Penulis: Michael Judika Manogutua
Laut sebagai Pilar Keseimbangan Iklim Global
Laut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Sebagai penyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, laut membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat. Namun, perubahan iklim juga memberikan tekanan besar terhadap ekosistem laut, seperti kenaikan suhu permukaan laut, pengasaman laut, kenaikan permukaan air laut, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Dampak tersebut tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, perlindungan laut perlu menjadi bagian penting dari agenda penanganan perubahan iklim global. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama lintas negara karena permasalahan laut tidak mengenal batas wilayah administratif maupun kedaulatan suatu negara.
Urgensi Diplomasi Laut bagi Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan wilayah lautnya. Kondisi geografis Indonesia menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu penopang kehidupan masyarakat, mulai dari perikanan, transportasi laut, pariwisata, hingga perlindungan kawasan pesisir. Akan tetapi, perubahan iklim menghadirkan ancaman serius berupa kenaikan permukaan air laut, perubahan kondisi ekosistem, serta meningkatnya kerentanan wilayah pesisir. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diplomasi laut menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam penyelesaian persoalan lingkungan global. Melalui diplomasi, Indonesia dapat membangun kemitraan internasional, memperkuat posisi dalam forum multilateral, dan mendorong kebijakan kelautan yang berorientasi pada keberlanjutan.
Komitmen Indonesia dalam Ocean Panel 2026
Pada September 2026, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterkaitan antara laut dan perubahan iklim (ocean-climate nexus) melalui partisipasi dalam High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy atau Ocean Panel. Forum ini menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk mendorong pengelolaan laut yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusi sektor kelautan dalam menghadapi krisis iklim. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan transisi yang adil. Indonesia juga mendorong penguatan konservasi laut, pengembangan karbon biru, serta peningkatan ketahanan wilayah pesisir. Komitmen ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memandang laut sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim global.
Ocean Panel sebagai Instrumen Diplomasi Multilateral
Ocean Panel merupakan salah satu forum diplomasi multilateral yang berfokus pada pengelolaan laut secara berkelanjutan. Melalui forum ini, negara-negara anggota berupaya menyelaraskan kebijakan kelautan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan Progress Report 2026, seluruh 19 negara anggota telah memulai penyusunan atau pelaksanaan Sustainable Ocean Plans sebagai pedoman pengelolaan laut yang lebih terintegrasi. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam Ocean Panel memberikan peluang untuk memperkuat posisi diplomatik sekaligus menyampaikan kepentingan negara kepulauan dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, forum ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertukaran pengetahuan, pengembangan teknologi kelautan, serta peningkatan dukungan pembiayaan bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Karbon Biru sebagai Strategi Diplomasi Iklim Indonesia
Salah satu potensi besar Indonesia dalam diplomasi iklim adalah ekosistem karbon biru, terutama mangrove dan padang lamun. Ekosistem tersebut memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jangka panjang, sekaligus memberikan manfaat ekologis seperti perlindungan pantai, penyediaan habitat biota laut, dan pemeliharaan kualitas lingkungan pesisir. Pada September 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkuat arah kebijakan tersebut melalui Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045. Peta jalan ini diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan ekosistem pesisir ke dalam strategi pembangunan dan penanganan perubahan iklim nasional. Selain mendukung target penurunan emisi, pengembangan karbon biru juga membuka peluang kerja sama internasional dalam bidang pendanaan iklim, penelitian, dan restorasi ekosistem. Dengan demikian, karbon biru dapat menjadi salah satu instrumen yang memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi lingkungan global.
Potensi Karbon Biru dalam Memperkuat Posisi Indonesia di Forum Internasional
Penelitian Apriwan et al. (2026) dalam Jurnal Hubungan Luar Negeri membahas potensi karbon biru Indonesia dalam diplomasi iklim melalui perbandingan dengan Kosta Rika, Seychelles, dan Australia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa karbon biru tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi suatu negara dalam kerja sama internasional. Indonesia memiliki modal berupa ekosistem pesisir yang luas, tetapi pemanfaatannya masih membutuhkan dukungan kebijakan, tata kelola, dan penguatan data ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam saja belum cukup untuk menghasilkan pengaruh diplomatik yang kuat. Diperlukan strategi yang mampu menghubungkan konservasi ekosistem dengan kepentingan ekonomi, komitmen iklim, dan kerja sama antarnegara agar Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam membentuk agenda kelautan global.
Tantangan Implementasi Diplomasi Laut Indonesia
Meskipun memiliki peluang besar, pelaksanaan diplomasi laut Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah koordinasi kebijakan antarsektor yang diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan pembangunan. Selain itu, keterbatasan data yang terintegrasi, kebutuhan pendanaan, serta kapasitas pemantauan ekosistem dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program kelautan. Komitmen yang disampaikan dalam forum internasional juga perlu diterjemahkan menjadi kebijakan nasional yang terukur agar tidak berhenti pada kesepakatan diplomatik. Oleh karena itu, penguatan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, serta kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional menjadi langkah penting. Dengan pendekatan tersebut, diplomasi laut dapat menghasilkan manfaat yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Editor: Sarah Sarwahita
#MCPRDailyNews
