Penulis: Syifa Gartika
Ketika Pelayaran Menjadi Agenda Diplomasi Iklim
Laut selama ini menjadi salah satu penggerak utama perdagangan dunia. Kapal-kapal menghubungkan pusat produksi dan konsumsi antarnegara dengan mengangkut energi, bahan pangan, bahan baku industri, hingga berbagai komoditas strategis. Namun, di balik perannya sebagai penghubung ekonomi global, aktivitas pelayaran internasional juga menghadapi tantangan besar berupa peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Perkembangan tersebut mendorong komunitas internasional untuk mempercepat upaya pengurangan emisi dari sektor pelayaran. Persoalan ini menjadi semakin penting karena perdagangan dunia masih sangat bergantung pada transportasi laut, sementara proses peralihan menuju bahan bakar rendah emisi membutuhkan teknologi, infrastruktur, investasi, dan kesepakatan antarnegara.
Pembahasan mengenai persoalan tersebut kembali menjadi perhatian dalam pertemuan ke-65 Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA 65) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Türkiye. Dalam agenda resmi UNFCCC, salah satu pembahasan yang diangkat adalah emisi dari bahan bakar yang digunakan untuk transportasi udara dan pelayaran internasional. Agenda tersebut memperlihatkan bahwa pengurangan emisi pelayaran tidak hanya menjadi persoalan teknis industri perkapalan, tetapi juga bagian dari pembahasan diplomasi perubahan iklim global.
Dalam forum tersebut, International Maritime Organization (IMO) turut menyampaikan perkembangan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dari pelayaran internasional. Melalui dokumen IMO, organisasi tersebut menjelaskan perkembangan pembahasan kerangka pengurangan emisi, penggunaan bahan bakar alternatif, serta dukungan terhadap negara berkembang dalam melaksanakan transisi menuju pelayaran rendah karbon.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki arti strategis. Sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut, kebijakan pengurangan emisi pelayaran perlu dipandang tidak hanya sebagai komitmen lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan ekonomi, pembangunan maritim, dan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional.
IMO dan Arah Baru Dekarbonisasi Pelayaran Internasional
Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran internasional, IMO memiliki peran penting dalam mendorong pengurangan emisi dari kapal. Berbeda dengan sektor domestik yang menjadi bagian dari target nasional masing-masing negara, emisi pelayaran internasional memiliki karakter lintas batas sehingga membutuhkan pengaturan dan koordinasi melalui mekanisme internasional.
Dalam konteks tersebut, strategi IMO 2023 menetapkan arah pengurangan emisi gas rumah kaca dari pelayaran internasional menuju kondisi net-zero pada atau sekitar tahun 2050. Strategi ini juga menetapkan target penurunan intensitas karbon pelayaran sekurang-kurangnya 40 persen pada 2030 dibandingkan tingkat tahun 2008. Selain itu, penggunaan teknologi, bahan bakar, dan sumber energi dengan emisi nol atau mendekati nol ditargetkan mencapai sedikitnya 5 persen, dengan upaya menuju 10 persen dari total energi yang digunakan pelayaran internasional pada 2030.
Strategi tersebut juga menetapkan target indikatif pengurangan total emisi gas rumah kaca pelayaran internasional sekurang-kurangnya 20 persen dan diupayakan mencapai 30 persen pada 2030, serta sekurang-kurangnya 70 persen dan diupayakan mencapai 80 persen pada 2040, dibandingkan tingkat emisi tahun 2008.
Untuk mewujudkan target tersebut, IMO mengembangkan IMO Net-Zero Framework yang dirancang sebagai kerangka pengaturan pengurangan intensitas gas rumah kaca dari bahan bakar kapal. Kerangka ini mencakup mekanisme penghitungan intensitas bahan bakar, kewajiban pelaporan dan verifikasi emisi, serta kemungkinan penerapan mekanisme ekonomi untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bersih.
Namun, proses pembentukannya masih menghadapi perbedaan pandangan antarnegara. Sebagian negara mendorong penerapan kerangka tersebut tanpa perubahan mendasar, sementara negara lainnya meminta penyesuaian karena mempertimbangkan beban ekonomi industri pelayaran, ketersediaan bahan bakar alternatif, dan dampak kebijakan terhadap negara berkembang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan lingkungan internasional tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan kemampuan masing-masing negara.
Perkembangan pembahasan tersebut juga terlihat dalam laporan IMO terbaru kepada SBSTA 65. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 30.000 kapal telah melaporkan konsumsi bahan bakarnya dengan total penggunaan sekitar 221 juta ton. Penggunaan bahan bakar alternatif juga meningkat menjadi hampir 8,3 persen dari keseluruhan konsumsi energi kapal, dibandingkan 7,5 persen pada 2024 dan 6,5 persen pada 2023. Meskipun menunjukkan perkembangan positif, peningkatan penggunaan energi alternatif masih membutuhkan dukungan teknologi, infrastruktur, dan kebijakan yang lebih luas.
Dengan demikian, tantangan utama diplomasi maritim saat ini bukan hanya menyepakati target pengurangan emisi, tetapi juga memastikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan transisi tersebut.
Posisi Indonesia dalam Diplomasi Transisi Pelayaran Rendah Emisi
Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam pembahasan pengurangan emisi pelayaran internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar, transportasi laut menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas antarpulau, distribusi kebutuhan masyarakat, serta aktivitas perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itu, perubahan kebijakan pelayaran global berpotensi memengaruhi biaya transportasi, kebutuhan teknologi kapal, infrastruktur pelabuhan, dan daya saing industri maritim Indonesia.
Komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim telah dituangkan dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang disampaikan kepada UNFCCC pada 2025. Melalui dokumen Second NDC, Indonesia menegaskan arah pembangunan rendah karbon yang diselaraskan dengan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045. Komitmen tersebut mempertahankan arah pencapaian emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam Second NDC, cakupan mitigasi nasional meliputi sektor energi, proses industri dan penggunaan produk, limbah, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dokumen tersebut juga menempatkan perlindungan cadangan karbon biru (blue carbon) dan pengembangan kawasan konservasi laut sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan kelautan Indonesia telah memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan rendah karbon nasional.
Meskipun demikian, emisi dari bahan bakar pelayaran internasional memiliki mekanisme pengaturan tersendiri melalui IMO karena karakteristiknya yang melintasi batas negara. Kondisi tersebut menjadikan diplomasi Indonesia penting untuk menghubungkan komitmen iklim nasional dengan kebijakan internasional, sehingga proses transisi tidak mengabaikan kebutuhan transportasi laut dan kepentingan pembangunan negara kepulauan.
Salah satu perkembangan konkret terlihat melalui peluncuran proyek Blue Solutions oleh IMO pada 23 Oktober 2026. Program ini melibatkan Indonesia bersama Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk mendorong pengurangan emisi di sektor pelayaran Asia Tenggara. Melalui program Blue Solutions, pengembangan pelabuhan rendah emisi menjadi salah satu perhatian utama, termasuk elektrifikasi pelabuhan dan kapal, penggunaan teknologi yang lebih bersih, serta peningkatan efisiensi operasional.
Selain itu, Indonesia juga memperoleh dukungan dalam kajian awal pengembangan teknologi kapal rendah emisi. Dalam laporan IMO kepada SBSTA 65, disebutkan bahwa program GreenVoyage2050 mendukung penyusunan studi pra-kelayakan untuk kemungkinan konversi kapal penyeberangan KMP Lakaan milik PT ASDP Indonesia Ferry menuju penggunaan teknologi hydrogen fuel-cell, dengan alternatif penggerak listrik dan hibrida yang turut dipertimbangkan.
Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam diplomasi maritim tidak hanya berlangsung melalui perundingan internasional, tetapi juga mulai diarahkan pada pengembangan solusi teknologi yang dapat diterapkan di dalam negeri. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kajian kelayakan ekonomi, ketersediaan energi, kesiapan infrastruktur pengisian bahan bakar, serta standar keselamatan kapal.
Tantangan Keadilan dalam Transisi Energi Maritim
Peralihan menuju pelayaran rendah emisi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama bagi seluruh negara. Negara maju umumnya memiliki kapasitas teknologi, pendanaan, dan infrastruktur yang lebih besar dibandingkan negara berkembang. Sebaliknya, negara kepulauan seperti Indonesia memiliki kebutuhan transportasi laut yang luas dengan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi yang beragam.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab dan beban ekonomi dalam penerapan kebijakan pengurangan emisi. Apabila standar internasional diterapkan tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas negara, biaya pengadaan kapal, pengembangan pelabuhan, dan penggunaan bahan bakar alternatif berpotensi meningkatkan biaya operasional industri pelayaran.
Oleh karena itu, prinsip keadilan dan tanggung jawab yang mempertimbangkan kondisi nasional perlu menjadi bagian penting dalam diplomasi Indonesia. Negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang diwajibkan mengikuti standar internasional, tetapi juga perlu memperoleh akses terhadap pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam pembahasan IMO, kebutuhan tersebut telah memperoleh perhatian melalui program kerja sama teknis dan pendanaan iklim. Dukungan terhadap negara berkembang mencakup penyusunan rencana aksi nasional, studi kelayakan teknologi, pengembangan infrastruktur bahan bakar alternatif, hingga peningkatan kemampuan kelembagaan dalam menerapkan regulasi emisi kapal. Pendekatan tersebut penting agar transisi energi maritim tidak memperlebar kesenjangan pembangunan antarnegara.
Bagi Indonesia, diplomasi perlu diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan pengurangan emisi tetap mempertimbangkan karakteristik negara kepulauan, kebutuhan konektivitas nasional, serta kemampuan industri pelayaran domestik. Dengan demikian, kepentingan lingkungan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara seimbang.
Diplomasi sebagai Instrumen Membangun Masa Depan Maritim Berkelanjutan
Perkembangan pembahasan dalam SBSTA 65 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi bagian penting dalam tata kelola maritim internasional. Pengurangan emisi pelayaran tidak lagi hanya berkaitan dengan perubahan teknologi kapal, tetapi juga menyangkut pembentukan aturan global, distribusi tanggung jawab, pendanaan, dan kerja sama antarnegara.
Bagi Indonesia, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat. Pertama, meningkatkan keterlibatan diplomatik dalam forum IMO dan UNFCCC untuk memperjuangkan kebijakan pengurangan emisi yang adil bagi negara kepulauan dan negara berkembang. Kedua, memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan pelayaran rendah emisi dapat diselaraskan dengan Second NDC dan LTS-LCCR 2050. Ketiga, mendorong kerja sama teknologi dan pendanaan internasional untuk mengembangkan pelabuhan rendah emisi, kapal yang lebih efisien, serta penggunaan bahan bakar alternatif yang berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan teknologi maritim agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi dari negara lain. Pengembangan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, serta keterlibatan industri dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan nasional menghadapi perubahan kebijakan pelayaran global.
Pada akhirnya, diplomasi maritim Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan lingkungan, ekonomi, dan kedaulatan negara dalam menghadapi transisi energi global. Keberhasilan pengurangan emisi pelayaran tidak cukup diukur dari tercapainya target internasional, tetapi juga dari kemampuan setiap negara untuk melaksanakannya secara adil dan berkelanjutan.
Sebab, masa depan negara maritim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghubungkan pulau-pulau dan menggerakkan perdagangan dunia, tetapi juga oleh kemampuannya memastikan bahwa aktivitas pelayaran tetap berlangsung tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan laut dan kepentingan generasi mendatang.
#MCPRDailyNews
