Recent News

• Marine & Coastal Zone Management

Karhutla dan Rapuhnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia

• 17 September 2026

Penulis: Syahnaz Salsabila Bayangkan harus mengungsi dari rumah sendiri karena api mengepung dari segala arah. Inilah yang dialami puluhan satwa liar di kawasan konservasi Indonesia dalam sebulan terakhir. Dari Kalimantan Barat sampai Jawa Timur, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memaksa taman nasional dan kawasan konservasi yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi satwa langka, berubah menjadi zona evakuasi darurat. Ironisnya, kawasan yang sudah dilindungi secara hukum pun tetap tidak berdaya menghadapi api. Kondisi ini bukan hanya persoalan pemadaman kebakaran dan penyelamatan satwa. Karhutla juga menunjukkan rapuhnya pengelolaan kawasan konservasi ketika tekanan lingkungan melampaui batas suatu

• Maritime Culture

Nadran Muara Angke: Masih Adakah Budaya Maritim di Tengah Kota Metropolitan?

• 16 September 2026

Penulis: Sarah Sarwahita Sumber: detikNews - ANTARA FOTO/Fauzan  Muara Angke merupakan wilayah pelabuhan perikanan yang terletak di pantai utara Jakarta. Secara administratif, kawasan ini termasuk dalam Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan luas lahan Muara sekitar 73 Ha. Muara Angke ditetapkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/KEPMEN/-KP/2017.   Sebagai kawasan pelabuhan perikanan, aktivitas di wilayah pesisir ini sangat berkaitan dengan kegiatan perikanan, seperti pendaratan dan pelelangan hasil tangkapan, jual-beli ikan, pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan, serta aktivitas dermaga dan kebutuhan operasional perikanan. Fungsi kawasan tersebut pada akhirnya sangat berkaitan

• Maritime Culture
• MCPR

Sasi Laut Bukan Sekadar Tradisi: Bisakah Pengetahuan Adat Menjadi Bagian Konservasi

• 15 September 2026

Penulis: Sela Sianturi Sumber: Konservasi Alam Nusantara, (2021) Indonesia dikatakan salah satu negara Mega Biodiversity terbesar di dunia dengan potensi bahari yang besar. 17.380 pulau dan lebih dari 1300 kelompok suku bangsa melahirkan berbagai bentuk kearifan lokal (local wisdom) dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa tiap kelompok masyarakat memiliki cara sendiri untuk menjaga ekosistem melalui nilai dan praktik budaya yang diwariskan turun temurun, seperti Panglima Laot di Aceh, Awig-Awig di Lombok, dan Sasi di Maluku. Praktik ini sudah berlangsung sejak dahulu dan berkembang menjadi hukum adat yang

• Marine Diplomatic Issue
• Maritime Culture

Kontroversi Areal Preservasi dalam UU KSDHE: Ancaman terhadap Pengakuan dan Hak

• 14 September 2026

Penulis: Bilal Ihsan Abdurrohman Sengketa uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDHE) kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pada Senin (7/9/2026), MK menggelar sidang kelima dari Permohonan Nomor 262/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), serta lima pemohon perseorangan dari kalangan masyarakat adat, nelayan, dan pegiat wisata. Sidang ini bukan yang pertama; sejak sidang perdana digelar pada Juli 2026, polemik seputar konsep "Areal Preservasi" dalam UU KSDHE terus menjadi sorotan

• Marine Diplomatic Issue

IMO Belum Sepakat Soal Aturan Emisi Kapal: Mengapa Indonesia Perlu Memperhatikannya?

• 13 September 2026

Penulis: Michael Pauling Simanullang (Wakil Kepala Biro MCPR) Hampir 1.200 peserta mengikuti pertemuan International Maritime Organization (IMO) pada 1–4 September 2026 untuk membahas pengaturan emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam ISWG-GHG 22 (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships), kelompok kerja IMO yang membahas pengurangan emisi kapal, para delegasi membahas rancangan perubahan MARPOL Annex VI, tetapi belum seluruh perbedaan berhasil diselesaikan. IMO meminta delegasi melanjutkan konsultasi untuk mencari convergence atau titik temu sebelum pembahasan berlanjut ke MEPC 85, komite IMO yang menangani perlindungan lingkungan laut. Sejumlah pembahasan teknis, termasuk pedoman implementasi

• Marine & Coastal Zone Management

Urgensi RUU Zona Tambahan sebagai Jawaban atas Kekosongan Hukum Contiguous Zone

• 12 September 2026

Penulis: Marine Kenzi Martasuganda (Dewan Alumni IKA IKL Unpad; Anggota MPO Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia; Pendiri Komitmen Research Group) Ada sebuah paradoks dalam tata kelola laut Indonesia. Kita adalah negara kepulauan yang sejak lama memperjuangkan laut sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Indonesia bahkan termasuk negara yang memperoleh keuntungan strategis dari lahirnya rezim negara kepulauan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi itu kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, secara hukum internasional posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memperoleh pijakan yang jauh lebih kokoh. UNCLOS