Recent News

• Marine Law Enforcement

Menindaklanjuti Status Hukum Ketamine (Narkotika) yang Ditemukan Pada Tiga Kapal di

• 31 October 2026

Penulis: Sela Sianturi Pengungkapan 1,16 ton ketamine HCl di kapal tanker MT Global 168 pada 23 Oktober 2026 bukan kasus tunggal. Dalam sekitar 11 minggu, aparat gabungan menindak tiga kapal pembawa ketamine di perairan Kepulauan Riau hingga Selat Malaka dengan total sekitar 3,26 ton, yaitu MV King Sun (8 Tersangka, 1.298 kg, 6 Agustus, Riau), MV Fuchangxing 1 (10 tersangka,800 kg, 22 Agustus, Perairan Anambas), dan MT Global 168 (8 tersangka, 1,16 ton, 20 Oktober, Selat Malaka). Rangkaian kasus Ketamine belum masuk daftar narkotika sehingga ancaman pidana bagi pelakunya jauh lebih ringan dibanding kasus sabu

• Marine Economy

Ketika Mangrove Menjadi Aset Karbon: Siapa yang Sebenarnya Mendapat Manfaat?

• 30 October 2026

Penulis: Jasmine Puteri Pertama Ketika hutan bakau (mangrove) mulai dihitung bukan lagi sekadar sebagai tanaman penahan gelombang di tepi pantai, melainkan sebagai aset berharga penangkal krisis iklim, arah pembicaraan konservasi ikut berubah. Kini muncul pertanyaan baru: “Siapa yang memegang kendali atas nilai ekonomi tersebut dan bagaimana nasib warga pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidup padanya?”. Selama ini, mangrove diakui karena fungsi fisiknya yang nyata, yakni penahan abrasi, benteng alami gelombang badai, serta menjadi rumah bagi kepiting, udang, dan ikan. Dalam dinamika iklim modern, ekosistem ini menyimpan potensi luar biasa sebagai penyerap karbon biru yang mengunci zat

• Marine & Coastal Zone Management
• MCPR Issues

Negara Kepulauan yang Masih Berpikir Negara Daratan: Bias Kontinental dalam Desain

• 29 October 2026

Penulis: Rosita Miladmahesi - Tenaga Ahli DPR RI (2024-2029) Pada 1957, melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulaunya merupakan bagian integral dari wilayah nasional, bukan ruang pemisah antardaratan. Gagasan ini kemudian memperoleh pengakuan internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Namun, setelah berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia sendiri telah mengubah cara berpikirnya tentang bagaimana negara kepulauan seharusnya diperintah? Permasalahannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup kepada sektor kelautan atau pembangunan wilayah pesisir.  Persoalan

• Marine & Coastal Zone Management

Revitalisasi Tambak 20 Ribu Hektare di Pantura Tuai Penolakan, Ruang Hidup

• 28 October 2026

Penulis: Sarah Sarwahita Revitalisasi adalah suatu usaha untuk mengembangkan nilai lahan atau kawasan dengan cara rebuilding suatu kawasan demi meningkatkan fungsi sebelumnya.  Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat sedang memperdebatkan isu revitalisasi tambak mengenai keseimbangan antara pengembangan sektor perikanan dengan hak hidup masyarakat pesisir. Cakupan luas program revitalisasi ini direncanakan sekitar 20.413,25 Ha yang terdistribusi di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, Jawa Barat. Program yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi perikanan budi daya itu ditolak oleh komunitas nelayan dan organisasi lingkungan karena khawatir dapat mengancam hak pengelolaan tambak rakyat serta kelestarian ekosistem

• Marine Law Enforcement

Pandangan Sekilas tentang Keselamatan Maritim Indonesia

• 27 October 2026

Penulis: Ghelby Muhammad Faid Tanah Air dikejutkan dengan dua tragedi maritim pada bulan September 2026, hilangnya kapal rombongan jurnalis saat erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Senin, 7 September 2026 pukul 14.42 WIB, delapan orang yang terdiri atas tiga awak kapal dan lima jurnalis berangkat dari Dermaga Pagedongan menuju Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas erupsi. Komunikasi kemudian terputus selang beberapa jam dan kapal dinyatakan hilang di hari berikutnya. Sabtu, 12 September 2026 pukul 10.33 WIB, KM Virgo Transport 8 berangkat dari Pelabuhan Tanjung

• Marine Diplomatic Issue

Indonesia Menggandeng Dunia untuk Menyelamatkan Coral Triangle

• 26 October 2026

Penulis : Bilal Ihsan Abdurrohman Indonesia kembali menjadi perhatian dalam upaya perlindungan ekosistem laut setelah munculnya rencana kerja sama internasional untuk menjaga kawasan Segitiga Terumbu Karang atau Coral Triangle. Pada 25 Oktober 2026, Indonesia menyiapkan forum kemitraan global yang direncanakan berlangsung pada musim semi 2027 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Forum ini melibatkan sejumlah lembaga internasional untuk memperkuat pendanaan dan pengelolaan konservasi terumbu karang. Langkah ini menjadi penting mengingat Coral Triangle merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara,