Oleh: Yesi Deskayanti
Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang luasnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sebagai negara kepulauan ditegaskan dalam Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Luas garis pantai Indonesia memiliki nilai sebesar 81.000 km dan luas laut 3,1 juta km² yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial dan 1,8 juta km² perairan nusantara atau 62% luas teritorialnya. Hal ini menyebabkan luasnya wilayah pesisir dan lautan yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Kawasan Timur Indonesia merupakan representasi dari negara kepulauan Indonesia. Menurut data BPS tahun 2022, terdapat 11.117 pulau kecil yang telah diverifikasi oleh PBB dari total 16.671 pulau. Angka ini terbagi di berbagai provinsi, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Salah satu kawasan pesisir di bagian Timur Indonesia adalah kawasan pesisir Kota Parepare. Kawasan ini merupakan wilayah kota yang terus berkembang, terletak pada jalur utama lalu lintas darat Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan lalu lintas laut regional, nasional, bahkan ke negara seberang, yaitu Tawau Malaysia. Keberadaan jalur lalu lintas ini berpengaruh pada pertambahan penduduk di kawasan pesisir Kota Parepare. Mayoritas penduduk pesisir menggantungkan hidupnya pada hasil laut sehingga memerlukan peningkatan produksi dan teknologi industri yang memadai, serta tenaga kerja berkualitas.
Masalah Pesisir Parepare, Tantangan, dan Harapan
Kota Parepare, sebuah kota pantai dengan pusatnya yang berada di pesisir, terus mengalami perkembangan yang dipicu oleh berbagai aktivitas masyarakat di pesisir pantai. Kepadatan yang terjadi, baik dalam keragaman aktivitas maupun jumlah penduduk, mengakibatkan kemiskinan khususnya pada masyarakat pesisir yang mata pencahariannya sebagai nelayan tangkap. Untuk mengatasi kemiskinan ini, diperlukan pengembangan potensi yang dimiliki oleh nelayan tangkap, dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal seperti pendidikan, pendapatan, alat tangkap, alat transportasi, dan infrastruktur pasar ikan, serta faktor eksternal seperti industri perikanan, sumber permodalan, dan program/kebijakan pemerintah daerah. Namun, pengembangan perikanan laut menghadapi hambatan, seperti kesulitan dalam memperoleh sarana alat tangkap dan perahu/kapal, serta kebutuhan modal usaha dalam industri perikanan sebagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota Parepare memiliki letak strategis di pesisir Teluk Makassar dengan aksesibilitas lancar melalui jalur darat dan laut, menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat, Pulau Kalimantan, serta antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini juga didukung oleh Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui penginderaan jarak jauh. Untuk mencapai visi Kota Parepare sebagai pusat niaga, jasa, dan pendidikan yang sejahtera dan berkelanjutan, potensi sumber daya manusia, alam, dan buatan perlu dimanfaatkan. Namun, kepadatan penduduk di pesisir menciptakan kompleksitas kegiatan heterogen, dengan sebagian besar penduduk sebagai nelayan tangkap.
Analisis Faktor Eksternal dan Internal Pengembangan Perikanan Tangkap di Kota Parepare
Analisis potensi wilayah Kota Parepare untuk pengembangan perikanan tangkap melibatkan langkah-langkah seperti menentukan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan eksternal mencakup kondisi Kota Parepare sebagai kota pantai dengan letak strategis, aksesibilitas pesisir yang lancar, masyarakat pesisir yang mayoritas sebagai nelayan, hasil produksi perikanan tangkap yang ada, potensi keberadaan LAPAN dengan citra satelit, serta adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/TPI dan usia nelayan tangkap yang produktif. Namun, terdapat kelemahan seperti rendahnya tingkat pendidikan nelayan tangkap, kurangnya tenaga profesional/penyuluh di bidang perikanan, pendangkalan air di lokasi TPI, penataan sarana TPI/PPI yang belum optimal, kelembagaan pemerintah di sektor perikanan yang belum optimal, pendapatan nelayan tangkap yang masih rendah, keterbatasan alat tangkap dan perahu/kapal, serta kesulitan memperoleh modal usaha dan biaya pendidikan yang mahal bagi nelayan tangkap.
Faktor eksternal dalam pengembangan perikanan di Kota Parepare terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang tersebut meliputi kebijakan pemerintah Kota Parepare, adanya instansi pemerintah yang fokus pada perikanan dan perindustrian, serta kewenangan daerah dalam mengembangkan potensi melalui otonomi daerah. Sumber modal usaha juga tersedia melalui kerjasama pemerintah dan swasta/pengusaha, serta kebijakan dalam pengembangan perikanan laut. Namun, terdapat ancaman seperti pergantian pimpinan pemerintahan, degradasi lingkungan, dominasi pengusaha/tengkulak terhadap nelayan, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan keberadaan TPI/PPI di daerah lain.
Pendapatan nelayan tangkap masih rendah karena kendala jarak perahu tradisional dan alat tangkap yang terbatas, serta minimnya jenis alat tangkap. Pemerintah difasilitasi oleh instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah. Industri rumah tangga di pesisir pantai mengolah hasil tangkapan menjadi abon, ikan asin, dan ikan kering, dengan anggota keluarga nelayan sebagai tenaga kerja tambahan. Namun, pengembangan usaha terkendala pada sulitnya perolehan modal, sehingga nelayan harus menjual hasil tangkapan kepada pengusaha dengan ketentuan tertentu untuk memperoleh modal usaha.
Potensi perikanan tangkap di Kota Parepare sangat besar namun dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dengan potensi kekayaan Kota Parepare melalui sumber daya laut yang melimpah dengan garis pantai yang panjang, memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan tangkap. Namun, rendahnya tingkat pendidikan nelayan tangkap, kurangnya tenaga profesional di bidang perikanan, serta kendala dalam memperoleh modal usaha menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi. Pemerintah Kota Parepare perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tangkap, melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, pembenahan infrastruktur perikanan, serta penyediaan modal usaha yang mudah diakses. Dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, Kota Parepare memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perikanan tangkap yang berkembang dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat pesisir.
#MCPRDailyNews
