Kampung Nelayan Merah Putih Dikebut, Posisi Tawar Nelayan Jadi Ujian Sebenarnya

Penulis: Syahnaz Salsabila

Sektor perikanan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa produksi perikanan di tanah air meningkat dari 23,56 juta ton pada tahun 2024 menjadi 26,25 juta ton pada tahun 2025, sementara nilai ekspor juga bertumbuh dari 5,95 miliar dolar AS menjadi 6,27 miliar dolar AS. Di tengah tren positif ini, pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) supaya kenaikan ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pembangunan berbagai fasilitas masih berlangsung di sejumlah lokasi dengan target penyelesaian pada akhir tahun. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa keberadaan infrastruktur saja tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan nelayan, terlebih jika masalah lama seperti ketergantungan pada tengkulak belum teratasi.

Infastruktur Dikebut di Berbagai Daerah 

KNMP dikembangkan sebagai area tinggal dan pusat perekonomian bagi para nelayan yang saling terhubung. Di Karawang, terdapat tiga KNMP yang telah dipersiapkan dengan berbagai fasilitas seperti dermaga dan tempat mendarat ikan, pabrik es, penyimpanan dingin, bengkel untuk nelayan, serta pusat pengolahan hasil laut, dengan perkembangan yang sudah mencapai sekitar 70 persen. Sementara itu, di Jawa Timur, terdapat 44 lokasi tahun ini, dengan empat lokasi KNMP di Lamongan yang progresnya telah mencapai antara 58 hingga 70 persen dan diperkirakan akan rampung pada bulan Desember 2026. Lamongan juga mencatatkan produksi perikanan sekitar 129.790 ton pada tahun 2025, yang mencakup perikanan tangkap laut, perairan tawar, dan budidaya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa setiap desa akan memiliki fasilitas sesuai tema tertentu: sebagian akan difokuskan sebagai kawasan produksi dengan hasil tangkapan yang dijadikan mitra pembeli (offtaker), sementara yang lain akan dikembangkan menjadi desa pariwisata seperti yang terdapat di Biak dan Banyuwangi.

Klaim Kenaikan Pendapatan Baru dari Satu Kawasan  

Dampak awal dari program mulai terlihat. Menurut laporan (Kementerian Kelautan dan Perikanan) KKP pada September 2026, pendapatan para nelayan di Tongke-Tongke, Sinjai, Sulawesi Selatan, mengalami kenaikan sekitar 75 persen setelah fasilitas mulai beroperasi pada Mei 2026, dari sekitar Rp4 juta menjadi Rp7 juta setiap bulan. Peningkatan ini didorong oleh harga jual tuna yang naik menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram serta akses pemasaran melalui koperasi, dengan total pengiriman 65 ton tuna loin yang bernilai Rp2,54 miliar. Secara lebih umum, Trenggono mengungkapkan hasil evaluasi model kampung nelayan menunjukkan klaim KKP bahwa produktivitas meningkat lebih dari 100 persen dan pendapatan para nelayan bertambah lebih dari 50 persen, dengan arahan dari Presiden untuk membangun setidaknya 5.000 titik dari sekitar 12.000 desa pesisir. Namun, Rinaldi Eka Putra, seorang pengamat sosial ekonomi dari Universitas Andalas, mengingatkan bahwa lonjakan pendapatan di satu area belum tentu mencerminkan kesuksesan secara nasional, karena nelayan tradisional masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alat tangkap, kesulitan mendapatkan BBM, serta ketergantungan pada musim dan kondisi cuaca.

Tengkulak dan Posisi Tawar

Permasalahan yang paling mencolok terkait struktur adalah ketergantungan pada tengkulak. Minimnya modal dan tempat penyimpanan membuat para nelayan sering kali tidak memiliki banyak alternatif selain menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang ditentukan oleh pembeli, sekaligus tengkulak berfungsi sebagai penyedia pinjaman. Menurut Rinaldi, koperasi di berbagai daerah pesisir belum sepenuhnya berdaya dalam mengambil alih peran tersebut. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa KNMP perlu diarahkan untuk meningkatkan daya tawar nelayan, bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Penyimpanan dingin dinilai penting karena memberi kesempatan kepada nelayan untuk menyimpan hasil tangkapan lebih lama, sehingga mereka tidak terpaksa menjual saat harga rendah, sementara industri pengolahan seperti ikan asap, ikan kering, dan abon bisa membuka peluang pendapatan saat cuaca buruk.

Penemuan dari kajian akademis mendukung hal ini. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Pasir Laut (2025) mengenai usaha penangkapan cumi-cumi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batu Belubang, Bangka Tengah, menemukan bahwa lemahnya posisi tawar dalam rantai pasokan serta kurangnya infrastruktur setelah panen merupakan tantangan utama. Rekomendasi yang diberikan mencakup pembangunan infrastruktur rantai dingin, pelatihan pasca-panen, pembentukan koperasi, pengaturan kuota tangkap, dan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta.

Peringatan Overfishing

Peringatan lainnya disampaikan oleh anggota parlemen. Rokhmin Dahuri, yang merupakan anggota Komisi IV DPR, memperingatkan bahwa menambah jumlah kapal tanpa memperhatikan ketersediaan stok ikan dapat memperburuk kondisi penangkapan ikan yang berlebihan. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 42 persen dari wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia telah mengalami overfishing, serta lebih dari 80 persen dari area tangkap hingga 12 mil laut di Pantura Jawa juga mengalami hal serupa. Ia merekomendasikan agar pemerintah melakukan analisis terhadap potensi produksi berkelanjutan (maximum sustainable yield) untuk menentukan jumlah ideal kapal dan infrastruktur di setiap desa, dengan harapan pendapatan nelayan bisa mencapai sekitar Rp7,5 juta per bulan, sehingga kapal bantuan tidak akan menjadi barang rongsokan.

Saya percaya bahwa KNMP merupakan tindakan yang tepat karena menangani isu-isu yang selama ini diabaikan, seperti fasilitas penyimpanan dingin, pendaratan ikan, dan akses ke pasar. Namun, keberhasilan inisiatif ini tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah desa yang telah selesai dibangun atau di satu daerah percontohan yang menunjukan peningkatan pendapatan. Ukurannya adalah apakah nelayan bisa menetapkan harga sendiri, lepas dari utang tengkulak, serta mampu menangkap ikan dalam batas yang berkelanjutan. Tanpa adanya koperasi yang solid dan perhitungan stok ikan yang akurat, fasilitas yang megah berpotensi tidak digunakan dengan baik dan bisa malah merugikan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, bersamaan dengan meningkatnya target pembangunan, pengawasan terhadap kinerja koperasi dan evaluasi daya dukung laut harus mendapat perhatian yang setara dengan pembangunan infrastruktur fisik.

#MCPRDailyNews

Leave a Reply