Pengaruh Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) terhadap Ekosistem Karbon Biru di Indonesia

Oleh : Haura Azalia Putri Fardian

Ekosistem karbon biru, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin, memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Ekosistem ini mampu menyerap karbon hingga 10 kali lebih banyak dibandingkan hutan darat dan menyimpan karbon tersebut dalam waktu yang sangat lama. Di Indonesia, ekosistem karbon biru tidak hanya menjadi aset lingkungan, tetapi juga menopang keberlanjutan ekosistem laut yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Namun, aktivitas eksploitasi yang tidak terkendali, seperti overfishing, penggunaan alat tangkap destruktif, dan pencemaran laut, telah menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem ini. Untuk itu, kebijakan yang mampu mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi sangat penting.  

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 bertujuan untuk mengatur eksploitasi sumber daya ikan melalui pembagian zona dan kuota tangkapan berbasis data saintifik. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah overfishing dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Namun, penerapannya juga menghadirkan tantangan besar terhadap kelestarian ekosistem karbon biru. Zonasi industri dalam kebijakan ini sering kali meningkatkan tekanan terhadap habitat penting seperti mangrove dan padang lamun. 

Pengaruh PIT terhadap Ekosistem Karbon Biru

Sebagai kebijakan yang berbasis kuota, PIT dirancang untuk mencegah overfishing dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Dengan pembagian zona penangkapan ikan yang diatur secara ketat, kebijakan ini memiliki potensi untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem karbon biru. Selain itu, PIT dapat membuka peluang untuk mendukung restorasi habitat, seperti mangrove dan padang lamun, dengan mengintegrasikan konservasi ekosistem ke dalam rencana pengelolaan perikanan. Melalui pendekatan berbasis data saintifik, PIT juga memberikan kerangka yang lebih terstruktur untuk pemantauan aktivitas perikanan, sehingga memungkinkan pengelolaan yang lebih berkelanjutan.  

Tantangan dalam Implementasi PIT

Namun, pelaksanaan kebijakan PIT di lapangan menghadirkan berbagai tantangan yang berpotensi merugikan ekosistem karbon biru. Zonasi industri dalam kebijakan ini seringkali mengabaikan prinsip konservasi. Eksploitasi sumber daya ikan di zona industri cenderung dilakukan secara intensif tanpa mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem laut. Metode penangkapan destruktif yang masih terjadi, seperti penggunaan bom ikan dan pukat dasar, dapat merusak habitat karbon biru secara permanen. Limbah alat tangkap juga menjadi masalah besar, di mana jaring dan perangkap yang hilang atau dibiarkan di laut berkontribusi terhadap degradasi ekosistem karbon biru. Selain itu, fokus kebijakan yang terlalu condong pada kepentingan ekonomi dan pasar internasional seringkali mengesampingkan upaya konservasi. Hal ini tercermin dari tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab pelaku industri terhadap pelestarian ekosistem karbon biru.  

Rekomendasi untuk Pengelolaan yang Lebih Baik

Untuk memastikan kebijakan PIT berkontribusi positif terhadap ekosistem karbon biru, sejumlah langkah perlu diambil. Pertama, pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perikanan di semua zona melalui teknologi modern, seperti sistem pemantauan berbasis satelit. Kedua, perlu adanya integrasi antara kebijakan PIT dan program konservasi ekosistem karbon biru, termasuk alokasi anggaran untuk restorasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa asin. Ketiga, reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan perikanan di zona industri tidak mengesampingkan prinsip keberlanjutan. Keempat, melibatkan nelayan lokal dalam program konservasi ekosistem karbon biru dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung.  

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem karbon biru di Indonesia. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan, tantangan dalam implementasinya menunjukkan bahwa pengelolaan yang lebih holistik diperlukan. Dengan mengintegrasikan konservasi ekosistem karbon biru ke dalam kebijakan PIT, Indonesia tidak hanya dapat melindungi sumber daya lautnya tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. Upaya ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat pesisir.

#MCPRDailyNews

Leave a Reply