Penulis: Berry Dzaikra Suherman Hibatullah
Marine heatwaves (MHWs) atau gelombang panas laut merupakan periode ketika suhu laut berada jauh di atas kondisi normal dalam kurun waktu tertentu. Fenomena bukan hanya berpengaruh pada kondisi laut dan atmosfer tetapi perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi distribusi dan habitat berbagai organisme laut. Penelitian Cheung & Frölicher (2020) menunjukkan bahwa MHWs dapat menyebabkan perubahan biomassa dan distribusi geografis stok ikan. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat mendorong ikan untuk berpindah menuju wilayah dengan kondisi lingkungan yang lebih sesuai secara etologi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa MHWs dapat menyebabkan pergeseran habitat beberapa spesies ikan hingga puluhan bahkan sekitar 100 km ke arah kutub.
Perubahan habitat laut yang kian dinamis memicu tantangan serius terhadap batas wilayah pengelolaan perikanan. Welch et al. (2023) mengungkap bahwa MHWs di Pasifik Timur Laut mendorong predator laut bergeser hingga memotong garis yurisdiksi negara. Ikan tentu tidak peduli pada peta administratif saat bergerak mencari perairan yang lebih ramah. Spesies bernilai ekonomis tinggi seperti tuna albakora, tuna sirip biru, dan tuna sirip kuning kini terus menggeser ruang geraknya seiring bergeraknya suhu air. Pada akhirnya, gejolak suhu laut ini secara langsung mengubah peta penangkapan ikan dan memaksa nelayan menyesuaikan lokasi tangkap mereka.
Perubahan arah renang ikan langsung memukul operasional para nelayan di laut. Saat suatu spesies kabur mencari perairan yang lebih dingin dan ramah, spot mancing yang tadinya melimpah mendadak sepi. Sebaliknya, wilayah baru yang dulunya sepi justru mendadak ramai ikan. MHWs ini jelas bukan cuma urusan ekologi, tetapi langsung menghantam dompet nelayan dan mengacak-acak strategi bisnis perikanan.
Meski begitu, dinamika di laut tidak sesederhana itu. Temuan Fredston et al. (2023) mengingatkan bahwa MHWs bukanlah satu-satunya dalang di balik naik-turunnya populasi atau pergeseran jenis ikan. Faktor lain seperti tingkat produktivitas perairan, kondisi arus laut, persaingan antar spesies, hingga masifnya aktivitas penangkapan ikan turut menentukan arah perubahan tersebut.
Fenomena ini juga relevan untuk Indonesia. Penelitian Habibullah et al. (2023) menunjukkan bahwa MHWs mengalami perubahan karakteristik di berbagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia selama periode 1982–2020. Beberapa wilayah, seperti WPP 573, WPP 716, dan WPP 711, menunjukkan peningkatan pada sejumlah karakteristik WPP. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena perubahan suhu ekstrem di laut dapat memengaruhi ekosistem, sumber daya ikan, serta aktivitas perikanan di wilayah pengelolaan Indonesia. Dengan semakin seringnya kondisi panas ekstrem terjadi, informasi mengenai perubahan suhu laut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan perikanan yang lebih adaptif.
Temuan ini terasa makin mendesak jika melihat krisis suhu laut global sepanjang tahun 2026. Laporan The Guardian pada 24 Agustus 2026 mencatat rekor suhu permukaan laut tertinggi sepanjang sejarah pada Agustus 2026 sebuah sinyal kuat bahwa pemanasan global kian mengepung ekosistem bahari. Pada akhirnya, lautan yang terus memanas ini memicu gelombang migrasi spesies secara masif, memaksa berbagai jenis ikan angkat kaki begitu rumah lama mereka tak lagi ramah untuk bertahan hidup.
Ketika laut memanas dan ikan berpindah, pertanyaannya bukan hanya “di mana ikannya?”, tetapi juga “di wilayah siapa ikan tersebut berada?”
Pada akhirnya, Marine heatwaves (MHWs) bukan sekadar peristiwa naiknya suhu air laut, melainkan sinyal darurat yang merombak ulang seluruh peta perikanan. Saat kelompok ikan angkat kaki menembus batas WPP, ZEE, hingga yurisdiksi antarnegara, garis hukum dan batas administratif manusia justru tetap kaku di tempat. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil peran sentral. Pemerintah tidak boleh lagi menutup mata dan harus menempatkan isu pemanasan global serta gelombang panas laut ini sebagai prioritas kebijakan nasional.
Untuk meminimalkan kerugian para nelayan, pemerintah wajib menggandeng lembaga riset, akademisi, dan badan terkait dalam memetakan dampak MHWs secara akurat dan real-time. Hasil kajian ilmiah ini harus diterjemahkan menjadi panduan praktis dan sistem navigasi tangkap yang mudah diakses oleh nelayan di lapangan. Tanpa intervensi aktif pemerintah melalui kebijakan yang adaptif dan dukungan data yang presisi, nelayan akan terus berjuang sendirian menghadapi ketidakpastian laut yang semakin ganas.
