Penulis: Alfianu Adhi Riztiawan (Master’s Program in Marine Conservation, Universitas Padjadjaran; Seksi Akademisi, Peneliti dan Kebijakan IKA-IKL Unpad)
Setiap kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kalimantan, perhatian kita biasanya tertuju pada hutan yang hangus, kabut asap, dan masyarakat yang harus berhadapan dengan buruknya kualitas udara. Semua itu memang penting. Namun, ada satu bagian dari lingkungan yang kerap luput dari pembicaraan, yaitu laut.
Padahal, hutan, sungai, pesisir, dan laut bukanlah ekosistem yang berdiri sendiri. Apa yang terjadi di daratan dapat merambat ke perairan melalui aliran sungai, limpasan hujan, dan bahkan partikel yang terbawa udara. Ketika hutan dan lahan gambut terbakar, dampaknya tidak serta-merta berhenti di batas kawasan yang terbakar.
Masalahnya, kita sering memandang kebakaran hutan sebagai urusan daratan semata. Seolah-olah, begitu api padam dan asap mulai menghilang, persoalannya ikut selesai. Padahal, material yang dilepaskan selama kebakaran dan perubahan yang terjadi pada bentang alam dapat terus memengaruhi lingkungan di sekitarnya, termasuk perairan pesisir.
Laut tidak terpisah dari apa yang terjadi di darat. Karena itu, kerusakan hutan juga harus dilihat sebagai persoalan perlindungan laut.
Dari Daratan, Dampaknya Bisa Sampai ke Laut
Ketika vegetasi terbakar dan lahan kehilangan tutupannya, hubungan antara daratan dan perairan ikut berubah. Hujan dapat membawa material dari permukaan tanah menuju sungai, lalu mengalirkannya ke muara dan pesisir. Pada saat yang sama, asap kebakaran dapat membawa partikel ke atmosfer dan memungkinkan sebagian materialnya terdeposisi ke permukaan laut.
Jalur-jalur ini menunjukkan bahwa laut bukan sekadar penerima dampak dari aktivitas di pesisir. Laut juga dapat menanggung konsekuensi dari kerusakan yang terjadi jauh di daratan.
Di Kalimantan, keterkaitan tersebut terlihat dalam persoalan lahan gambut. Perubahan bentang alam gambut tidak hanya memengaruhi ekosistem daratan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan bahan organik yang mengalir ke perairan pesisir. Perubahan penggunaan lahan gambut di Kalimantan bagian barat laut, misalnya, berkaitan dengan peningkatan konsentrasi karbon organik terlarut di perairan pesisir. Bahan organik ini dapat memengaruhi kejernihan air dan jumlah cahaya yang menembus kolom air, padahal cahaya dibutuhkan oleh organisme laut tertentu untuk menjalankan proses kehidupannya.
Artinya, persoalan di darat tidak selalu hadir di laut dalam bentuk yang langsung terlihat. Dampaknya dapat muncul melalui perubahan kondisi perairan yang menopang kehidupan berbagai organisme.
Hubungan ini juga tidak hanya berlangsung melalui air. Asap dari kebakaran lahan gambut di Indonesia dapat membawa mikroorganisme yang kemudian terdeposisi ke lapisan permukaan laut. Ini memperlihatkan bahwa kebakaran dapat menghubungkan ekosistem daratan, atmosfer, dan lautan melalui proses yang sering luput dari perhatian kita.
Laut mungkin terlihat jauh dari lokasi kebakaran. Namun, jarak geografis tidak berarti keduanya terpisah secara ekologis.
Ketika Perubahan Kecil Mengusik Keseimbangan Laut
Ekosistem laut bergantung pada keseimbangan berbagai proses fisik, kimia, dan biologis. Perubahan pada kejernihan air, masukan bahan organik, maupun karakteristik kimia perairan dapat memengaruhi kondisi yang dibutuhkan organisme untuk bertahan hidup.
Bahan organik dari lahan gambut, misalnya, dapat terbawa ke laut dan mengalami penguraian oleh mikroorganisme. Proses ini memengaruhi siklus karbon dan kimia perairan. Di kawasan Paparan Sunda, karbon organik terlarut yang berasal dari gambut diketahui mengalami proses penguraian di laut, dengan implikasi terhadap biogeokimia perairan dan pengasaman laut.
Proses tersebut mengingatkan kita bahwa material yang masuk ke laut bukan sekadar berpindah tempat. Setelah sampai di perairan, material itu dapat terlibat dalam proses yang memengaruhi lingkungan tempat organisme hidup.
Dampaknya juga tidak selalu muncul sebagai peristiwa dramatis, seperti ikan mati mengapung atau terumbu karang yang memutih. Perubahan kondisi lingkungan dapat berlangsung bertahap, memengaruhi proses ekologis, dan menambah tekanan yang sudah dihadapi ekosistem akibat pencemaran, perubahan iklim, serta aktivitas manusia lainnya.
Karena itu, kerusakan laut tidak seharusnya baru dianggap serius ketika akibatnya terlihat jelas di permukaan. Menunggu sampai kerusakan menjadi kasatmata justru berisiko membuat upaya perlindungan terlambat dilakukan.
Laut Bukan Sekadar Urusan Ekologi
Ketika kondisi pesisir dan laut terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan organisme. Kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut juga ikut terhubung dengan kesehatan ekosistem tersebut.
Bagi masyarakat pesisir, laut merupakan ruang hidup, sumber pangan, tempat mencari nafkah, sekaligus bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Perubahan pada ekosistem perairan dapat menambah tekanan terhadap kegiatan perikanan dan penghidupan masyarakat, terutama ketika mereka sudah menghadapi berbagai persoalan lingkungan lainnya.
Hubungan ini membuat karhutla tidak layak dipandang sebagai masalah yang hanya perlu diselesaikan oleh sektor kehutanan. Pengelolaan hutan dan lahan gambut berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai, kualitas perairan, perlindungan pesisir, dan keberlanjutan sumber daya laut.
Jika kebijakan hanya berfokus pada pemadaman api dan pemulihan lahan yang terbakar, sementara hubungan ekologis dengan wilayah hilir diabaikan, perlindungan lingkungan akan selalu berjalan setengah jalan.
Kita tidak bisa berharap laut tetap sehat jika ekosistem yang terhubung dengannya terus mengalami kerusakan.
Perlindungan Laut Harus Dimulai dari Daratan
Indonesia membutuhkan pendekatan pengelolaan lingkungan yang melihat hutan, gambut, sungai, pesisir, dan laut sebagai satu kesatuan ekologis. Bukan berarti setiap kebakaran otomatis menghasilkan dampak laut yang sama. Namun, jalur perpindahan material dan keterkaitan antara ekologi sudah cukup menjadi alasan untuk tidak memisahkan pengelolaan wilayah-wilayah tersebut.
Perlindungan lahan gambut, pencegahan kebakaran, pemulihan tutupan vegetasi, serta pengendalian kerusakan daerah aliran sungai harus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan pesisir dan laut. Kerangka perlindungan ekosistem gambut juga telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Tantangannya adalah memastikan perlindungan itu benar-benar dijalankan, bukan berhenti sebagai aturan di atas kertas.
Pengawasan dan pemulihan lingkungan pun perlu mempertimbangkan apa yang terjadi setelah material dari daratan mencapai perairan. Pemantauan kualitas air, aliran sungai, muara, dan pesisir dapat membantu melihat perubahan lingkungan secara lebih utuh. Dengan begitu, penanganan karhutla tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar atau jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem yang saling terhubung.
Pada akhirnya, menjaga laut tidak cukup dilakukan dengan membersihkan pantai, memulihkan terumbu karang, atau menetapkan kawasan konservasi. Semua itu tetap penting, tetapi upaya tersebut akan kehilangan sebagian efektivitasnya jika kerusakan di daratan yang terhubung dengan laut terus dibiarkan.
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap karhutla. Hutan yang terbakar bukan sekadar kehilangan tutupan vegetasi, begitu pula lahan gambut yang rusak bukan hanya persoalan daratan. Keduanya merupakan bagian dari masalah lingkungan yang dampaknya dapat menjalar hingga ke sungai, pesisir, dan laut.
Laut tidak bisa bersuara ketika tekanan terhadap ekosistemnya bermula jauh dari garis pantai. Karena itu, tanggung jawab untuk melindunginya tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi atau pembagian sektor pengelolaan.
Jika kita sungguh ingin menjaga laut, kita juga harus menjaga apa yang mengalir menuju ke sana. Sebab, laut yang sehat tidak mungkin dibangun dengan membiarkan ekosistem yang terhubung dengannya terus rusak.
Editor: Syifa Gartika
