Penulis: Firzal Rihad Triandra
Laut seharusnya menjadi penghubung antarpulau, bukan tempat penumpang mempertaruhkan nyawa. Namun, serangkaian kecelakaan kapal penyeberangan dalam beberapa tahun terakhir kembali memunculkan pertanyaan serius: seberapa aman sebenarnya perjalanan laut masyarakat Indonesia?
Data operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang dirilis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan diberitakan RCTI+ mencatat sedikitnya ada 601 operasi SAR kecelakaan laut sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026. 3.607 korban tercatat dari berbagai kejadian tersebut dengan rincian 239 orang tewas dan 203 orang dinyatakan hilang. Angka ini mencakup berbagai jenis kecelakaan laut, bukan hanya kapal penumpang. Meski demikian, besarnya jumlah korban menunjukkan bahwa keselamatan transportasi laut masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Persoalan tersebut semakin mengkhawatirkan ketika kecelakaan terjadi pada kapal yang secara administratif dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan. Surat persetujuan berlayar (SPB), sertifikat keselamatan, hingga pemeriksaan kelaiklautan seolah belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh perangkat keselamatan benar-benar dapat digunakan ketika keadaan darurat terjadi.
Ketika Dokumen Lengkap Tidak Berarti Aman
Kecelakaan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II di sekitar perairan Sumenep pada 2 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran nyata persoalan tersebut. Kapal yang mengangkut 238 orang itu mengalami kebakaran. Sebanyak 233 orang berhasil diselamatkan, sementara lima orang meninggal dunia.
Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kapal telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada 1 Agustus 2026 dan sebelumnya menjalani pemeriksaan kelaiklautan. Namun, ketika kebakaran terjadi, persoalan justru muncul pada proses penggunaan perangkat keselamatan.
Basarnas sempat menduga kapal tidak dilengkapi sekoci. Pernyataan berbeda kemudian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan yang menyebutkan bahwa berdasarkan data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), kapal memiliki enam sekoci dan 25 rakit penolong (life raft). Jumlah tersebut disebut mencukupi kebutuhan penumpang. Akan tetapi, dalam kondisi kebakaran, hanya satu sekoci yang dapat diturunkan. Pihak operator juga menyebutkan bahwa perangkat keselamatan berada di bagian buritan, yang merupakan lokasi awal kebakaran.
Peristiwa ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara ketersediaan perangkat keselamatan dan kemampuan mengoperasikannya dalam situasi darurat. Perangkat yang tercatat dalam dokumen belum tentu dapat dijangkau, diturunkan, atau digunakan ketika kapal berada dalam kondisi kritis.
Pola serupa juga terlihat pada KMP Putri Yasmin yang mengalami kecelakaan pada 12 Agustus 2026 dalam perjalanan Padangbai–Lembar. Kapal tersebut mengangkut 212 orang, dengan 211 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kapal dilaporkan memiliki SPB dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku, serta telah menjalani uji petik dan dinyatakan laik laut sebelumnya.
Ancaman serupa bukan hanya terjadi di Indonesia. Pada Februari 2022, kapal feri Euroferry Olympia yang melayani rute Yunani–Italia mengalami kebakaran di area garasi kapal. Sebanyak 11 orang meninggal dunia, seluruhnya merupakan pengemudi truk. Menariknya, kapal tersebut dilaporkan telah menjalani pemeriksaan oleh otoritas Yunani dua hari sebelum kejadian, termasuk pemeriksaan sistem deteksi asap dan pemadam kebakaran.
Tiga kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih luas mengenai efektivitas pengawasan keselamatan kapal. Apakah pemeriksaan selama ini hanya memastikan kelengkapan dokumen dan keberadaan peralatan, atau juga menguji kesiapan seluruh perangkat ketika kebakaran, kebocoran, maupun kondisi darurat lainnya benar-benar terjadi? Hal ini sejalan dengan temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menunjukkan bahwa latihan kedaruratan pada kapal Ro-Ro (roll-on/roll-off passenger ship) penumpang masih berpotensi menjadi formalitas.
Dari Kepatuhan Dokumen ke Kesiapan Nyata
Rangkaian kejadian ini menunjukkan satu pola yang berulang: dokumen lengkap belum tentu berarti perangkat keselamatan siap dipakai saat dibutuhkan. Meski begitu, penyebab kecelakaan sepanjang 2026 masih menunggu hasil investigasi KNKT sehingga kesimpulan final belum bisa ditarik. Yang bisa dikatakan saat ini adalah bahwa celah antara kelengkapan administrasi dan kesiapan operasional patut dipertanyakan.
Persoalannya bukan semata kurangnya pelajaran. KNKT sepanjang 2020–2024 menerbitkan 113 rekomendasi kepada setidaknya 11 institusi, tetapi baru sekitar 25 persen yang berstatus tuntas dilaksanakan. Dalam periode yang lebih panjang, mayoritas rekomendasi KNKT, sekitar 77,8 persen, mengarah pada perbaikan pengawasan. Artinya, arah perbaikan sudah lama ditunjukkan. Tantangannya ada pada pelaksanaan.

Pemerintah sudah merespons. Pada September 2026, Menhub mencopot Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah rentetan kecelakaan. Namun, sebagian kalangan menilai pendekatan yang berjalan masih reaktif, dengan audit yang selalu datang terlambat. Negara lain pun menghadapi persoalan serupa. Di Filipina, pemerintah memecat 14 pejabat dan mengajukan tuntutan pidana setelah tenggelamnya feri yang menewaskan puluhan orang.
Karena itu, pertanyaan yang layak dikawal publik bukan hanya “apakah kapal punya sertifikat?”, melainkan juga: apakah sekoci dan rakit penolong dapat dijangkau dan diturunkan saat api muncul di titik terburuk, apakah latihan darurat benar-benar menguji awak kapal, dan apakah hasil pemeriksaan dibuka kepada masyarakat. Laut akan terasa lebih aman ketika keselamatan diukur dari kesiapan menghadapi hari terburuk, bukan dari tebalnya berkas yang lengkap.
Editor: Sela Sianturi
#MCPRDailyNews









