Penulis: Syifa Gartika
Laut selama ini menjadi penghubung utama perdagangan dunia. Kapal-kapal mengangkut energi, bahan pangan, bahan baku industri, hingga berbagai komoditas yang menopang perekonomian antarnegara. Namun, jalur pelayaran internasional semakin rentan terhadap konflik geopolitik yang melibatkan kepentingan negara.
Ketegangan di Selat Hormuz, Laut Merah, dan Laut Hitam memperlihatkan bahwa laut tidak hanya menjadi ruang perdagangan, tetapi juga arena persaingan politik dan keamanan. Serangan terhadap kapal komersial, ancaman terhadap pelaut, serta pembatasan navigasi dapat mengganggu rantai pasok global dan meningkatkan risiko keselamatan pelayaran.
Selat Hormuz menjadi salah satu kawasan yang paling strategis karena menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Berdasarkan data EIA, rata-rata aliran minyak melalui Selat Hormuz mencapai sekitar 20,9 juta barel per hari pada semester pertama 2025, atau setara dengan sekitar 20 persen konsumsi minyak global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gangguan di kawasan ini dapat memberikan dampak luas terhadap stabilitas energi dan perekonomian dunia.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Sidang Dewan ke-138 International Maritime Organization (IMO) yang berlangsung pada 2–6 November 2026 di London, Inggris. Dalam agenda sidang IMO, perlindungan jalur pelayaran vital (Protection of Vital Shipping Lanes) menjadi salah satu pembahasan penting, termasuk perkembangan situasi di Selat Hormuz, Laut Hitam, Laut Azov, dan Laut Merah. Forum tersebut menegaskan bahwa keselamatan pelayaran internasional merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan perhatian dan kerja sama antarnegara.
Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar isu keamanan internasional. Sebagai negara kepulauan yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, stabilitas jalur pelayaran memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi, kedaulatan, dan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola maritim global.
Kebebasan Navigasi di Tengah Ketegangan Geopolitik
Salah satu persoalan utama dalam konflik maritim adalah terancamnya kebebasan navigasi. Kapal komersial yang melintasi kawasan strategis dapat menghadapi ancaman serangan, pembatasan pergerakan, hingga ketidakpastian keselamatan perjalanan. Situasi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas perdagangan, tetapi juga meningkatkan risiko bagi awak kapal yang bekerja di tengah konflik.
Dalam konteks hukum internasional, UNCLOS 1982 menjadi dasar pengaturan kebebasan navigasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Pasal 38 mengatur hak lintas transit (transit passage) bagi kapal dan pesawat pada selat yang memenuhi kriteria dalam Pasal 37. Sementara itu, Pasal 44 menegaskan bahwa negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan wajib memberikan informasi mengenai bahaya navigasi yang diketahui. Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hak navigasi dan kepastian pelayaran internasional.
Namun, keberadaan aturan internasional tidak secara otomatis menjamin keamanan ketika konflik bersenjata meningkat. Ancaman terhadap kapal komersial dan pelaut menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional perlu didukung oleh komitmen politik, komunikasi, serta kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, dialog dan diplomasi menjadi instrumen penting untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam aktivitas pelayaran.
IMO dan Diplomasi Perlindungan Pelaut
Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pelayaran, IMO memiliki peran dalam membangun standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Melalui organisasi ini, negara-negara dapat membahas persoalan pelayaran internasional dan membangun kesepakatan berdasarkan hukum yang berlaku.
Pada Sidang Dewan IMO ke-137 yang berlangsung pada Juli 2026, organisasi tersebut mengadopsi Resolusi C.80(137) mengenai perlindungan jalur pelayaran vital. Resolusi ini menegaskan pentingnya menjaga hak dan kebebasan navigasi kapal komersial ketika melintasi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Selain itu, resolusi tersebut menekankan bahwa hak lintas transit tidak boleh diancam, dihambat, ditolak, ataupun ditangguhkan. Keputusan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam memperkuat perlindungan jalur pelayaran internasional.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Sidang Dewan IMO ke-138 pada November 2026. IMO menekankan bahwa jalur pelayaran vital harus tetap terbuka, aman, dan terlindungi. Dalam laporan resmi IMO, organisasi tersebut juga menyoroti dampak konflik geopolitik terhadap keselamatan pelaut. Sedikitnya 130 serangan terhadap kapal komersial telah terverifikasi di kawasan Timur Tengah dan jumlah pelaut yang terkonfirmasi meninggal dunia sejak konflik tersebut dimulai telah mencapai 25 orang.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan maritim tidak hanya menyangkut kapal dan distribusi barang, tetapi juga keselamatan manusia. Pelaut merupakan pekerja sipil yang menjalankan tugas profesional dan tidak seharusnya menjadi korban dari konflik yang tidak mereka kendalikan. Oleh karena itu, perlindungan pelaut, akses terhadap bantuan kemanusiaan, serta pemulangan awak kapal perlu menjadi bagian penting dalam diplomasi maritim internasional.
Posisi Indonesia dalam Tata Kelola Maritim Global
Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional. Selat Malaka dan Selat Singapura, misalnya, merupakan jalur penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua selat tersebut memiliki peran besar dalam mendukung perdagangan internasional sehingga keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di kawasan ini menjadi kepentingan bersama.
Kepentingan tersebut tercermin melalui keterlibatan Indonesia bersama Malaysia dan Singapura dalam Co-operative Mechanism on Safety of Navigation and Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore. Melalui mekanisme kerja sama yang diluncurkan pada September 2007 ini, negara-negara pantai, negara pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berbagi informasi, mengoordinasikan kegiatan, serta mendukung keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura. Kerja sama ini menjadi contoh bahwa keamanan jalur pelayaran dapat dibangun melalui koordinasi dan tanggung jawab bersama.
Dalam Sidang Dewan IMO ke-138, Indonesia kembali menegaskan pentingnya perlindungan pelaut sebagai warga sipil, penghormatan terhadap kebebasan navigasi, serta penerapan hukum internasional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Desra Percaya, bersama sejumlah perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London dan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin, menyampaikan pandangan pemerintah Indonesia mengenai pentingnya perlindungan pelaut dan keselamatan pelayaran. Dalam berita ANTARA pada 5 November 2026, Samsuddin menegaskan, “Indonesia memandang perlindungan pelaut dan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas bersama.” Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri, menjamin keselamatan pelaut, serta tidak menghambat bantuan kemanusiaan dan pemulangan pelaut.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi maritim Indonesia tidak hanya berorientasi pada perlindungan wilayah nasional, tetapi juga pada pembentukan tata kelola laut internasional yang stabil. Indonesia perlu memastikan bahwa kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang tetap diperhatikan dalam pengambilan keputusan di forum internasional.
Diplomasi sebagai Instrumen Menjaga Stabilitas Laut
Perkembangan keamanan maritim menunjukkan bahwa laut memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar ruang transportasi dan perdagangan. Laut juga menjadi ruang interaksi politik, kepentingan ekonomi, dan hubungan antarnegara. Ketika konflik geopolitik mengancam jalur pelayaran, dampaknya dapat meluas hingga memengaruhi stabilitas ekonomi dan keselamatan masyarakat internasional.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah menerjemahkan posisi geografis yang strategis menjadi pengaruh diplomatik yang nyata. Hal tersebut dapat dilakukan melalui konsistensi memperjuangkan pelaksanaan UNCLOS 1982, memperkuat kerja sama regional, serta meningkatkan keterlibatan dalam forum internasional seperti IMO.
Pada akhirnya, keamanan jalur pelayaran tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan militer atau pengawasan kapal. Diperlukan komitmen bersama untuk menghormati hukum internasional, melindungi pelaut, memperkuat koordinasi antarnegara, dan mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog.
Sebab, kekuatan negara maritim tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah laut atau posisi geografisnya, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga laut sebagai ruang bersama yang aman, terbuka, tertib, dan berkelanjutan.
Editor: Firzal Rihad Triandra
#MCPRDailyNews
