi menyimpan sedikitnya 3,4 miliar ton karbon, setara dengan 17% cadangan karbon biru dunia
Pada 9–20 November 2026, karbon biru itu ikut dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye. Indonesia datang dengan paviliun bertema Indonesia as the House of Climate Solutions yang memuat 67 sesi dialog.
Pertanyaannya, laut Indonesia dibawa ke Antalya untuk diperjuangkan, atau untuk diperdagangkan?
Diakui dalam Narasi, Belum Dihitung dalam Angka
Titik awal yang paling jujur untuk menjawabnya adalah dokumen iklim Indonesia sendiri, yaitu Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang disampaikan pada Oktober 2025. Di bagian awalnya, SNDC mengakui karakter kepulauan Indonesia dengan tegas. Laut mencakup sekitar 77,11% wilayah negara, dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Indonesia bahkan menargetkan ketahanan iklim kepulauan pada 2030. Namun, pengakuan itu belum sepenuhnya hadir dalam angka.
Pembahasan karbon biru baru muncul di bagian mitigasi, setelah uraian sektor limbah, dengan pembuka bahwa riset mengenai peran laut dalam mitigasi iklim “telah dimulai”. Mangrove memang sudah dihitung, tetapi melalui inventarisasi lahan basah dan kerangka REDD+ kehutanan, bukan sebagai sektor kelautan. Padang lamun bahkan belum masuk target. SNDC menyebut pemerintah masih memperbarui peta lamun nasional dan mengembangkan metodologi penghitungannya agar lamun dapat masuk ke dalam NDC mendatang.
Pemerintah sendiri tidak menutupi hal ini. Saat peta jalan karbon biru diluncurkan di COP30, pemerintah menyatakan bahwa padang lamun dan rawa payau belum secara resmi masuk ke dalam sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional maupun komitmen iklim. Yang sudah masuk baru mangrove. Strategi karbon birunya pun masih kualitatif: memperkuat regulasi, mengalokasikan ruang, meningkatkan kualitas kawasan, dan memperkuat sinergi pengelolaan. Tidak ada angka luas, target serapan, ataupun tenggat waktu. Hal serupa terlihat pada pendanaan. SNDC memperkirakan kebutuhan investasi sebesar USD 472,6 miliar yang dibagi ke empat sektor, yaitu energi, pertanian, kehutanan dan lahan, serta limbah. Laut tidak muncul sebagai kategori tersendiri.
Laut hadir kuat dalam cerita, tetapi tipis dalam komitmen yang dapat diukur.
COP Implementasi, Capaian yang Tertinggal
Menjelang Antalya, pemerintah menegaskan bahwa fokus Indonesia di COP31 bukan lagi menyampaikan komitmen, melainkan implementasi dan penelusuran kemajuan. Jika ukurannya implementasi, data paling jujur justru tersedia di dokumen pemerintah sendiri. Roadmap karbon biru yang diluncurkan di COP30 mencantumkan target mangrove 2030 dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) beserta capaiannya hingga 2023. Hasilnya tidak menggembirakan. Roadmap tersebut mencatat deforestasi mangrove telah mencapai sekitar 215 ribu hektare per 2023 dan menyebutnya sudah melampaui target pencegahan deforestasi 2030, yaitu di bawah 177 ribu hektare dalam skenario tanpa dukungan internasional. Degradasi mangrove tercatat sekitar 105 ribu hektare, juga di atas target di bawah 99 ribu hektare.
Di sisi pemulihan, jaraknya lebih lebar. Target rehabilitasi permanen 2030 ditetapkan 61,7 ribu hektare tanpa dukungan internasional, atau 102,8 ribu hektare dengan dukungan internasional. Namun, hingga 2023 yang tercapai baru sekitar 880 hingga 3.110 hektare. Padang lamun menghadapi tekanan serupa. Penilaian nasional pertama terhadap padang lamun Indonesia mencatat tutupan rata-rata di 18 lokasi hanya 39%, lebih rendah dari 46% sekitar tiga tahun sebelumnya, sehingga kondisinya dikategorikan sedang. Artinya, sebelum karbon biru dijual, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menghentikan kerusakan yang masih berlangsung.
Panggung Laut Berada di Luar Meja Perundingan
Pola yang sama berulang di COP31. Situs resmi Paviliun Indonesia mencantumkan tiga mandat utama perundingan COP31, yaitu Belém Mission to 1.5, Just Transition Mechanism, dan Global Stocktake. Tidak satu pun menyebut laut. Laut baru muncul dalam Action Agenda COP31, yakni sepuluh tema prioritas di luar jalur perundingan. Di sana, tema Oceans and Seas dirumuskan sebagai upaya “protecting marine ecosystems and unlocking blue carbon for climate resilience”. Perbedaannya penting. Di meja perundingan, negara-negara merumuskan keputusan bersama. Di agenda aksi, negara, kota, dan perusahaan menampilkan inisiatif yang sifatnya sukarela.
Laut sebenarnya memiliki saluran di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) melalui dialog laut dan iklim yang digelar setiap tahun. Namun, forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog, bukan perundingan yang menghasilkan kewajiban. Di dalam Paviliun Indonesia pun, laut tidak berdiri sendiri. Laut digabung dalam sub-tema Oceans, Forests, Food Security, and Rio Synergy dan berbagi ruang dengan isu hutan serta pangan. Laut memiliki panggung di Antalya. Hanya saja, panggung itu berada di luar ruang tempat kewajiban negara dirundingkan.
Aturan Dagang Datang Lebih Dulu
SNDC merujuk Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 sebagai payung hukum perdagangan karbon, pungutan karbon, dan pembayaran berbasis kinerja. Untuk sektor laut, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata kelola nilai ekonomi karbon di sektor kelautan. Jika pengukurannya masih tertinggal, instrumen untuk memperdagangkannya justru bergerak lebih cepat.
KKP kini menyiapkan roadmap perdagangan karbon sektor kelautan dan memproyeksikan mangrove serta lamun dapat menyerap sekitar 10 juta ton CO₂ per tahun. Di Antalya, Paviliun Indonesia dirancang sebagai pusat solusi dan transaksi hijau yang mempertemukan pemilik proyek dengan jaringan pendanaan internasional, termasuk melalui forum Carbon Connection.
Arah ini juga terlihat dari isi roadmap karbon biru. Dari tujuh bab, empat di antaranya mengatur tata kelola nilai ekonomi karbon yang meliputi registrasi dan sertifikasi, transaksi dan monetisasi, pembagian manfaat, serta pengendalian dan kepatuhan. Peta jalan itu bahkan sudah menyebut kredit karbon biru dari mangrove dan lamun sebagai peluang di pasar karbon sukarela dan pasar bilateral di bawah Pasal 6 Paris Agreement.
Mencari pendanaan bukanlah hal yang keliru. SNDC sendiri menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan internasional yang besar untuk mencapai target iklimnya.
Persoalannya terletak pada urutan. Bayangkan sebuah toko yang sudah memasang label harga, tetapi belum selesai menimbang barangnya. Lamun belum masuk sistem MRV nasional, tetapi kredit karbon lamun sudah disebut sebagai peluang pasar. Target karbon biru belum dikuantifikasi, dan KKP sendiri mengakui bahwa data terstandar masih terbatas. Namun, aturan untuk memperdagangkannya sudah tersedia.
Menyerap Karbon Tidak Sama dengan Layak Dijual
Karbon biru juga tidak sesederhana menghitung luas mangrove, lalu mengalikannya dengan angka serapan.
Terdapat tujuh persoalan yang membuat penghitungan serapan karbon dari restorasi ekosistem pesisir sulit diandalkan, diperparah dengan tingginya ketidakpastian biaya. Akibatnya, efektivitas restorasi pesisir sebagai instrumen penyerap karbon mandiri patut dipertanyakan Meski demikian, restorasi pesisir tetap penting untuk dilakukan mengingat manfaatnya bagi perlindungan garis pantai, ketahanan pangan, dan pelestarian keanekaragaman hayat Artinya, nilai terbesar mangrove dan lamun bagi negara kepulauan mungkin tidak terletak pada kredit karbonnya, melainkan pada kemampuannya melindungi pesisir.
Tantangan di pasar karbon biru tidak berhenti di situ. Mahalnya biaya verifikasi, kecilnya skala mayoritas proyek, hingga risiko penghitungan ganda antara klaim perusahaan dan negara menjadi celah yang masih harus diselesaikan Hal ini nyata bagi Indonesia. Mangrove sudah dihitung dalam inventarisasi nasional. Jika kredit dari proyek mangrove dijual kepada perusahaan, sementara serapannya juga diklaim untuk target NDC, satu ton karbon dapat dihitung dua kali.
Siapa yang Menanggung Risikonya?
Pada akhirnya, pertanyaan “diperjuangkan atau diperdagangkan” bermuara pada masyarakat pesisir.
Di atas kertas, perlindungannya sudah ada. SNDC berkomitmen menghormati hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Roadmap karbon biru juga mewajibkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat terdampak sebelum kegiatan proyek dimulai.
Namun, dua hal masih terbuka. Besaran porsi pembagian manfaat belum ditetapkan dalam peta jalan, melainkan diserahkan pada dokumen kegiatan dan regulasi teknis kementerian. Dalam model bisnis karbon biru yang digambarkan, peran masyarakat pun ditulis sebagai pelaksana, sementara swasta berperan sebagai penyandang dana dan pelaksana.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Hak masyarakat pesisir memang diakui, tetapi pelaksanaannya masih lebih banyak bersifat prosedural. Nilai ekonominya lebih banyak dinikmati negara dan swasta, sementara risiko lingkungan dan mata pencaharian ditanggung masyarakat pesisir.
Kondisi seperti ini dikenal sebagai ocean grabbing, yaitu pengalihan akses dan sumber daya laut dari nelayan kecil dan komunitas pesisir melalui tata kelola yang lemah.
Proyek karbon biru tidak otomatis menjadi ocean grabbing. Namun, proyek tersebut dapat bergeser ke arah itu ketika lokasinya membatasi ruang tangkap atau ruang kelola warga tanpa persetujuan mereka.
KKP mensyaratkan izin pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi setiap aksi mitigasi karbon. Izin ini memberi kepastian bagi pengembang proyek. Namun, izin bagi pengembang belum tentu menjadi jaminan bagi nelayan yang lebih dulu hidup dari ruang yang sama.
Yang Perlu Diperhatikan dari Antalya
Ada beberapa hal yang dapat menjadi ukuran selama konferensi berlangsung.
Apakah Indonesia melaporkan kemajuan karbon biru dalam angka yang dapat diperiksa, bukan hanya potensi serapan?
Berapa banyak dari 67 sesi paviliun yang benar-benar membahas laut, dan apakah nelayan hadir sebagai pembicara, bukan sekadar disebut?
Apakah kerja sama yang ditandatangani di paviliun memuat persetujuan masyarakat, pembagian manfaat, dan pencegahan klaim ganda?
Apakah delegasi Indonesia membawa isu adaptasi pesisir dan kerugian akibat kenaikan muka laut ke meja perundingan, bukan hanya ke ruang pameran?
Menimbang Sebelum Menjual
Pendanaan karbon dapat menjadi bagian dari upaya memperjuangkan laut. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun, laut tidak seharusnya hadir di forum iklim hanya sebagai cadangan karbon yang menunggu pembeli. Bagi negara kepulauan, laut adalah pelindung pesisir, sumber pangan, dan ruang hidup bagi wilayah tempat sebagian besar penduduknya tinggal. Fungsi-fungsi itulah yang seharusnya diperjuangkan lebih dulu. Sebab, karbon biru yang dijual sebelum diukur dengan benar dan tanpa melibatkan masyarakat pesisir bukanlah solusi iklim. Ia hanya memindahkan laut dari tangan mereka yang hidup darinya ke tangan mereka yang mampu membayarnya.
Editor: FIrzal Rihad Triandra
#MCPRDailyNews
