Recent News

• Marine Diplomatic Issue
• Maritime Culture

Kontroversi Areal Preservasi dalam UU KSDHE: Ancaman terhadap Pengakuan dan Hak

• 14 September 2026

Penulis: Bilal Ihsan Abdurrohman Sengketa uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDHE) kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pada Senin (7/9/2026), MK menggelar sidang kelima dari Permohonan Nomor 262/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), serta lima pemohon perseorangan dari kalangan masyarakat adat, nelayan, dan pegiat wisata. Sidang ini bukan yang pertama; sejak sidang perdana digelar pada Juli 2026, polemik seputar konsep "Areal Preservasi" dalam UU KSDHE terus menjadi sorotan

• Marine Diplomatic Issue

IMO Belum Sepakat Soal Aturan Emisi Kapal: Mengapa Indonesia Perlu Memperhatikannya?

• 13 September 2026

Penulis: Michael Pauling Simanullang (Wakil Kepala Biro MCPR) Hampir 1.200 peserta mengikuti pertemuan International Maritime Organization (IMO) pada 1–4 September 2026 untuk membahas pengaturan emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam ISWG-GHG 22 (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships), kelompok kerja IMO yang membahas pengurangan emisi kapal, para delegasi membahas rancangan perubahan MARPOL Annex VI, tetapi belum seluruh perbedaan berhasil diselesaikan. IMO meminta delegasi melanjutkan konsultasi untuk mencari convergence atau titik temu sebelum pembahasan berlanjut ke MEPC 85, komite IMO yang menangani perlindungan lingkungan laut. Sejumlah pembahasan teknis, termasuk pedoman implementasi

• Marine & Coastal Zone Management

Urgensi RUU Zona Tambahan sebagai Jawaban atas Kekosongan Hukum Contiguous Zone

• 12 September 2026

Penulis: Marine Kenzi Martasuganda (Dewan Alumni IKA IKL Unpad; Anggota MPO Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia; Pendiri Komitmen Research Group) Ada sebuah paradoks dalam tata kelola laut Indonesia. Kita adalah negara kepulauan yang sejak lama memperjuangkan laut sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Indonesia bahkan termasuk negara yang memperoleh keuntungan strategis dari lahirnya rezim negara kepulauan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi itu kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, secara hukum internasional posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memperoleh pijakan yang jauh lebih kokoh. UNCLOS

• Marine Economy

Laporan Terbaru UNEP Menawarkan Solusi Investasi Ekonomi Paling Menguntungkan Abad Ini

• 11 September 2026

Oleh: Bayu Maulana FaisalAkhir akhir ini, perubahan iklim menjadi sorotan dan masih dicarikan jalan keluar yang solutif dan berkelanjutan bagi dunia global. Tidak lain, pemahaman akan keberlanjutan umat manusia menjadi pokok utama dalam maraknya kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pangan, energi, dan ekonomi. Disisi lain, dampak yang timbul dalam konteks ini serta merta meningkatkan produksi gas efek rumah kaca, selaras dengan hal tersebut suhu global pun terus naik dari tahun ke tahun. Dalam publikasi terbarunya, United Nations Environment Programme (UNEP) merilis laporan dimana didalamnya secara komprehensif

• Marine & Coastal Zone Management

Ketika El Niño Mengeringkan Indonesia: Seberapa Efektif OMC Dapat Menangani Karhutla?

• 11 September 2026

Oleh: Haura Azalia Putri Fardian Indonesia kembali menghadapi tekanan karhutla yang serius pada 2026 seiring menguatnya fenomena El Niño. BMKG menyebut El Niño diperkirakan bertahan hingga awal 2027, sementara sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau pada September. Sebanyak 437 Zona Musim atau 48,77% luas daratan Indonesia diproyeksikan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal. Kondisi kering tersebut diperkuat oleh rendahnya peluang pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah, sehingga hujan alami belum mampu memulihkan kondisi kekeringan secara merata. Dampak kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Data

• Marine Economy

Kampung Nelayan Merah Putih Sudah Menghasilkan Ikan, tetapi Bisakah Bisnisnya Bertahan?

• 11 September 2026

Oleh: Syifa GartikaKampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai menunjukkan hasil. Dalam masa uji coba, 65 KNMP tahap I telah menjual lebih dari 273 ton hasil perikanan dengan nilai mencapai Rp11,10 miliar hingga 14 Agustus 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah mulai digunakan untuk menghasilkan aktivitas ekonomi. Namun, angka tersebut sekaligus membawa pertanyaan yang lebih besar. Apakah aktivitas itu dapat bertahan setelah masa uji coba berakhir? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena perhatian pemerintah kini mulai bergeser. Pada 3 September 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO) memberikan