Recent News

• Marine & Coastal Zone Management

Siapa Melindungi ABK di Tengah Laut? Implementasi ILO 188 pada Kapal

• 10 September 2026

By: Daris Az Zahra Indonesia perlahan mulai menerapkan standar ILO Convention 188 (Work in Fishing Convention) dengan memperketat inspeksi kapal-kapal nelayan guna menekan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di sektor maritim. Namun, tantangan terbesar dari kedaulatan hukum Indonesia ini justru berada di atas geladak kapal kita sendiri. Oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan yang mendasar, bagaimana suatu negara dapat memastikan perlindungan pekerja dapat diterapkan dengan benar ketika tempat kerjanya itu sebuah kapal yang menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan di laut? Izin Berlayar Dikantongi, Keselamatan Manusia di Atas Geladak Diabaikan Melalui siaran pers Kementerian Kelautan

• Marine Law Enforcement

Bom Ikan di Spermonde: Mengapa Menangkap Satu Kapal Belum Menyelesaikan Destructive

• 09 September 2026

By: Sarah Sarwahita Kepulauan Spermonde merupakan gugusan pulau karang yang letaknya berada di Selat Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kepulauan Spermonde terletak di sebelah barat daya Pulau Sulawesi dan persebarannya dimulai dari Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Laut Jawa, sampai Kabupaten Barru di sebelah utara.  Pulau-pulau yang tersebar di kawasan ini berjumlah 121 pulau dengan potensi sumber daya laut yang melimpah. Keberagaman terumbu karangnya cukup tinggi dengan total jumlah 262 spesies. Selain itu, potensi perikanan yang ekonomis menjadi target penangkapan oleh nelayan di wilayah Spermonde. Jenis-jenis ikan yang menjadi target tersebut antara lain kelompok

• Marine & Coastal Zone Management

Erupsi Gunung Anak Krakatau: Apakah Selat Sunda Sudah Lebih Siap Menghadapi

• 08 September 2026

By: Bilal Ihsan Abdurrohman Aktivitas vulkanik gunung Anak Krakatau (GAK) kembali menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat setelah erupsi pada tanggal 4 September 2026. Hal ini kembali mengingatkan masyarakat pada peristiwa tsunami selat sunda tahun 2018 yang di picu oleh runtuhnya sebagian gunung api tersebut. Pada kenyataanya hasil pemantauan terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa hingga tanggal 6 September 2026 tidak di temukan indikasi adanya tsunami. Hal ini di buktikan melalui sistem pemantauan multi-sensor InaTEWS, berbagai parameter laut dan atmosfer terus di pantau secara realtime 24 jam guna memastikan kondisi selat sunda terkendali.

• Marine Diplomatic Issue

Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan dan Pergerakan Angin: Ke Mana Asap

• 08 September 2026

Pada pertengahan Agustus 2026 terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara serentak. Informasi tersebut datang dari beragam akun di sosial media yang menunjukan kabut asap tebal dan hamparan cahaya merah memenuhi hutan di seluruh daerah Pulau Kalimantan. Kebakaran terjadi  seperti telah dijanjikan secara serentak. Penyebab dari kebakaran masih belum ditentukan namun, tersangka terbesar berasal dari ulah manusia yang ditambah dengan fenomena El Niño  di tahun ini. El Niño merupakan fenomena iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di beberapa wilayah di Samudera Pasifik. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap masyarakat dan alam Kobaran asap

• Marine Diplomatic Issue

Perebutan DNA Samudera dan Kekayaan Genetik Laut Lepas

• 07 September 2026

oleh: Alfianu Adhi Riztiawan Selama ini, kekayaan laut identik dengan sesuatu yang dapat dilihat dan diambil secara fisik. Ikan ditangkap, minyak dan gas diekstraksi, sementara mineral dasar laut mulai dilirik sebagai sumber daya ekonomi baru. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan bioteknologi mengubah cara manusia melihat nilai Samudera. Kekayaan laut kini tidak hanya terletak pada organisme yang hidup di dalamnya, tetapi juga pada informasi genetik yang tersimpan dalam organisme laut. Bakteri, mikroorganisme, spons, karang, hingga organisme laut dalam memiliki materi genetik dengan karakteristik tertentu. Sebagian hidup dalam tekanan tinggi, suhu ekstrem, atau minim cahaya. Kemampuan beradaptasi

• Marine Diplomatic Issue
• MCPR

Indonesia Perkuat Diplomasi Laut Global melalui Living High Seas Partnership

• 13 April 2026

Oleh: Kenjiro Khosyi Counedio Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengelolaan laut lepas (high seas) semakin menjadi perhatian global seiring meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut. Aktivitas penangkapan ikan skala industri, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali telah menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekosistem laut dunia. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tata kelola di wilayah laut lepas yang berada di luar yurisdiksi nasional, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif lintas negara untuk memastikan keberlanjutannya. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, komunitas internasional mendorong implementasi perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) yang bertujuan memperkuat kerangka hukum