Oleh : Bintang Azahra
Indonesia, dengan potensi ekonomi laut yang mencapai USD 1,3 triliun per tahun, seharusnya menjadi salah satu negara dengan kontribusi sektor kelautan yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, data menunjukkan bahwa sektor kelautan hanya menyumbang 2,58% terhadap PDB pada tahun 2022, angka yang mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi laut. Sementara itu, masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya kelautan menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kemiskinan struktural.
Realitas Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir
Berdasarkan laporan nasional, sebanyak 25% dari total angka kemiskinan di Indonesia berasal dari masyarakat pesisir, terutama nelayan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang. Selain faktor ekonomi, perubahan iklim menambah beban kehidupan masyarakat pesisir dengan dampaknya yang tidak terduga, seperti badai, perubahan arah angin, dan cuaca ekstrem. Perubahan ini tidak hanya mengurangi hasil tangkapan ikan, tetapi juga mempersulit masyarakat untuk beradaptasi dengan pola hidup yang baru.
Salah satu tantangan utama adalah rendahnya keterampilan masyarakat pesisir di luar sektor perikanan. Sebagian besar nelayan tidak memiliki keahlian alternatif untuk mendukung penghasilan mereka selama musim paceklik. Situasi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap pelatihan diversifikasi usaha dan kurangnya dukungan lembaga keuangan untuk mendorong inovasi.
Karakteristik sosial-budaya masyarakat pesisir turut menjadi hambatan besar. Sifat individualisme, di mana nelayan lebih memilih bekerja sendiri daripada berkolaborasi, membuat banyak program pemberdayaan berbasis aksi kolektif tidak berjalan maksimal. Selain itu, kepercayaan dogmatis, seperti ritual untuk mendatangkan keselamatan dan hasil tangkapan, sering kali mengesampingkan pendekatan berbasis sains. Hal ini mengurangi kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Gaya hidup konsumtif juga menjadi masalah serius. Ketika pendapatan mereka meningkat akibat hasil tangkapan yang besar, nelayan cenderung menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif alih-alih menabung. Akibatnya, mereka tidak memiliki cadangan dana saat menghadapi musim paceklik. Lebih jauh lagi, sikap apatis terhadap program pemerintah sering kali muncul karena banyaknya pengalaman program yang tidak membawa manfaat nyata.
Selain itu, perubahan iklim mempengaruhi masyarakat pesisir dalam berbagai cara. Kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan cuaca ekstrem menjadi ancaman nyata yang memengaruhi ekosistem pesisir dan keberlanjutan mata pencaharian. Di beberapa wilayah, kerugian ekonomi akibat abrasi pantai dan kerusakan ekosistem laut sudah mencapai angka yang signifikan, namun mitigasi yang dilakukan belum cukup untuk mengimbangi dampaknya.
Evaluasi Program Pemerintah
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan diversifikasi usaha, pemberian asuransi nelayan, dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Sayangnya, program-program ini sering kali gagal mencapai target karena kurangnya partisipasi masyarakat dan hambatan birokrasi. Padahal, penguatan kelembagaan lokal dapat menjadi solusi untuk membangun aksi kolektif yang lebih efektif, dengan fokus pada peningkatan modal sosial dan kerja sama antar-nelayan.
Penelitian ini merekomendasikan pendekatan transformasional dalam mengatasi tantangan masyarakat pesisir. Pemerintah perlu mengubah perannya dari penyelenggara menjadi fasilitator, mediator, dan pendukung sistem. Program-program yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas lokal.
Selain itu, pengembangan ekonomi biru (blue economy), seperti ekowisata pesisir, energi laut, dan perikanan berkelanjutan, dapat menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini harus disertai dengan edukasi yang mendalam tentang pentingnya konservasi ekosistem laut dan implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal
Masyarakat pesisir Indonesia berada di persimpangan jalan antara potensi ekonomi yang besar dan tantangan sosial-ekonomi yang kompleks. Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir harus melibatkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas individu hingga kerja sama lintas sektor. Dengan strategi yang tepat, masyarakat pesisir Indonesia dapat bertransformasi menjadi komunitas yang tangguh, mandiri, dan sejahtera di tengah perubahan global yang semakin dinamis.
#MCPRDailyNews
