Oleh: Muhammad Ramzy Andyan Mahendra
Perencanaan mitigasi bagi masyarakat pesisir melalui ekosistem mangrove adalah pendekatan penting dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir dan melindungi komunitas yang tinggal di sana. Langkah pertama dalam perencanaan ini adalah identifikasi risiko dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, seperti banjir, abrasi pantai, dan peningkatan tingkat air laut akibat perubahan iklim. Setelah identifikasi risiko dilakukan, perlu dirancang strategi mitigasi yang melibatkan ekosistem mangrove.
Pemberdayaan masyarakat lokal adalah unsur kunci dalam perencanaan mitigasi. Masyarakat pesisir harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan mitigasi. Mereka harus diberdayakan untuk melindungi, memelihara, dan memulihkan hutan mangrove serta memahami peran penting ekosistem ini dalam mitigasi risiko bencana.
Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga merupakan bagian integral dari perencanaan mitigasi. Masyarakat pesisir perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya ekosistem mangrove, manfaatnya dalam melindungi wilayah pesisir, dan dampak positifnya terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka.
Selain itu, perencanaan mitigasi harus mencakup upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove yang rusak atau terdegradasi. Ini dapat melibatkan penanaman mangrove baru, pemulihan lahan mangrove yang terancam, dan pengendalian kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia.
Terakhir, kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, LSM, dan organisasi lingkungan sangat penting dalam perencanaan mitigasi. Kerja sama ini membantu menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan program mitigasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang baik dan keterlibatan masyarakat yang kuat, mitigasi melalui ekosistem mangrove dapat membantu melindungi wilayah pesisir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sana.
Komitmen Indonesia Terhadap Keberadaan Mangrove
Indonesia terus berkomitmen terhadap pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang, hutan mangrove di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan mengurangi risiko bencana. Beberapa komitmen Indonesia terhadap mangrove mencakup:
- Inklusi dalam Kebijakan Nasional
Undang-Undang Kehutanan Indonesia telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait pelestarian dan pengelolaan hutan mangrove. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Mangrove, yang mendorong rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove di seluruh negeri. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem mangrove dianggap sebagai zona lindung yang harus dijaga dan dipulihkan.
- Komitmen dalam Kerangka Internasional
Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga mendukung komitmen internasional dalam hal pelestarian lingkungan, termasuk ekosistem mangrove, sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB. Selain itu, indonesia terlibat langsung dalam Konvensi Ramsar (Konvensi Ramsar tentang Zona Basah), yang melibatkan perlindungan ekosistem basah, termasuk mangrove.
- Program Pemerintah
Program pemerintah dan dibantu LSM dalam mendukung pengelolaan, pelestarian, dan restorasi habitat ekosistem mangrove salah satunya program RENCANA AKSI REHABILITASIHUTAN MANGROVE DI INDONESIA menjadi salah satu langkah konkrit indonesia dalam komitmen meningkatkan ekosistem mangrove di pesisir
