Recent News

• Marine & Coastal Zone Management
• MCPR

Kekayaan Diatom sebagai Instrumen Mitigasi di Tengah Ambisi Logam Tanah Jarang

• 26 September 2026

Penulis: Muhammad Ramzy Andyan Mahendra Indonesia sedang membangun ambisi menjadi pemain global logam tanah jarang (Rare Earth Element/REE), dengan sumber utama berupa monasit sebagai produk ikutan tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung. Namun ambisi ini bertumpu pada model ekstraksi laut dan pesisir yang selama puluhan tahun terbukti merusak terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, sekaligus membawa risiko pencemaran logam berat dan radionuklida (torium) ke badan air. Di sisi lain, riset menunjukkan bahwa diatom dan mikroalga laut memiliki kapasitas biosorpsi yang relevan untuk menyerap REE maupun radionuklida dari perairan tercemar. Kajian ini menyandingkan kedua isu tersebut

• Marine & Coastal Zone Management

Dari Air Limbah Menjadi Energi melalui Konsep Energy Recovery

• 25 September 2026

Penulis: Muhammad Khairan SaptariPeran IPAL dalam Pengelolaan Air Limbah di Wilayah Pesisir Air limbah merupakan air buangan yang mengandung berbagai zat pencemar dan mikroorganisme yang dapat memengaruhi kualitas hidup manusia pada lingkungan tersebut. Produsen air limbah dapat berasal dari limbah rumah tangga, operasional pabrik, hingga industri pertanian. Oleh karena itu, air limbah perlu dikelola dan salah satu fasilitas yang dapat mengelola air limbah adalah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Hal ini menjadikan IPAL krusial dalam pengelolaan air limbah, terutama di wilayah pesisir. IPAL di wilayah pesisir pada umumnya akan membuang air hasil pengolahan menuju laut.

• Marine Economy

Pipa Bawah Laut Hadirkan Wajah Baru Ekonomi Kelautan

• 24 September 2026

Penulis: Daris Az ZahraInfrastruktur di dasar laut yang selama ini jarang terekspos kini naik ke permukaan perhatian dunia. Pipa minyak dan gas, kabel listrik, hingga kabel komunikasi bawah laut tak lagi sekadar urat nadi teknis, melainkan mulai dipandang sebagai aset strategis yang menentukan wajah baru ekonomi kelautan global, termasuk Indonesia. Perlombaan teknologi yang selama ini identik dengan medan darat dan udara kini bergeser ke dasar laut, seiring pemerintah dan perusahaan pertahanan di berbagai negara berlomba mengembangkan teknologi untuk memantau dan melindungi infrastruktur bawah laut mulai dari kabel komunikasi, pipa minyak dan gas, hingga kabel listrik.

• Marine Economy

Marine Heatwaves Memicu Migrasi Ikan secara Besar-Besaran, sehingga Memaksa Nelayan Mengubah

• 22 September 2026

Penulis: Berry Dzaikra Suherman Hibatullah  Marine heatwaves (MHWs) atau gelombang panas laut merupakan periode ketika suhu laut berada jauh di atas kondisi normal dalam kurun waktu tertentu. Fenomena bukan hanya berpengaruh pada kondisi laut dan atmosfer tetapi perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi distribusi dan habitat berbagai organisme laut. Penelitian Cheung & Frölicher (2020) menunjukkan bahwa MHWs dapat menyebabkan perubahan biomassa dan distribusi geografis stok ikan. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat mendorong ikan untuk berpindah menuju wilayah dengan kondisi lingkungan yang lebih sesuai secara etologi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa MHWs dapat menyebabkan pergeseran habitat

• Marine & Coastal Zone Management

Ancaman Deoksigenasi bagi Ekosistem Laut

• 21 September 2026

Penulis: Puan Maharani M Sumber: Copernicus (20219) Sumber: Global Ocean Oxygen Network (2018). Laut mempunyai peran yang esensial bagi kehidupan di Bumi. Tidak hanya untuk menjadi habitat bagi berbagai organisme, laut juga mempunyai peran penting dalam mengatur iklim, siklus biogeokimia, dan mendukung berbagai aktivitas manusia. Namun, sebagai salah satu penopang utama kehidupan di Bumi, laut saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Salah satu permasalahan yang semakin mendapat perhatian adalah deoksigenasi laut (ocean deoxygenation). Deoksigenasi sendiri mengacu pada proses berkurangnya atau hilangnya oksigen dari suatu lingkungan, khususnya pada ekosistem laut. Fenomena ini bisa berlangsung secara alami

• Marine Law Enforcement

Menata Ulang Arsitektur Penegakan Hukum Laut

• 20 September 2026

Penulis: Marine Kenzi Martasuganda (Dewan Alumni IKA IKL Unpad; Anggota MPO Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia; Pendiri Komitmen Research Group) Negara kini memiliki waktu dua tahun untuk menjawab persoalan yang selama lebih dari satu dekade belum benar-benar selesai, yakni siapa berwenang melakukan apa ketika hukum harus ditegakkan di laut Indonesia? Pertanyaan itu menjadi mendesak setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 180/PUU-XXIII/2025 pada 16 September 2026. Mahkamah memberikan tenggat paling lama dua tahun untuk mendesain ulang tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Konsekuensinya tidak ringan. Jika desain ulang tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, tugas, fungsi,