Recent News

• Marine Diplomatic Issue

Diplomasi Indonesia Menjaga Jalur Pelayaran Global Ditengah Ketegangan Geopolitik

• 13 November 2026

Penulis: Syifa Gartika Laut selama ini menjadi penghubung utama perdagangan dunia. Kapal-kapal mengangkut energi, bahan pangan, bahan baku industri, hingga berbagai komoditas yang menopang perekonomian antarnegara. Namun, jalur pelayaran internasional semakin rentan terhadap konflik geopolitik yang melibatkan kepentingan negara. Ketegangan di Selat Hormuz, Laut Merah, dan Laut Hitam memperlihatkan bahwa laut tidak hanya menjadi ruang perdagangan, tetapi juga arena persaingan politik dan keamanan. Serangan terhadap kapal komersial, ancaman terhadap pelaut, serta pembatasan navigasi dapat mengganggu rantai pasok global dan meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Selat Hormuz menjadi salah satu kawasan yang paling strategis karena menghubungkan Teluk

• Marine & Coastal Zone Management

Bukan Main! Laut Pasang & Cuaca Ekstrem Serbu Pesisir Indonesia

• 12 November 2026

Penulis: Daris Az Zahra Kawasan pesisir Indonesia kembali ditetapkan dalam status siaga penuh, Untuk mengantisipasi potensi kombinasi antara cuaca ekstrem dan fenomena pasang air laut maksimum yang mengancam dan melanda wilayah tersebut. Fenomena yang menyebabkan banjir rob dan gelombang tinggi kini tidak lagi dianggap hanya sebagai gangguan cuaca musiman, tetapi menjadi ujian nyata dalam penerapan Manajemen Wilayah Pantai Terpadu (ICZM) di berbagai daerah rawan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya peningkatan dinamika atmosfer dan lautan yang terjadi bersamaan dengan fase pasang purnama (spring tide). Pertemuan dua faktor yang berkaitan dengan air dan ilmu

• MCPR Issues

Penguatan Diplomasi Maritim Indonesia dalam Tata Kelola Laut Global melalui UNCLOS

• 11 November 2026

Penulis: Sarah Sarwahita Dalam hal ekonomi, lingkungan, keamanan, dan hubungan antarnegara, laut memiliki peran strategis yang signifikan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kompleksitas pemanfaatan sumber daya laut juga menimbulkan berbagai masalah, seperti eksploitasi sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya kelautan.  Masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan laut tidak dapat bergantung pada kebijakan setiap negara; itu membutuhkan tata kelola yang berbasis pada hukum internasional dan kerja sama lintas negara. Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk membangun tata kelola laut global yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, dan menjaga ekosistem laut. Salah satu

• Marine Diplomatic Issue

Perdagangan Carbon untuk Masa Depan Indonesia

• 10 November 2026

Penulis: Kenjiro Khosyi Counedio Selama ini, laut Indonesia hadir di forum iklim terutama sebagai pihak yang terdampak. Muka laut naik, pesisir tergenang, dan nelayan kehilangan kepastian musim. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, laut mulai dibicarakan dengan cara lain: sebagai penyimpan karbon. Mangrove, padang lamun, dan rawa payau mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, terutama pada sedimen di bawahnya. Karbon inilah yang disebut karbon biru. Ekosistem mangrove dan lamun di Indonesia diestimasi menyimpan sedikitnya 3,4 miliar ton karbon, setara dengan 17% cadangan karbon biru dunia Pada 9–20 November 2026, karbon biru itu ikut dibawa ke Konferensi

• Marine & Coastal Zone Management

Penerapan Sistem Mooring sebagai Upaya Perlindungan Terumbu Karang di Raja Ampat

• 09 November 2026

Penulis: Bilal Ihsan Abdurrohman Raja Ampat merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Keindahan terumbu karang dan berbagai jenis biota laut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tujuan wisata bahari bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, meningkatnya aktivitas kapal wisata juga menimbulkan tekanan terhadap ekosistem laut, terutama akibat penggunaan jangkar kapal yang dapat merusak terumbu karang. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memperluas pemasangan tambat labuh atau mooring serta mewajibkan pembayaran retribusi bagi kapal wisata yang beroperasi di kawasan konservasi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi

• Marine Law Enforcement

Satgas P2BBL Dibentuk, Penyelundupan Benih Lobster Tetap Menguji Penegakan Hukum di

• 08 November 2026

Penulis: Syahnaz Salsabila Awal bulan November 2026, TNI AL bersama pihak terkait berhasil menghentikan upaya penyelundupan sekitar 360 ribu benih lobster yang dikemas dalam 72 kotak di perairan Muara Betara, Jambi. Kapal kayu yang terlibat diduga berniat memindahkan muatan tersebut ke kapal cepat di perairan luar sebelum dikirim keluar negeri. Dengan memperhitungkan harga sekitar Rp150 ribu per ekor, potensi kerugian yang bisa ditimbulkan bagi negara diperkirakan mencapai Rp54 miliar. Penindakan ini berlangsung kurang dari sebulan setelah pemerintah mendirikan Satgas P2BBL pada 12 Oktober 2026, dan ekspor benih lobster telah dinyatakan ditutup untuk selamanya. Kasus yang