Wisata Hiu Paus Menggerakkan Ekonomi Pesisir Gorontalo

Penulis: Syifa Gartika

Dari Laut Menjadi Sumber Penghidupan Baru

Laut tidak hanya menyediakan sumber pangan dan ruang bagi aktivitas perikanan, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan wisata bahari. Keindahan ekosistem laut, keanekaragaman hayati, serta keberadaan satwa laut yang dilindungi dapat menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Namun, pemanfaatan potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang tepat agar keuntungan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Salah satu contoh pemanfaatan potensi tersebut terlihat di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Desa yang sebelumnya banyak mengandalkan aktivitas penangkapan ikan kini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata bahari melalui keberadaan hiu paus (Rhincodon typus). Kehadiran satwa laut berukuran besar ini menarik wisatawan untuk melakukan pengamatan, snorkeling, dan aktivitas wisata lainnya.

Perkembangan tersebut kembali menjadi perhatian melalui laporan Reuters pada 6 November 2026. Sekitar 80 warga setempat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan wisata hiu paus, mulai dari penyewaan perahu, layanan penyelaman, hingga penyediaan jasa dokumentasi menggunakan drone.

Salah satu warga, Ansar Lasimpala, yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan, dilaporkan mampu memperoleh pendapatan hingga Rp3 juta per bulan dari penyewaan perahu. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pendapatan sebelumnya yang sekitar Rp400 ribu per bulan sebagai nelayan. Meskipun merupakan pengalaman individual dan bukan gambaran rata-rata seluruh masyarakat, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan wisata bahari dapat membuka alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sumber daya laut memiliki nilai ekonomi yang tidak hanya berasal dari hasil tangkapan, tetapi juga dari jasa lingkungan dan daya tarik wisata. Keberadaan hiu paus menjadi aset alam yang dapat memberikan manfaat ekonomi selama dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Rantai Ekonomi di Balik Wisata Hiu Paus

Pengembangan wisata bahari tidak hanya memberikan keuntungan kepada pengelola destinasi, tetapi juga berpotensi menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi di sekitarnya. Di Botubarani, kegiatan wisata hiu paus melibatkan pemilik perahu, pengelola wisata, kelompok sadar wisata, penyedia perlengkapan snorkeling, hingga pelaku usaha lokal.

Berdasarkan laporan ANTARA pada 30 Juli 2026, layanan wisata di Botubarani telah memiliki tarif yang ditetapkan melalui peraturan desa. Beberapa layanan yang tersedia meliputi paket perahu kaca sebesar Rp450 ribu per orang, layanan perahu sebesar Rp100 ribu untuk tiga orang, biaya lokasi snorkeling sebesar Rp35 ribu per orang, serta diving sebesar Rp60 ribu per orang di luar biaya perlengkapan.

Pengaturan tarif tersebut menjadi salah satu bentuk pengelolaan ekonomi wisata berbasis masyarakat. Kepastian harga dapat membantu mengurangi potensi perselisihan antara pengunjung dan penyedia jasa sekaligus memberikan kejelasan mengenai nilai ekonomi dari setiap layanan yang ditawarkan.

Selain itu, pengelolaan wisata juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Hiu Paus Botubarani, Wahab Matoka, menjelaskan bahwa sekitar 10 persen dari pendapatan jasa wisata dialokasikan kepada desa. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan wisata dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada pelaku usaha secara individual, tetapi juga kepada pembangunan ekonomi masyarakat secara kolektif.

Potensi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Universitas Hasanuddin yang membahas pembagian manfaat ekonomi wisata hiu paus di Botubarani dan Labuhan Jambu, Teluk Saleh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan wisata dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk nelayan, pemilik perahu, kelompok wisata, pengelola penginapan, penyedia transportasi, dan penyewaan peralatan wisata.

Dengan demikian, wisata bahari memiliki potensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Pengeluaran wisatawan tidak hanya berhenti pada pembelian tiket atau penyewaan perahu, tetapi juga dapat menggerakkan usaha makanan, penginapan, transportasi, perdagangan lokal, dan berbagai jasa pendukung lainnya.

Namun, manfaat ekonomi tersebut perlu didistribusikan secara adil. Pengembangan wisata sebaiknya tidak hanya menguntungkan kelompok usaha tertentu, tetapi juga memberikan kesempatan kepada nelayan tradisional, perempuan pesisir, pemuda, dan pelaku usaha mikro untuk terlibat dalam rantai ekonomi pariwisata.

Ketika Keuntungan Ekonomi Berhadapan dengan Kelestarian Laut

Di balik peluang ekonomi yang dihasilkan, pengembangan wisata hiu paus juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Hiu paus merupakan salah satu spesies ikan terbesar di dunia yang memiliki karakteristik sebagai penyaring makanan (filter feeder). Satwa ini memakan organisme kecil seperti plankton dan ikan-ikan berukuran kecil yang tersedia secara alami di perairan.

Berdasarkan informasi Convention on Migratory Species, hiu paus termasuk spesies yang berstatus terancam punah (Endangered) berdasarkan penilaian IUCN. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan habitat dan pengelolaan aktivitas manusia sebagai aspek penting dalam menjaga keberlangsungan populasinya.

Permasalahan muncul ketika aktivitas wisata bergantung pada pemberian pakan untuk menarik hiu paus agar mendekati perahu wisatawan. Praktik tersebut memang dapat meningkatkan peluang wisatawan untuk melihat satwa secara langsung, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perilaku alami dan kesehatan satwa.

Dalam pemberitaan Reuters pada November 2026, perwakilan Konservasi Indonesia, Iqbal Herwata Putra, mengingatkan bahwa pemberian pakan secara terus-menerus berpotensi mengubah perilaku alami hiu paus dan menimbulkan risiko terhadap kesehatannya. Pemerintah dan pihak terkait mulai berupaya mengurangi aktivitas pemberian pakan tersebut.

Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam publikasi KKP mengenai hiu paus di Pantai Botubarani, dijelaskan bahwa aktivitas wisata yang tidak ramah lingkungan, termasuk interaksi yang distimulasi melalui pemberian pakan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap satwa. Bahkan, terdapat catatan mengenai hiu paus yang mengalami luka akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Jika aktivitas wisata mengganggu kesehatan dan perilaku hiu paus, daya tarik utama destinasi dapat menurun. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi mengurangi jumlah kunjungan wisatawan dan mengancam sumber pendapatan masyarakat yang bergantung pada kegiatan tersebut.

Artinya, keberhasilan ekonomi wisata hiu paus tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan atau pendapatan yang diperoleh dalam jangka pendek. Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan pengelola dalam menjaga keberadaan satwa dan kualitas lingkungan laut sebagai modal utama kegiatan wisata.

Membangun Model Ekonomi Wisata yang Berkelanjutan

Pengembangan wisata bahari membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan sumber daya laut. Pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat perlu membangun sistem pengelolaan yang memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap ekosistem.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengaturan interaksi antara wisatawan dan hiu paus. Pengelola perlu menerapkan batas jumlah pengunjung, pengaturan jarak pengamatan, pembatasan waktu interaksi, serta larangan menyentuh atau mengejar satwa. Pemberian pakan juga perlu dikendalikan secara ketat berdasarkan kajian ilmiah dan diarahkan pada pengurangan praktik yang mengubah perilaku alami hiu paus.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Pariwisata yang menekankan bahwa pengembangan wisata hiu paus harus dilakukan tanpa mengganggu habitat alami satwa. Dengan demikian, kualitas pengalaman wisatawan dapat ditingkatkan melalui edukasi dan pengamatan yang bertanggung jawab, bukan melalui interaksi yang berpotensi merugikan satwa.

Selain pengaturan aktivitas wisata, penguatan kelembagaan masyarakat juga menjadi kebutuhan penting. Pokdarwis, pemerintah desa, koperasi, dan pelaku usaha lokal perlu memiliki pembagian peran yang jelas dalam mengelola pendapatan, pelayanan wisata, dan pemeliharaan fasilitas. Sebagian pendapatan wisata juga dapat dialokasikan secara transparan untuk kegiatan konservasi, pemantauan satwa, pengelolaan sampah, dan peningkatan fasilitas umum.

Di sisi lain, diversifikasi usaha masyarakat perlu dikembangkan agar perekonomian desa tidak sepenuhnya bergantung pada kemunculan hiu paus. Pengembangan kuliner khas daerah, produk olahan hasil perikanan, kerajinan masyarakat, penginapan lokal, dan wisata edukasi kelautan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Dengan cara tersebut, manfaat ekonomi wisata dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat dan memiliki ketahanan yang lebih baik ketika kunjungan wisatawan mengalami penurunan.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat lokal dapat diberikan pelatihan mengenai pelayanan wisata, keselamatan pengunjung, pengelolaan usaha, pemasaran digital, serta edukasi konservasi. Langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penyedia jasa sederhana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola destinasi wisata secara profesional dan mandiri.

Menjadikan Kelestarian Laut sebagai Investasi Ekonomi

Pengalaman Desa Botubarani menunjukkan bahwa potensi sumber daya laut dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Keberadaan hiu paus telah membuka peluang usaha baru, meningkatkan alternatif mata pencaharian, dan mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata.

Namun, potensi tersebut juga memperlihatkan bahwa ekonomi kelautan tidak dapat dibangun dengan hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama wisata harus tetap dilindungi agar manfaat ekonominya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Bagi Indonesia, pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat perlu diarahkan pada model ekonomi yang menempatkan kelestarian ekosistem sebagai bagian dari nilai ekonomi itu sendiri. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha lokal, memastikan distribusi manfaat yang adil, serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas wisata yang berpotensi mengganggu kehidupan satwa laut.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi maritim tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan laut, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga sumber daya yang menjadi dasar kegiatan ekonominya.

Sebab, laut yang lestari bukanlah penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan modal utama untuk membangun kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Hiu paus tidak seharusnya hanya dipandang sebagai daya tarik wisata yang menghasilkan uang, tetapi juga sebagai kekayaan laut yang keberadaannya harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Editor: Firzal Rihad Triandra

#MCPRDailyNews

Leave a Reply