Oleh: Syifa Gartika
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai menunjukkan hasil. Dalam masa uji coba, 65 KNMP tahap I telah menjual lebih dari 273 ton hasil perikanan dengan nilai mencapai Rp11,10 miliar hingga 14 Agustus 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah mulai digunakan untuk menghasilkan aktivitas ekonomi.
Namun, angka tersebut sekaligus membawa pertanyaan yang lebih besar. Apakah aktivitas itu dapat bertahan setelah masa uji coba berakhir?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena perhatian pemerintah kini mulai bergeser. Pada 3 September 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO) memberikan pembekalan kepada pengelola KNMP mengenai pencatatan keuangan dan pengembangan usaha berbasis data. KKP menekankan bahwa KNMP tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi harus berkembang menjadi unit usaha yang produktif, terukur, dan berkelanjutan.
Perubahan fokus ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik ternyata bukan akhir dari sebuah program. Justru setelah cold storage, pabrik es, kapal, dan berbagai fasilitas lainnya berdiri, tantangan sebenarnya baru dimulai.
Ketika fasilitas sudah berdiri, bisnis harus berjalan
Cold storage tidak menghasilkan keuntungan hanya karena mesinnya sudah terpasang. Pabrik es juga tidak otomatis membuat pendapatan nelayan meningkat. Begitu pula kapal bantuan tidak dengan sendirinya menjamin kesejahteraan masyarakat.
Sebuah aset baru memberikan manfaat ekonomi ketika seluruh rantai usaha dapat berjalan. Harus ada orang yang mampu mengoperasikannya, dimulai dari modal untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, pasokan ikan yang cukup, biaya pemeliharaan, pasar yang jelas, serta pengelolaan keuangan yang sehat.
Secara sederhana, keberlanjutan bisnis KNMP bergantung pada rangkaian proses yang saling terhubung, mulai dari operator yang kompeten dan ketersediaan modal kerja, kemudian produksi dan penyimpanan hasil perikanan, hingga pemasaran yang menghasilkan pendapatan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas dan memastikan usaha dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Ketika salah satu bagian tersebut berhenti, fasilitas yang dibangun dengan biaya besar berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap penting, tetapi belum cukup. Infrastruktur adalah modal awal. Keberlanjutan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan organisasi pengelolanya untuk menghidupkan modal tersebut.
Hal tersebut juga relevan dengan kajian mengenai pembangunan KNMP. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur KNMP di wilayah pesisir menghadapi tantangan lingkungan seperti salinitas tinggi, banjir rob, dan penurunan tanah yang dapat memengaruhi daya tahan fasilitas. Artinya, bahkan setelah bangunan selesai, masih terdapat kebutuhan pengawasan, pemeliharaan, dan pengelolaan jangka panjang.
Persoalan selanjutnya ada pada siapa yang mengelola
KNMP bukan hanya tentang bangunan dan peralatan. Di balik fasilitas tersebut terdapat koperasi yang harus memastikan seluruh unit usaha dapat berjalan.
Koperasi harus mampu melakukan pembukuan, mengelola aset, menentukan harga, menghitung biaya operasional, mencari pasar, menjaga hubungan dengan pembeli, serta menentukan bagaimana keuntungan dan manfaat ekonomi dibagikan kepada masyarakat.
Di sinilah kemampuan manusia menjadi sama pentingnya dengan fasilitas fisik.
Penelitian mengenai KNMP Tanjung Putri menunjukkan bahwa pelaksanaan program melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah desa, BUMDes, koperasi, nelayan, pelaku usaha mikro, kelompok perempuan, hingga pemuda. Studi tersebut juga menyoroti pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mendorong inovasi serta keberlanjutan program.
Artinya, memiliki fasilitas yang sama tidak selalu berarti memiliki hasil yang sama. Dua desa bisa saja mempunyai cold storage dengan kapasitas serupa, tetapi hasil akhirnya berbeda karena kemampuan pengelolanya juga berbeda .
Suara dari Pantai Bojong Salawe
Pertanyaan mengenai pengelolaan bantuan pemerintah juga saya temui ketika melakukan wawancara dengan warga dan nelayan di Pantai Bojong Salawe, Pangandaran.
Salah satu warga yang saya wawancarai menyampaikan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih belum terdapat di wilayahnya. Ia juga memberikan pandangan kritis mengenai keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir.
Menurut warga tersebut, bantuan pemerintah tidak selalu dirasakan sebagai sesuatu yang otomatis membawa kesejahteraan. Ia mengkhawatirkan adanya kemungkinan bantuan tidak dikelola secara tepat atau hanya dinikmati oleh pihak tertentu, sehingga masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat justru tidak merasakan dampaknya secara optimal .
Pernyataan tersebut merupakan opini warga yang diwawancarai dan bukan bukti adanya penyalahgunaan dalam program KNMP. Namun, bagi saya, pandangan tersebut penting karena memperlihatkan satu persoalan yang sering kali tidak terlihat dari angka pembangunan, yaitu kepercayaan masyarakat.
Program yang dirancang untuk masyarakat pesisir pada akhirnya membutuhkan kepercayaan bahwa fasilitas tersebut benar-benar dikelola untuk kepentingan mereka.
Karena itu, transparansi bukan hanya masalah administrasi. Transparansi juga merupakan bagian dari keberlanjutan program.
Masyarakat perlu mengetahui bagaimana aset dikelola, berapa pendapatan yang diperoleh, berapa biaya operasional yang dikeluarkan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana manfaat usaha kembali kepada nelayan.
Jadi, 273 ton ikan belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan
Angka 273,6 ton ikan dan nilai pemasaran Rp11,10 miliar merupakan capaian yang penting. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian KNMP sudah mulai memasuki aktivitas usaha.
Tetapi angka itu belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai keberlanjutan.
Berapa keuntungan bersih koperasi?
Apakah pendapatan nelayan benar-benar meningkat?
Seberapa sering cold storage digunakan?
Berapa biaya listrik dan pemeliharaannya?
Siapa yang akan membayar ketika mesin rusak?
Apakah koperasi sudah memiliki pembeli tetap?
Dan apakah aktivitas usaha tersebut tetap berjalan ketika dukungan pemerintah berkurang?
Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan tersebut justru perlu menjadi ukuran keberhasilan KNMP ke depan.
Bukan berarti jumlah ikan yang dipasarkan tidak penting. Volume dan nilai transaksi tetap menjadi indikator awal yang berguna. Namun, angka tersebut sebaiknya dilengkapi dengan indikator yang menunjukkan apakah kegiatan tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan, mampu membiayai operasionalnya, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan KNMP tidak berhenti pada:
“Berapa banyak fasilitas yang sudah dibangun?”
atau
“Berapa ton ikan yang sudah dipasarkan?”
Tetapi berkembang menjadi:
“Apakah unit usaha tersebut mampu bertahan?”
Dari proyek pemerintah menjadi bisnis milik masyarakat
Di sinilah menurut saya masa depan KNMP akan ditentukan.
Program pemerintah dapat membangun fasilitas dalam waktu relatif singkat. Namun, membangun organisasi yang mampu menjaga fasilitas tersebut agar tetap produktif membutuhkan proses yang jauh lebih panjang.
Koperasi harus belajar membaca data. Pengurus harus memahami keuangan. Nelayan harus memiliki akses terhadap manfaat usaha. Aset harus dirawat. Pasar harus dipertahankan. Dan pengelolaan harus dilakukan secara transparan.
KKP sendiri kini mulai mengarahkan pengelola KNMP ke kemampuan tersebut melalui pembekalan pencatatan keuangan dan pengembangan usaha berbasis data. Langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha mulai ditempatkan sebagai bagian penting setelah pembangunan infrastruktur.
Pada akhirnya, kemandirian KNMP tidak seharusnya hanya dilihat dari ada atau tidaknya bantuan pemerintah.
KNMP semakin mendekati kemandirian ketika masyarakat dan koperasi mampu mengelola fasilitas, menjalankan bisnis, membiayai operasional, mempertahankan pasar, serta menghasilkan manfaat ekonomi tanpa terus-menerus bergantung pada intervensi pemerintah.
Tantangan KNMP berikutnya bukan lagi berapa banyak fasilitas yang dapat dibangun.
Tantangannya adalah memastikan fasilitas tersebut tetap hidup setelah pembangunan selesai.
Karena menghasilkan ikan adalah awal dari bisnis. Mempertahankan bisnisnya jauh lebih sulit.
#MCPRDailyNews
