Penulis: Jasmine Puteri Pertama
Ketika hutan bakau (mangrove) mulai dihitung bukan lagi sekadar sebagai tanaman penahan gelombang di tepi pantai, melainkan sebagai aset berharga penangkal krisis iklim, arah pembicaraan konservasi ikut berubah. Kini muncul pertanyaan baru: “Siapa yang memegang kendali atas nilai ekonomi tersebut dan bagaimana nasib warga pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidup padanya?”.
Selama ini, mangrove diakui karena fungsi fisiknya yang nyata, yakni penahan abrasi, benteng alami gelombang badai, serta menjadi rumah bagi kepiting, udang, dan ikan. Dalam dinamika iklim modern, ekosistem ini menyimpan potensi luar biasa sebagai penyerap karbon biru yang mengunci zat karbon tidak hanya pada batang pohon, tetapi juga jauh di dalam lumpur pesisir. Jumlahnya di Indonesia luar biasa besar; hutan mangrove diperkirakan menyimpan potensi karbon biru hingga 3.267,87 juta ton karbon (MtC), dengan potensi penyerapan sebesar 11.982,21 MtCO2e. Papua, Kalimantan, dan Sumatera menyumbang potensi karbon biru terbesar di antara wilayah Indonesia, masing-masing sebesar 1.707,22 MtC, 608,17 MtC, dan 577,79 MtC.
Stok Karbon vs Kredit Karbon
Banyak orang mengira bahwa selama sebuah daerah memiliki hutan mangrove yang lebat, daerah itu bisa langsung menjualnya dan meraup untung dari perdagangan karbon. Anggapan ini keliru. Berdasarkan skema pembiayaan karbon pesisir internasional, tumpukan zat karbon alami di dalam pohon dan sedimen (lumpur) hanyalah “stok karbon” fisik biasa, bukan barang jualan.
Agar bisa diubah menjadi lembaran sertifikat yang sah dan laku dijual (kredit karbon), sebuah proyek perlindungan atau penanaman kembali mangrove wajib lolos uji pembuktian yang sangat ketat:
- Kondisi Tanpa Proyek (Baseline): Pengelola harus bisa membuktikan secara ilmiah apa yang akan terjadi pada hutan tersebut jika tidak ada dana perlindungan. Misalnya, “Apakah hutan tersebut benar-benar akan habis ditebang atau dirusak?”.
- Faktor Tambahan (Additionality): Penyelamatan atau penanaman mangrove harus benar-benar hasil dari adanya proyek tersebut. Jika hutan mangrove sudah aman, berada di taman nasional yang terjaga ketat, atau memang tidak terancam sama sekali, karbon di dalamnya tidak boleh dijual.
- Jaminan Tahan Lama (Permanence): Karbon harus dijamin tetap tersimpan puluhan tahun ke depan tanpa ditebang kembali. Pengelola wajib menyisihkan sebagian cadangan sertifikat untuk menanggung risiko jika hutan terbakar atau hanyut terbawa gelombang besar.
- Mencegah Kerusakan Pindah Tempat (Leakage): Proyek wajib memastikan bahwa penyelamatan di satu tempat tidak memicu penebangan atau pembukaan tambak baru di hutan mangrove tetangganya.
- Pengukuran dan Pemeriksaan Independen (MRV): Seluruh hitungan serapan karbon harus diukur langsung di lapangan, dilaporkan terbuka, dan diaudit oleh pemeriksa ahli dari pihak ketiga yang netral sebelum sertifikatnya bisa diterbitkan.
Perlu dipahami pula bahwa kredit karbon berbeda dengan pajak karbon yang merupakan pungutan resmi pemerintah terhadap emisi. Kredit karbon merupakan unit yang merepresentasikan pengurangan, penghindaran, atau penyerapan emisi gas rumah kaca, yang umumnya setara dengan satu ton CO2e.
Dari Hutan Pesisir ke Pasar Karbon
Mengubah ekosistem menjadi komoditas pasar memerlukan biaya transaksi yang tidak murah. Pengembang harus merumuskan batas konsesi, membiayai survei sains, menyusun dokumen metodologi, hingga menggelar audit berkala.
Pada dasarnya, kredit karbon mengubah hasil pengukuran kondisi alam menjadi unit bernilai jual di pasar, di mana mekanisme perdagangan karbon mempertemukan riset ilmiah, instrumen keuangan, aturan hukum, praktik pelestarian alam, serta kepentingan pembangunan. Artinya, agar karbon dapat diperdagangkan, mangrove harus terlebih dahulu diukur, ditetapkan batas proyeknya, dipantau, diverifikasi, lalu diterjemahkan menjadi kredit. Proses teknis tersebut menentukan apa yang dihitung sebagai karbon, bagaimana perubahan tutupan atau stok karbon dinilai, dan pada akhirnya siapa yang dapat mengakses manfaat ekonominya.
Dalam praktiknya, rantai birokrasi dan biaya yang mahal ini kerap menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat desa dan nelayan lokal. Tanpa kejelasan hak kepemilikan tanah dan izin kelola dari negara, warga setempat sangat rawan hanya menjadi penonton dan tersisih dari pendapatan. Contoh nyata bagaimana warga bisa berdaya terlihat di Gazi Bay, Kenya. Di sana, pemerintah dan warga menerapkan sistem pengelolaan bersama (co-management) yang membagi hak, peran, serta manfaat secara adil. Skema ini memungkinkan kelompok masyarakat setempat mengelola langsung penjualan sertifikat karbon mereka, lalu memanfaatkan hasilnya untuk membangun fasilitas air bersih, membiayai sekolah, hingga merenovasi klinik kesehatan desa.
Di sisi lain, pasar karbon dunia kini menuntut integritas data dan efektivitas biaya yang jauh lebih ketat. Berbagai temuan global menunjukkan bahwa pendanaan restorasi pesisir harus dipetakan secara presisi agar setiap dana yang keluar benar-benar menghasilkan serapan karbon dan pemulihan ekosistem yang nyata. Tanpa perhitungan dasar yang akurat dan transparan, proyek karbon rentan menuai kritik atas klaim berlebihan dan kehilangan kepercayaan dari pasar internasional.
Selain persoalan integritas data, studi di Sulawesi Tenggara memberi pengingat penting bahwa kondisi ekologis dan kerentanan mangrove sangat berhubungan. Di kawasan Rawa Aopa Watumohai National Park, mangrove yang lebih rendah kerentanannya memiliki total penyimpanan karbon sekitar 706,76 ton C/ha, sedangkan lokasi yang lebih rentan seperti Teluk Staring tercatat sekitar 253,27 ton C/ha. Temuan ini tidak berarti setiap lokasi harus dibandingkan secara langsung sebagai nilai ekonomi, tetapi menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem merupakan bagian penting dari menjaga stok karbon itu sendiri.
Siapa yang Memegang Hak atas Nilai Karbon?
Menjaga kelestarian hutan saja ternyata belum cukup untuk menjamin masyarakat pesisir menikmati keuntungan ekonominya. Di balik setiap lembar kredit, ada persoalan kepemilikan dan aturan hukum yang rumit: siapa pihak yang sah menandatangani kontrak, menanggung biaya, dan mengatur pembagian keuntungannya? Pembelajaran di lapangan menunjukkan bahwa komunitas lokal baru bisa memperoleh pendapatan jika memiliki izin hukum yang jelas untuk mengelola dan menjual kredit karbon melalui kerja sama pengelolaan bersama dengan pemerintah. Tantangannya, bahkan sebelum kredit pertama laku terjual, warga sering kali terbentur tingginya biaya survei ilmiah, penyusunan dokumen, serta proses audit standar internasional yang sulit dijangkau tanpa bantuan pendanaan awal.
Jadi, Siapa yang Sebenarnya Mendapat Manfaat?
Persoalan hak atas karbon kemudian membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar, “Ketika karbon sudah memiliki nilai ekonomi, ke mana manfaatnya mengalir?” Jawabannya tidak bisa ditentukan hanya dari jumlah ton karbon yang tersimpan. Manfaat juga bergantung pada bagaimana proyek dirancang, siapa yang membiayai pengembangannya, bagaimana pendapatan dibagikan, dan seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Mangrove memang dapat menjadi aset karbon. Namun, ketika ekosistem yang selama ini memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya diberi nilai baru melalui pasar karbon, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak karbon yang tersimpan atau berapa banyak kredit yang terjual. Pertanyaan penting lainnya adalah “Siapa yang dibayar untuk menjaganya? Apakah masyarakat pesisir memperoleh bagian yang layak? Dan apakah mereka tetap memiliki ruang untuk menentukan masa depan mangrove yang selama ini menopang kehidupan mereka?”
Konservasi yang berhasil meningkatkan nilai karbon belum tentu dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebaliknya, proyek yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak, pengelola, pengambil keputusan, sekaligus penerima manfaat dapat menunjukkan bahwa nilai karbon tidak harus berdiri berlawanan dengan nilai sosial mangrove. Pada akhirnya, tantangan blue carbon bukan hanya membuat karbon terlihat dalam neraca iklim. Tantangannya adalah memastikan bahwa ketika karbon menjadi bernilai di pasar, orang-orang yang selama ini menjaga dan hidup bersama mangrove tidak justru menjadi pihak yang paling sedikit memiliki suara atas nilai baru tersebut.
Editor: Firzal Rihad Triandra
#MCPRDailyNews
