Recent News

• Marine Law Enforcement

Membawa HAM Berlayar Bersama ABK

• 06 October 2026

Penulis: Marine Kenzi Martasuganda (Dewan Alumni IKA IKL Unpad; Anggota MPO Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia; Pendiri Komitmen Research Group)  Mercusuar sejak lama menjadi penanda bagi kapal yang mengarungi laut. Kini, radar, satelit, dan sistem pemantauan memungkinkan kita mengikuti pergerakan kapal jauh melampaui jangkauan cahaya mercusuar. Ironisnya, semakin canggih kemampuan kita melihat kapal, belum tentu semakin baik kemampuan kita melihat manusia yang bekerja di atasnya. Di situlah paradoks tata kelola laut kita. Kita dapat mengetahui posisi kapal, menelusuri perizinannya, dan memantau aktivitas penangkapan ikan. Tetapi bisakah kita mengetahui apakah Anak Buah Kapal (ABK) di dalamnya bekerja

• Marine & Coastal Zone Management
• Marine Law Enforcement

Kawasan Konservasi Belu dan Kepastian Ruang Kelola Bagi Nelayan

• 05 October 2026

Wilayah perairan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste mendapatkan kepastian ruang kelola setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan kawasan konservasi perairan seluas 12.326,35 hektare melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan pada 28 September 2026 dan menjadikan wilayah perairan Belu sebagai salah satu kawasan konservasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Berita utama mengenai penetapan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga memberikan kepastian ruang bagi nelayan lokal. Hal ini menjadi penting karena wilayah pesisir

• Marine Economy

Ketika Sampah Plastik Laut Menggerus Pendapatan Nelayan

• 04 October 2026

Penulis: Raihan Wisnu Ramadhan Sampah plastik di laut tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memengaruhi aktivitas dan pendapatan nelayan. Sampah yang tersangkut pada alat tangkap atau menumpuk di wilayah penangkapan dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi efisiensi kegiatan melaut. Dampak ini menjadi persoalan tersendiri bagi nelayan skala kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menyesuaikan aktivitas penangkapannya. Gambaran tersebut terlihat dalam penelitian Analisis Dampak Sampah Plastik di Laut terhadap Aktivitas Nelayan Skala Kecil di Jakarta yang diterbitkan pada 2022. Penelitian ini mencatat peningkatan biaya operasional sebesar 69,5% dan penurunan pendapatan per perjalanan hingga 38%

• Marine & Coastal Zone Management

Point Nemo dan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Wahana Antariksa

• 03 October 2026

Penulis: Yasmine Indra LubisPoint Nemo merupakan titik pada Samudra Pasifik Selatan yang dikenal sebagai salah satu lokasi paling terpencil di bumi dan paling jauh dari daratan mana pun di Bumi. Titik ini berada sekitar  1.670 kilometer dari tiga daratan terdekat, yaitu Dulce Island, Motu Nui, dan Maher Island. Dikarenakan berada di tengah lautan dan jauh dari jalur pelayaran utama, lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang paling sulit dijangkau manusia. Kawasan ini memiliki produktivitas biologis yang rendah, walaupun tetap ditemukannya mikroplastik. Dasar laut wilayah ini juga dijadikan sebagai salah satu kawasan yang digunakan untuk menjatuhkan

• Marine & Coastal Zone Management

Giant Sea Wall Pantura Menjadi Ujian Baru bagi Pengelolaan Pesisir Jawa

• 02 October 2026

Penulis : Syifa Gartika Pantai Utara Jawa atau Pantura tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari sistem perlindungan pesisir yang direncanakan membentang sekitar 575 kilometer, dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek ini tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai pembangunan tanggul untuk menahan air laut, tetapi mulai diarahkan sebagai bagian dari penataan kawasan Pantura yang menghadapi persoalan banjir rob, penurunan muka tanah, perubahan lingkungan, serta tekanan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Rencana tersebut menjadi semakin konkret setelah pemerintah membagi kawasan pembangunan ke dalam 15 segmen.

• Marine Law Enforcement

Pasir Laut dan Persoalan Tata Kelola yang Belum Selesai

• 01 October 2026

Penulis : Alfianu Adhi Riztiawan Pengelolaan pasir laut tidak berhenti pada pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya material tersebut dimanfaatkan. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah membangun rangkaian aturan yang mengatur perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, hingga pengawasan hasil sedimentasi di laut. Kerangka tersebut kemudian diperbarui melalui Permen KKP Nomor 3 Tahun 2025 dan Permen KKP Nomor 6 Tahun 2026, sementara kebutuhan pasir laut untuk kepentingan dalam negeri dan dokumen perencanaannya juga ditetapkan melalui keputusan menteri. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pasir laut semakin ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola ruang