Selama ini, kekayaan laut identik dengan sesuatu yang dapat dilihat dan diambil secara fisik. Ikan ditangkap, minyak dan gas diekstraksi, sementara mineral dasar laut mulai dilirik sebagai sumber daya ekonomi baru. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan bioteknologi mengubah cara manusia melihat nilai Samudera.
Kekayaan laut kini tidak hanya terletak pada organisme yang hidup di dalamnya, tetapi juga pada informasi genetik yang tersimpan dalam organisme laut.
Bakteri, mikroorganisme, spons, karang, hingga organisme laut dalam memiliki materi genetik dengan karakteristik tertentu. Sebagian hidup dalam tekanan tinggi, suhu ekstrem, atau minim cahaya. Kemampuan beradaptasi tersebut membuat organisme laut menarik bagi pengembangan bioteknologi, farmasi, biomaterial, dan berbagai aplikasi industri.
Masalahnya muncul ketika sumber daya genetik itu ditemukan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional. Jika tidak ada satu negara pun yang berdaulat atas wilayah tersebut, siapa yang berhak memperoleh manfaat ketika sumber daya genetiknya digunakan untuk menghasilkan pengetahuan, paten, atau produk komersial?
Ketika Organisme Laut Berubah Menjadi Data
Pada awalnya, penelitian sumber daya genetik laut sangat bergantung pada pengambilan sampel secara fisik. Kapal penelitian pergi ke laut, mengambil organisme, kemudian membawanya ke laboratorium.
Perkembangan teknologi genomik kemudian mengubah proses tersebut. Materi genetik dari organisme dapat diurutkan, diubah menjadi data digital, lalu disimpan dalam basis data. Informasi tersebut dapat digunakan kembali oleh peneliti lain tanpa harus mengambil organisme yang sama dari laut.
Di sinilah Digital Sequence Information atau DSI menjadi penting.
Sebuah informasi sekuens genetik dapat disimpan, disalin, dianalisis, dan digunakan berkali-kali tanpa menghilangkan data aslinya. Karena itu, kemampuan memanfaatkan kekayaan laut kini tidak hanya bergantung pada siapa yang mampu mencapai lokasi sumber daya, tetapi juga siapa yang mampu membaca, mengolah, dan mengembangkan informasi genetiknya.
Kajian yang memetakan 23.417 publikasi ilmiah dan 7.170 paten memperlihatkan bahwa produksi pengetahuan dan kemampuan menerjemahkannya menjadi paten tidak tersebar secara merata.
Negara dapat berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan mengenai biodiversitas laut, tetapi belum tentu memiliki kapasitas yang sama untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi inovasi.
Persoalan sumber daya genetik laut karena itu bukan hanya mengenai siapa yang menemukan organisme, tetapi juga siapa yang memiliki kapal riset, laboratorium genomik, kapasitas bioinformatika, sistem paten, serta industri yang mampu mengubah informasi biologis menjadi teknologi.
BBNJ dan Upaya Membagi Manfaat
Persoalan menjadi lebih rumit karena sumber daya tersebut dapat berasal dari wilayah di luar yurisdiksi nasional.
Setelah melalui negosiasi panjang, negara-negara menyepakati BBNJ Agreement, yang mulai berlaku pada 17 Januari 2026.
Salah satu bagian penting perjanjian tersebut mengatur marine genetic resources atau MGR, termasuk pembagian manfaat dari pemanfaatannya.
Manfaat tersebut tidak selalu berbentuk uang. Ia juga dapat berupa akses terhadap informasi, kerja sama penelitian, peningkatan kapasitas, akses terhadap sampel, dan transfer teknologi kelautan.
Namun, persoalan menjadi rumit ketika materi genetik berubah menjadi data digital.
Sebuah mikroorganisme dapat diambil dari laut dalam, DNA-nya diurutkan, kemudian informasinya disimpan dalam basis data. Bertahun-tahun kemudian, peneliti di negara lain dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan penelitian atau produk baru.
Pertanyaannya kemudian muncul: kapan pembagian manfaat harus dilakukan?
Ketika organisme diambil, ketika DNA diurutkan, ketika data digunakan, ketika paten didaftarkan, atau ketika produk akhirnya menghasilkan keuntungan?
Pembahasan mengenai pembagian manfaat moneter dari DSI menunjukkan bahwa BBNJ telah menyediakan kerangka dasar, tetapi sejumlah mekanisme implementasi masih harus dikembangkan lebih lanjut.
Aturan yang terlalu ketat dapat menghambat penelitian dan pertukaran informasi. Sebaliknya, aturan yang terlalu longgar berisiko membuat nilai ekonomi terbesar tetap terkonsentrasi pada negara yang sejak awal mempunyai teknologi dan modal paling kuat.
Karena itu, persoalan MGR bukan hanya masalah konservasi. Ia juga menjadi persoalan keadilan dalam ekonomi berbasis pengetahuan.
Membagi Manfaat Belum Tentu Membagi Kemampuan
Bayangkan dua negara memiliki akses terhadap basis data genetik yang sama.
Negara pertama memiliki kapal riset laut dalam, laboratorium sequencing, pusat bioinformatika, kemampuan komputasi besar, sistem perlindungan kekayaan intelektual, dan industri bioteknologi.
Negara kedua hanya mampu mengakses datanya.
Secara formal, keduanya memperoleh informasi yang sama. Namun, kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai dari informasi tersebut sangat berbeda.
Di sinilah capacity-building dan transfer teknologi kelautan menjadi penting.
Jika negara berkembang hanya menerima manfaat setelah sebuah produk berhasil dikembangkan, mereka tetap berada di bagian akhir proses. Sebaliknya, jika peningkatan kapasitas memungkinkan mereka terlibat sejak tahap penelitian, pembagian manfaat dapat sekaligus memperkuat kemampuan ilmiah dan teknologi.
Kajian mengenai keadilan dalam benefit-sharing BBNJ menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian hasil ekonomi, tetapi juga siapa yang dapat berpartisipasi dalam menghasilkan pengetahuan.
Kepentingan Indonesia Tidak Berhenti pada Konservasi
Bagi Indonesia, BBNJ seharusnya tidak hanya dilihat sebagai instrumen perlindungan biodiversitas laut.
Ada kepentingan yang lebih strategis, yaitu membangun kapasitas penelitian, genomik, bioinformatika, teknologi kelautan, serta kemampuan menghubungkan ilmu pengetahuan dengan inovasi.
Akses terhadap sampel atau data tidak banyak berarti apabila kemampuan untuk mengolahnya masih terbatas. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, kemampuan membaca data dapat sama pentingnya dengan kemampuan mengambil sampel dari laut.
Transfer teknologi juga perlu diterjemahkan secara konkret. Dalam konteks MGR, kebutuhan tersebut dapat berupa kapal penelitian, perangkat pengambilan sampel laut dalam, fasilitas penyimpanan material biologis, genomic sequencing, bioinformatika, hingga kemampuan komputasi.
Indonesia juga perlu memastikan bahwa keterlibatan ilmuwan tidak berhenti pada publikasi. Pengetahuan tersebut idealnya dapat berkembang menjadi riset lanjutan, teknologi, kekayaan intelektual, dan inovasi.
Karena itu, pertanyaan Indonesia seharusnya tidak hanya tentang berapa banyak manfaat yang akan diterima negara berkembang.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah BBNJ dapat membantu negara berkembang meningkatkan kemampuan untuk ikut menciptakan manfaat tersebut.
Menjadi penerima manfaat tidak sama dengan menjadi pelaku ilmu pengetahuan dan inovasi.
Perebutan Baru di Samudera
Perebutan kekayaan laut selama ini mudah dilihat. Kapal penangkap ikan dapat dipantau, platform minyak dapat dipetakan, dan lokasi mineral dasar laut dapat ditandai.
Perebutan sumber daya genetik jauh lebih sunyi.
Sebuah sampel kecil dapat menghasilkan data dalam jumlah besar. Informasi tersebut dapat berpindah lintas negara tanpa kapal dan nilainya dapat muncul bertahun-tahun kemudian melalui penelitian, paten, atau teknologi.
BBNJ membawa tata kelola Samudera memasuki ruang baru tersebut.
Bagi Indonesia, kepentingan terhadap MGR karena itu tidak seharusnya berhenti pada memperoleh bagian dari manfaat ketika nilai ekonomi sudah terbentuk. Kepentingan yang lebih besar adalah membangun kemampuan untuk ikut menciptakan nilai sejak awal.
Sebab, dalam perebutan kekayaan Samudera berikutnya, posisi paling kuat belum tentu dimiliki negara dengan wilayah laut terluas atau biodiversitas paling besar.
Posisi tersebut dapat ditentukan oleh siapa yang paling mampu mengubah sampel menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi teknologi.
#MCPRDailyNews
