Recent News

• Marine Economy

Antrean BBM Bali Ungkap Celah Distribusi

• 03 November 2026

Penulis : Michael Pauling Simanullang Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali pada Oktober 2026 memperlihatkan bahwa ketahanan energi bukan hanya persoalan seberapa besar cadangan bahan bakar yang dimiliki, tetapi juga bagaimana pasokan tersebut dapat sampai kepada masyarakat. Sebagai wilayah kepulauan, Bali memiliki ketergantungan terhadap jalur laut untuk memenuhi kebutuhan BBM. Ketika pengiriman kapal tanker mengalami hambatan, dampaknya dapat merambat hingga ke terminal penyimpanan, distribusi darat, bahkan antrean panjang di SPBU. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelancaran distribusi energi sangat berkaitan dengan keandalan sistem logistik maritim. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai

• Marine & Coastal Zone Management

APCONF6 Bali sebagai Momentum Pelestarian Warisan Budaya Bawah Laut

• 02 November 2026

Penulis: Bilal Ihsan Abdurrohman Laut tidak hanya menyimpan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga berbagai peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya dan kehidupan bagi masyarakat pesisir. Bangkai kapal, situs arkeologi bawah laut, hingga tradisi masyarakat dalam mengelola laut merupakan bagian dari warisan maritim yang perlu dijaga keberadaannya. Isu tersebut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan The 6th Asia-Pacific Conference on Maritime and Underwater Cultural Heritage (APCONF6) di Denpasar, Bali, pada 26–31 Oktober 2026. Mengangkat tema “Traditions and Trajectories: Maritime Heritage and Blue Economies in Asia-Pacific”, konferensi ini mempertemukan peneliti, akademisi, pemerintah, komunitas pesisir, masyarakat adat, organisasi internasional,

• Marine Diplomatic Issue

Ketika Sampah Menyeberangi Batas Negara

• 01 November 2026

Penulis: Raihan Wisnu Ramadhan Sampah plastik yang masuk ke laut tidak selalu menetap di perairan asalnya. Terbawa arus dan angin, sebagian dapat bergerak jauh mengikuti dinamika laut, bahkan melintasi batas negara. Di kawasan Asia Tenggara yang memiliki perairan saling terhubung, kondisi ini membuat persoalan marine debris tidak lagi dapat dipandang semata sebagai masalah domestik. Pergerakan sampah lintas perairan juga membuat penanganannya membutuhkan koordinasi antarnegara. Ketika Arus Membawa Sampah Keluar dari Indonesia  Sebuah studi mengenai pergerakan sampah plastik terapung di perairan Indonesia menemukan bahwa sebagian besar sampah dalam simulasi tetap berada di perairan Indonesia. Namun, sekitar

• Marine Law Enforcement

Menindaklanjuti Status Hukum Ketamine (Narkotika) yang Ditemukan Pada Tiga Kapal di

• 31 October 2026

Penulis: Sela Sianturi Pengungkapan 1,16 ton ketamine HCl di kapal tanker MT Global 168 pada 23 Oktober 2026 bukan kasus tunggal. Dalam sekitar 11 minggu, aparat gabungan menindak tiga kapal pembawa ketamine di perairan Kepulauan Riau hingga Selat Malaka dengan total sekitar 3,26 ton, yaitu MV King Sun (8 Tersangka, 1.298 kg, 6 Agustus, Riau), MV Fuchangxing 1 (10 tersangka,800 kg, 22 Agustus, Perairan Anambas), dan MT Global 168 (8 tersangka, 1,16 ton, 20 Oktober, Selat Malaka). Rangkaian kasus Ketamine belum masuk daftar narkotika sehingga ancaman pidana bagi pelakunya jauh lebih ringan dibanding kasus sabu

• Marine Economy

Ketika Mangrove Menjadi Aset Karbon: Siapa yang Sebenarnya Mendapat Manfaat?

• 30 October 2026

Penulis: Jasmine Puteri Pertama Ketika hutan bakau (mangrove) mulai dihitung bukan lagi sekadar sebagai tanaman penahan gelombang di tepi pantai, melainkan sebagai aset berharga penangkal krisis iklim, arah pembicaraan konservasi ikut berubah. Kini muncul pertanyaan baru: “Siapa yang memegang kendali atas nilai ekonomi tersebut dan bagaimana nasib warga pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidup padanya?”. Selama ini, mangrove diakui karena fungsi fisiknya yang nyata, yakni penahan abrasi, benteng alami gelombang badai, serta menjadi rumah bagi kepiting, udang, dan ikan. Dalam dinamika iklim modern, ekosistem ini menyimpan potensi luar biasa sebagai penyerap karbon biru yang mengunci zat

• Marine & Coastal Zone Management
• MCPR Issues

Negara Kepulauan yang Masih Berpikir Negara Daratan: Bias Kontinental dalam Desain

• 29 October 2026

Penulis: Rosita Miladmahesi - Tenaga Ahli DPR RI (2024-2029) Pada 1957, melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulaunya merupakan bagian integral dari wilayah nasional, bukan ruang pemisah antardaratan. Gagasan ini kemudian memperoleh pengakuan internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Namun, setelah berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia sendiri telah mengubah cara berpikirnya tentang bagaimana negara kepulauan seharusnya diperintah? Permasalahannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup kepada sektor kelautan atau pembangunan wilayah pesisir.  Persoalan