Oleh : Ramones Telaum Banua
Memiliki potensi sumber daya laut yang kaya dan memiliki sejarah yang panjang tentang maritim membuat Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi raksasa maritim dunia. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia membuat Visi Poros Maritim Dunia, agar mampu bersaing secara global. Posisi yang strategis, menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkup global, dalam mempengaruhi kestabilan keamanan, politik, dan ekonomi. Dalam langkah pengimplementasian Visi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan kelautan seperti transportasi, pelabuhan, dan sektor perikanan menjadi langkah konkret untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Peran pasti Indonesia dalam Visi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas, agar saat pengimplementasian lebih jelas arah pembangunannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau implikasi kebijakan kelautan Indonesia dalam mendorong kegiatan ekonomi maritim.
Kontribusi sektor kelautan terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat pesisir sangatlah signifikan. Pengembangan sektor-sektor maritim ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Ekonomi maritim harus mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, hal itu perlu untuk menjaga keseimbangan sumber daya laut dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks global, ekonomi maritim juga melibatkan diplomasi untuk kerjasama antar negara dalam pengelolaan sumber daya kelautan, keamanan dan penegakan hukum laut, serta perdagangan internasional. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memuat Peraturan Presiden (Perpres) No 17 Tahun 2017 yang berisikan 6 prinsip dasar yaitu wawasan nusantara, pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru, pengelolaan terintegrasi yang transparan, partisipasi, kesetaraan dan pemerataan.
Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur untuk Peningkatan Kesejahteraan
Kebijakan maritim bertujuan utama untuk menjadikan laut sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi, dengan memperhatikan dan memanfaatkan potensi ekonomi yang melimpah di sektor kelautan Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memperkuat infrastruktur maritim, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, pengembangan pariwisata bahari, serta memperluas peluang investasi di sektor industri kelautan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan laut, Indonesia dapat mengoptimalkan kontribusi sektor kelautan dalam pertumbuhan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terdepan.
Demi memperkuat pertumbuhan ekonomi pemerintah perlu membangun dan mengembangan infrastruktur perkapalan dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas antara Sabang – Merauke dan tidak terfokus hanya pada satu daerah saja. Perlu adanya strategi kebijakan infrastruktur maritim untuk menunjang keberhasilan program-program ekonomi kelautan. Pertama, adalah harmonisasi kepentingan strategis nasional dalam menetapkan area pembangunan infrastruktur kelautan. Kedua, pengembangan sistem komunikasi maritim nasional. Ketiga, peningkatan keterampilan dan kapabilitas perusahaan dalam pengembangan serta pengelolaan infrastruktur maritim yang dapat bersaing di tingkat global. Keempat, peningkatan kapasitas sumber keuangan negara untuk pembangunan infrastruktur kelautan. Kelima, penciptaan iklim investasi yang mendukung bagi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur maritim. Keenam, penguatan kerja sama investasi dalam pembangunan infrastruktur dengan negara mitra. Terakhir, pengembangan serta pembangunan infrastruktur pelabuhan. Dengan pemerataan infrastruktur maritim seperti jalur pelayaran, pelabuhan, dan dermaga, akan meningkatkan produktivitas perdagangan maritim dan efisiensi waktu dalam pelayaran. Hal ini akan mempermudah perdagangan internasional, logistik, dan distribusi barang, serta memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia dan sebagai bentuk penguatan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia
Tantangan Pengembangan Ekonomi Maritim
Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Namun, pembangunan ekonomi kelautan Indonesia hingga saat ini masih belum membuahkan hasil yang optimal untuk kemajuan nasional. Dilihat dari kontribusi bidang kelautan untuk Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016 hingga 2020 hanya berkisar 11%, hal itu sangat berbanding terbalik dengan potensi sumber daya lautnya yang sangat melimpah. Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan potensi yang lebih sedikit seperti Norwegia, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, yang kontribusi bidan kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB.
Hasil penelitian dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) selama dua tahun terakhir menyoroti beberapa masalah utama dalam pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Pertama, masalah status pengarusutamaan pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan menjadi perhatian utama. Kedua, pengelolaan ekosistem karbon biru menjadi tantangan penting yang harus diatasi. Ketiga, keamanan maritim menghadapi ancaman terhadap kedaulatan, disamping permasalahan serius seperti sampah plastik yang mengancam ekosistem laut.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi. Ini meliputi pembentukan kebijakan yang mendukung pengelolaan kelautan yang berkelanjutan, pengelolaan yang lebih komprehensif ekosistem karbon biru, serta peningkatan kesadaran akan keamanan maritim dan upaya perlindungan terhadap ekosistem laut dari ancaman seperti sampah plastik. Dengan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya laut dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkait, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di sektor kelautan sesuai dengan Visi Poros Maritim Dunia.
#MCPRDailyNews
