Recent News

• Marine Law Enforcement
• Maritime Culture

Kesetaraan Gender dalam Ekonomi Biru: Menelusuri Ekualitas dan Ekuitas Perempuan dalam

• 10 October 2026

Data Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menjelaskan para perempuan nelayan mampu memberikan kontribusi ekonomi lebih dari 60 persen bagi perekonomian keluarga. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia Kesetaraan gender menjadi isu yang diidentifikasi secara eksplisit dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Periode 2025-2029 sebagai bagian mewujudkan pembangunan ekonomi biru lebih inklusif. Akan tetapi, sektor perikanan hingga kini masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan konsep ekualitas dan ekuitas ke dalam perencanaan, pengelolaan dan pembangunan ekonomi biru. Berbagai kebijakan, perencanaan, proyek, dan program masih belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan peran serta kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam

• Maritime Culture

Tarek Pukat di Gampong Jawa Terancam Sampah Laut, Warisan Maritim Banda

• 09 October 2026

Penulis: Syifa GartikaLaut bukan hanya sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir, tetapi juga ruang tempat kebudayaan dan pengetahuan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan tersebut terlihat dalam tradisi tarek pukat di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh. Tradisi ini dilakukan dengan menarik jaring ikan secara bersama-sama dari laut menuju pantai. Selain menjadi mata pencaharian, kegiatan tersebut mencerminkan nilai gotong royong dan hubungan erat masyarakat dengan lingkungan laut. Menurut laporan Mongabay Indonesia mengenai perjuangan nelayan Banda Aceh mempertahankan tradisi tarek pukat, tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir sejak masa Kesultanan

• Marine & Coastal Zone Management

Sinergi Keamanan Laut dan Industri Pesisir, RI-Prancis Inspeksi Proyek Scorpène

• 08 October 2026

Penulis: Daris Az Zahra Komitmen penguatan benteng maritim Indonesia memasuki babak yang kian krusial. Di tengah perubahan politik internasional yang terus berlangsung, Menteri Pertahanan Prancis langsung mengunjungi pusat industri pembuatan kapal nasional di PT PAL Indonesia, Surabaya. Kunjungan strategis ini dilakukan untuk memeriksa secara rinci kemajuan proyek pembuatan kapal selam Scorpène Evolved, alutsista modern yang memiliki nilai strategis. Kapal selam ini tidak hanya dibuat untuk memperkuat pasukan tempur TNI Angkatan Laut, tetapi juga menjadi tanda perubahan besar dalam proses transfer teknologi militer antara Paris dan Jakarta. Mengawal Alih Teknologi Scorpène dari Teori ke Wujud Nyata 

• Marine Law Enforcement

Membawa HAM Berlayar Bersama ABK

• 06 October 2026

Penulis: Marine Kenzi Martasuganda (Dewan Alumni IKA IKL Unpad; Anggota MPO Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia; Pendiri Komitmen Research Group)  Mercusuar sejak lama menjadi penanda bagi kapal yang mengarungi laut. Kini, radar, satelit, dan sistem pemantauan memungkinkan kita mengikuti pergerakan kapal jauh melampaui jangkauan cahaya mercusuar. Ironisnya, semakin canggih kemampuan kita melihat kapal, belum tentu semakin baik kemampuan kita melihat manusia yang bekerja di atasnya. Di situlah paradoks tata kelola laut kita. Kita dapat mengetahui posisi kapal, menelusuri perizinannya, dan memantau aktivitas penangkapan ikan. Tetapi bisakah kita mengetahui apakah Anak Buah Kapal (ABK) di dalamnya bekerja

• Marine & Coastal Zone Management
• Marine Law Enforcement

Kawasan Konservasi Belu dan Kepastian Ruang Kelola Bagi Nelayan

• 05 October 2026

Wilayah perairan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste mendapatkan kepastian ruang kelola setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan kawasan konservasi perairan seluas 12.326,35 hektare melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan pada 28 September 2026 dan menjadikan wilayah perairan Belu sebagai salah satu kawasan konservasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Berita utama mengenai penetapan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga memberikan kepastian ruang bagi nelayan lokal. Hal ini menjadi penting karena wilayah pesisir

• Marine Economy

Ketika Sampah Plastik Laut Menggerus Pendapatan Nelayan

• 04 October 2026

Penulis: Raihan Wisnu Ramadhan Sampah plastik di laut tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memengaruhi aktivitas dan pendapatan nelayan. Sampah yang tersangkut pada alat tangkap atau menumpuk di wilayah penangkapan dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi efisiensi kegiatan melaut. Dampak ini menjadi persoalan tersendiri bagi nelayan skala kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menyesuaikan aktivitas penangkapannya. Gambaran tersebut terlihat dalam penelitian Analisis Dampak Sampah Plastik di Laut terhadap Aktivitas Nelayan Skala Kecil di Jakarta yang diterbitkan pada 2022. Penelitian ini mencatat peningkatan biaya operasional sebesar 69,5% dan penurunan pendapatan per perjalanan hingga 38%