Oleh: Sela Sianturi
Hingga September 2026, KKP berhasil mengamankan 154 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU fishing). Berikutnya, apa yang terjadi pada kapal-kapal itu setelah disita? Berbeda dengan era Menteri Susi Pudjiastuti yang populer akibat Penenggelaman Kapal, KKP kini menerapkan skema “tangkap-manfaat”: kapal asing disita, diproses hukum, lalu dihibahkan kepada nelayan. Kebijakan ini menggeser orientasi Marine Law Enforcement (MLE) dari efek gentar ke pemanfaatan aset sitaan.
Dari Penenggelaman ke Tangkap-Manfaat
Pada Hari Senin, 15 April 2026, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi menenggelamkan kapal asing ilegal. Pernyataan itu muncul saat KKP melaporkan penangkapan tiga kapal berbendera Malaysia di Selat Malaka pada 10–11 April oleh kapal pengawas Barracuda 01 dan Hiu 01, yang dibawa ke Batam dan Belawan untuk penyidikan. Praktik ini telah berlangsung dari Desember 2024 dimana dua kapal asing rampasan asal Vietnam diserahkan kepada nelayan dan pada Juli 2025, lima kapal dari Kejaksaan masuk skema hibah berasal dari Vietnam dan India, lalu pada Mei 2026, tiga kapal besar dihibahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.
Dasar Hukum Memang Ada Opsi
Kedua kebijakan bersumber dari UU 45/2009 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (4) memberi kewenangan penyidik atau pengawas perikanan untuk membakar dan/atau menenggelamkan kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sedangkan Pasal 76C ayat (5) membuka opsi menyerahkan kapal rampasan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan. Artinya, penenggelaman adalah pilihan kebijakan, bukan kewajiban. Kapal baru dihibahkan setelah Kejaksaan menahan awak dan kapal, sidang selesai, dan kapal dikembalikan ke KKP. Lalu, nakhoda asing dipenjara, sementara pelanggar nelayan Indonesia umumnya hanya dikenai denda. Untuk mencegah penyalahgunaan, KKP menyebut pemanfaatan kapal dipantau berkala agar tidak diperjualbelikan.
Pemerintah beralasan armada pengawas terbatas dan kapal sitaan sebaiknya tidak dibiarkan sia-sia, sebagaimana disampaikan Menteri Trenggono di hadapan Komisi IV DPR. Ketua Komisi IV menyambut baik kebijakan tersebut, dengan catatan kapal benar-benar disita dan tidak dikembalikan kepada pelaku. Dari sisi lingkungan, KKP juga menilai peledakan dan penenggelaman kapal menimbulkan risiko bagi perairan. Di sisi lain, Susi pernah berargumen bahwa efek jera adalah satu-satunya jalan keluar dari persoalan pencurian ikan. Karena itu, pertanyaan intinya bukan benar-tidaknya kebijakan, melainkan apakah hibah kapal tetap memberi efek gentar bagi pelaku asing.
Informasi kerugian yang masih rancu
Angka penindakan belum seragam antara sumber. Pada Agustus 2026, Kompas melaporkan 92 kapal dengan potensi kerugian diselamatkan Rp760 miliar, sementara judul Beritasatu menulis Rp360 miliar. Komposisinya pun perlu dicermati: dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, dari 326 kapal yang ditangkap, hanya 29 berbendera asing dan 297 kapal Indonesia. Dengan kata lain, skema tangkap-manfaat hanya menyasar sebagian kecil tangkapan, sedangkan kapal lokal umumnya dikenai sanksi administratif berupa denda. Dalam sumber yang ditelusuri, belum ditemukan data agregat jumlah kapal yang sudah dihibahkan, siapa penerimanya, maupun hasil pemantauan pemanfaatannya.
Skema tangkap-manfaat menunjukkan bahwa efektivitas Marine Law Enforcement (MLE) tidak hanya diukur dari jumlah kapal yang ditangkap, tetapi juga dari apa yang terjadi sesudah putusan: kepastian status sitaan, ketepatan sasaran hibah, dan pemantauan pemanfaatan kapal. Tanpa transparansi data dan pengawasan laut yang tetap kuat, hilangnya penenggelaman berisiko menurunkan efek gentar, sementara manfaat bagi nelayan sulit diverifikasi.
Editor: Firzal Rihad Triandra
#MCPRDailyNews
