Penulis: Sarah Sarwahita
Dalam hal ekonomi, lingkungan, keamanan, dan hubungan antarnegara, laut memiliki peran strategis yang signifikan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kompleksitas pemanfaatan sumber daya laut juga menimbulkan berbagai masalah, seperti eksploitasi sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya kelautan.
Masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan laut tidak dapat bergantung pada kebijakan setiap negara; itu membutuhkan tata kelola yang berbasis pada hukum internasional dan kerja sama lintas negara.
Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk membangun tata kelola laut global yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, dan menjaga ekosistem laut. Salah satu dasar utama untuk mencapai tujuan itu adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan serta pengelolaan wilayah laut. Kemajuan hukum laut internasional juga didukung oleh Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) yang menyediakan kerangka khusus untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar batas yurisdiksi nasional.
Kedua instrumen tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi maritim dalam menghadapi masalah kelautan global. Namun, adanya kesepakatan internasional tidak serta merta menjamin terwujudnya pengelolaan laut yang berkelanjutan. Diperlukan kesiapan hukum nasional, koordinasi lembaga, peningkatan kapasitas teknologi, serta kerja sama internasional yang dapat menghubungkan kepentingan negara maju dan berkembang. Ini juga termasuk dalam diskusi tentang pengelolaan laut di Indonesia.
Bagaimana Indonesia dapat meningkatkan peran diplomasi maritimnya sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan hukum laut internasional memberikan keuntungan nyata untuk perlindungan ekosistem dan kepentingan nasional?
UNCLOS 1982 sebagai Landasan Tata Kelola Laut dan Diplomasi Maritim Indonesia
Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 memiliki makna strategis karena mengakui konsep negara kepulauan (archipelagic state). Dengan pengaturan tersebut, perairan yang ada di antara pulau-pulau Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari kesatuan wilayah negara kepulauan sesuai dengan ketentuan konvensi. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan menggunakan dokumen tersebut sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan kelautan nasional.
Dalam studi tentang kebijakan maritim Indonesia, diuraikan bahwa pembangunan kelautan yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi dalam pengelolaan, keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur, minimnya dukungan data, serta kurangnya investasi yang berkelanjutan. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa potensi kelautan Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengelolaan yang terpadu.
Oleh karena itu, tantangan diplomasi maritim Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga kepentingan nasional di forum internasional, melainkan juga dengan kemampuan mengadaptasi ketentuan hukum internasional ke dalam kebijakan dalam negeri. Diplomasi maritim harus difokuskan pada penguatan kolaborasi, mendorong ketaatan terhadap hukum lautan, serta memastikan bahwa kepentingan negara kepulauan tetap diperhatikan dalam evolusi pengelolaan laut global.
BBNJ Agreement dan Tantangan Perlindungan Biodiversitas Laut di Luar Yurisdiksi Nasional
Perkembangan pengelolaan laut global tidak hanya menitikberatkan pada pengaturan batas dan hak eksploitasi wilayah laut, tetapi juga semakin memperhatikan perlindungan biodiversitas. Salah satu instrumen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu adalah BBNJ Agreement. Perjanjian ini adalah instrumen pelaksanaan UNCLOS 1982 yang secara khusus mengatur konservasi serta penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di kawasan di luar yurisdiksi nasional (Area Beyond National Jurisdiction atau ABNJ).
BBNJ Agreement memiliki empat substansi utama. Pertama, Marine Genetic Resources (MGRs), merupakan pengaturan akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut. Kedua, Area-Based Management Tools (ABMTs), termasuk pembentukan kawasan konservasi laut. Ketiga, Environmental Impact Assessment (EIA), yaitu penilaian dampak lingkungan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Keempat, Capacity-Building and Transfer of Marine Technology, yaitu peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan, khususnya untuk mendukung partisipasi negara berkembang. Keempat substansi tersebut dijelaskan dalam dokumen resmi BBNJ Agreement.
Keempat elemen tersebut memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan laut global. Sumber daya genetik laut, contohnya, memiliki peluang untuk dimanfaatkan dalam sektor farmasi, bioteknologi, makanan, dan riset ilmiah. Namun, tidak semua negara memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan potensi tersebut secara merata. Negara yang memiliki kemampuan teknologi dan pendanaan yang lebih baik biasanya memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan penelitian dan mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya genetik laut.
Dalam penelitian tentang pengaruh BBNJ terhadap struktur pengelolaan laut global, dijelaskan bahwa kesepakatan ini dapat meningkatkan kerjasama antara berbagai organisasi dan institusi internasiona. Diharapkan BBNJ Agreement dapat menciptakan pengelolaan yang lebih terpadu dengan menyelaraskan kebijakan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut.
Bagi Indonesia, Kesepakatan BBNJ menawarkan peluang untuk terlibat lebih aktif dalam perlindungan biodiversitas laut global sekaligus mengadvokasi kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia telah ratifikasi perjanjian tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025. Pengesahan ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tanggung jawab dan mekanisme kerjasama yang diatur dalam perjanjian itu. Secara global, Perjanjian BBNJ akan mulai efektif pada 17 Januari 2026.
Namun, ratifikasi perjanjian internasional harus disertai dengan kesiapan regulasi dan lembaga nasional. Literatur terkait kesiapan hukum Indonesia untuk berkontribusi pada pelaksanaan ABMT, teridentifikasi kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum nasional, terutama sehubungan dengan regulasi kawasan konservasi laut di luar yurisdiksi nasional, sumber daya genetik laut, evaluasi dampak lingkungan, dan koordinasi antar lembaga. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih membutuhkan mekanisme pelaksanaan yang lebih terarah untuk mengaitkan kewajiban internasional dengan kebijakan nasional. Sehingga, diplomasi Indonesia dalam Perjanjian BBNJ harus difokuskan pada peningkatan kapasitas ilmiah dan teknologi, penyelarasan regulasi nasional, serta keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan global. Tindakan tersebut krusial agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengikut dalam perkembangan hukum laut internasional, tetapi juga dapat berperan dalam menetapkan kebijakan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut secara adil dan berkelanjutan.
Editor: Firzal Rihad Triandra
#MCPRDailyNews
