Bagaimana Pengaruh Adanya Penetapan Zonasi bagi Masyarakat Nelayan dalam Lingkungan Taman Nasional Konservasi Ditinjau dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Oleh: Yesi Deskayanti

Dibentuknya kawasan konservasi sebagai tempat perlindungan dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dapat terjamin, sebagai sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati, guna terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan serta menjamin tersedianya sumber daya mata pencaharian yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kawasan konservasi mencakup banyak pembagian kawasan salah satu diantaranya adalah kawasan taman nasional.

Namun, dengan tujuan yang dimaksudkan dalam pembentukan kawasan konservasi ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi tujuan bagi tatanan kehidupan yang memang sudah ada dan berjalan sebelumnya. Kendala ini hadir dari masyarakat lokal yang berada dalam lingkungan taman nasional dimana kawasan konservasi taman nasional ditetapkan dengan adanya peraturan yang dibentuk untuk membatasi daerah yang dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan yang disebut dengan sistem zonasi

Sistem zonasi telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini ditegaskan kembali pada pasal 32 yang berbunyi “kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan”. Dampak negatif dari sistem ini adalah adanya pembatasan penangkapan yang hanya diperbolehkan di zona tertentu sehingga masyarakat lokal terutama nelayan perlu mengeluarkan biaya lebih dan peralatan modern untuk mendapatkan hasil maksimal. Kendala zonasi semakin rumit ditambah dengan adanya permasalahan mengakar mengenai kemiskinan di wilayah tersebut. 

Hal ini menimbulkan konflik baru antara masyarakat dan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan proses ekologisnya karena masyarakat masih belum paham akan zonasi dan mereka tetap memanfaatkan sumber daya laut yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain permasalahan mengakar, yaitu kemiskinan, adanya masalah zonasi diperumit dengan adanya rancangan undang-undang mengenai kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dikatakan masih terdapat pasal yang belum sesuai dengan filosofi konservasi dan prinsip dasar ekologi.

Proses Penetapan Zonasi Taman Nasional bagi Masyarakat Nelayan

Dalam beberapa peraturan mengenai zonasi di wilayah taman nasional, dijelaskan beberapa aspek yang menjadi penilaian untuk penetapan zonasi, kawasan Taman Nasional Wakatobi misalnya. Dijelaskan bahwa penetapan zonasi ditinjau dari beberapa aspek diantaranya:

  1. Potensi sumber daya alam hayati setempat
  2. Kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan yang harus dilakukan
  3. Tingkat interaksi dengan masyarakat setempat
  4. Zona yang dibutuhkan, luas zona, dan lokasi zona

Penetapan zonasi taman nasional ini dirasa mewakili penetapan zonasi untuk wilayah taman nasional yang lain. Selain empat poin tersebut aktivitas masyarakat juga menjadi aspek penilaian untuk penetapan wilayah zonasi taman nasional. Penetapan zonasi ini tidak bersifat permanen serta dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kepentingan pengelolaan taman nasional, kondisi potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta kepentingan interaksi dengan masyarakat. 

Pengaruh Adanya Zonasi bagi Masyarakat Nelayan

Zonasi merupakan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan keanekaragaman laut secara berkelanjutan dan sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan masyarakat beranggapan bahwa laut adalah tempat hidup dan mati. Kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Sistem zonasi membatasi masyarakat untuk melakukan penangkapan secara berlebihan demi menjaga kelestarian alam yang ada serta terbatasnya daerah penangkapan sebab wilayah dibagi menjadi zona berbeda sesuai dengan pemanfaatannya. Selain itu, sistem zonasi mengancam area pemukiman penduduk. Sebagai contoh zona pariwisata Taman Nasional Wakatobi. Adanya zona pariwisata ini mengganggu pemukiman penduduk karena berada tepat di depan Pulau Tolondono dimana pulau ini merupakan pemukiman penduduk Suku Bajo.

Namun, sistem zonasi membawa sedikit perubahan baru bagi masyarakat. Masyarakat secara mandiri membentuk pola pikir yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan bukan lagi menjadi mata pencaharian utama dan bukan satu-satunya pekerjaan dan sumber penghidupan utama. Hal ini juga berpengaruh terhadap pola pendidikan. Masyarakat mulai sadar mengenai masa depan sehingga memaksimalkan pendidikan sebagai jalan yang baik untuk generasi mereka.

Berbagai peraturan yang dibentuk pemerintah sebenarnya akan selalu menjadi pertimbangan untuk tetap memberikan nilai yang tidak menghasilkan kerugian di pihak manapun. Akan selalu ada pihak pro dan kontra mengenai berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk sistem zonasi sendiri sebenarnya akan banyak dampak positif yang dihasilkan terutama penjagaan sumber daya laut agar tetap lestari sehingga sumber daya akan selalu terjaga untuk generasi berikutnya. Untuk meminimalisir adanya ancaman terkait mata masyarakat sebagai nelayan, pemerintah dapat memberikan pendampingan kepada nelayan untuk meningkatkan kemampuan mereka, bukan hanya dalam keahlian melaut, tetapi juga pekerjaan lain misalnya sebagai pemandu wisata bahari. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan fasilitas yang membantu nelayan meningkatkan pendapatan mereka, seperti pembuatan tambak, alat tangkap ikan, dan alat pendeteksi karang dan jenis ikan di laut. Sistem ini akan membuka peluang bagi masyarakat nelayan untuk mengembangkan strategi nafkah ganda.

Leave a Reply