Penulis: Syifa Gartika
Lobster dikenal sebagai salah satu komoditas laut bernilai ekonomi tinggi. Namun, sebelum tumbuh menjadi lobster dewasa, hewan ini melewati fase benih bening lobster atau BBL. Ukurannya yang kecil justru tidak sebanding dengan nilai yang dimilikinya.
Nilai tersebut kemudian menciptakan peluang bagi perdagangan, termasuk aktivitas ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi adanya pola penyelundupan BBL dari sejumlah daerah di Indonesia menuju luar negeri, dengan distribusi yang melibatkan pengepul kecil hingga pengepul besar. Penyelundupan BBL bukan sekadar persoalan memindahkan benih lobster tanpa izin. Aktivitas tersebut menyangkut pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan dan bagaimana negara memastikan kekayaan lautnya dikelola sesuai dengan ketentuan.
Jalur Gelap di Balik Perdagangan BBL
Penyelundupan BBL memiliki pola distribusi yang cukup beragam. KKP menemukan bahwa distribusi ilegal dapat menggunakan jalur darat, laut, maupun udara, dengan alur yang dimulai dari pengepul kecil kemudian berlanjut kepada pengepul besar sebelum menuju lokasi tujuan.
Beragamnya jalur tersebut membuat pengawasan tidak dapat hanya dilakukan di satu titik. Pergerakan BBL perlu diawasi sejak proses penangkapan, pengumpulan, distribusi, hingga titik pengeluaran dari wilayah Indonesia.
Di sinilah penegakan hukum menjadi penting. Pengawasan yang lemah dapat memberikan ruang bagi jaringan perdagangan ilegal untuk terus bergerak dan memanfaatkan tingginya nilai ekonomi BBL.
Ketika Regulasi Harus Berjalan
Pemerintah telah menetapkan aturan khusus mengenai pengelolaan lobster. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 mengatur pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, termasuk ketentuan terkait pemanfaatan dan pengawasannya. Kebijakan tersebut kemudian diperbarui melalui Permen KKP Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam Permen KKP Nomor 7 Tahun 2024. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 4 Maret 2026.
Namun, keberadaan regulasi tidak akan cukup apabila tidak diikuti pengawasan dan penindakan yang konsisten. Aturan perlu hadir dalam praktik, terutama pada wilayah yang menjadi jalur pergerakan BBL.
Memperkuat Penegakan Hukum
Upaya memberantas penyelundupan BBL kemudian diarahkan pada penguatan koordinasi antarinstansi. Pada Oktober 2026, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster atau Satgas P2BBL untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyelundupan BBL ke luar negeri.
Selain itu, KKP juga menyusun SOP operasi pencegatan atau intercept terhadap pendistribusian BBL ilegal untuk memperkuat mekanisme operasi, pembagian tugas, koordinasi lintas instansi, dan pelaksanaan penegakan hukum.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan penyelundupan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan, pengawasan, dan penindakan perlu berjalan secara terpadu.
Menjaga yang Kecil untuk Melindungi yang Besar
Benih lobster mungkin berukuran kecil, tetapi persoalan di baliknya tidak sederhana. Ada kepentingan ekonomi, keberlanjutan sumber daya perikanan, serta penegakan hukum yang saling berkaitan.
Ketika BBL keluar melalui jalur ilegal, persoalannya bukan hanya mengenai kehilangan potensi ekonomi. Negara juga menghadapi tantangan untuk memastikan sumber daya laut dimanfaatkan secara tertib dan sesuai dengan aturan.
Karena itu, pemberantasan penyelundupan BBL perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan laut Indonesia. Pengawasan yang kuat, koordinasi antarinstansi, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan sumber daya tersebut tidak jatuh ke tangan jaringan perdagangan ilegal.
Sebab, menjaga kekayaan laut tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, semuanya dimulai dari menjaga sesuatu yang bahkan hampir tidak terlihat.
Editor: Firzal Rihad Triandra
#MCPRDailyNews
