Sumber : dostv.ph
Kawasan pesisir dan laut memiliki peranan krusial dalam menopang eksistensi manusia, baik dari perspektif ekologi maupun ekonomi. Area ini menyediakan jasa ekosistem yang beragam dan tak ternilai, mencakup fungsi sebagai sumber makanan utama, pelindung alami garis pantai, penyerap dan penyimpan karbon (carbon sink), serta sebagai pusat keanekaragaman hayati (biodiversitas). Namun, ekosistem vital ini kini menghadapi tekanan serius yang meningkat, terutama yang dipicu oleh aktivitas masif manusia yang berpusat di daratan. Kegiatan seperti deforestasi, praktik pertanian intensif, konversi lahan hijau menjadi kawasan industri atau perumahan (urbanisasi), serta pencemaran dari buangan limbah industri dan rumah tangga, telah mengakibatkan penurunan drastis kualitas lingkungan dan melemahnya daya produktivitas ekosistem bahari.
Konsep Ridge-to-Reef (R2R) sebagai Kerangka Pengelolaan Terpadu
Menghadapi tantangan kompleks ini, dibutuhkan metode pengelolaan yang holistik dan terintegrasi. Pengelolaan tersebut tidak dapat lagi hanya terfokus pada wilayah laut semata, melainkan wajib memperhitungkan keterhubungan ekologis yang terbentang mulai dari daerah hulu di daratan hingga ke wilayah hilir di laut.
Konsep Ridge-to-Reef (R2R) hadir sebagai kerangka kerja penting yang menekankan pengelolaan terpadu atas seluruh bentang alam, mulai dari puncak daratan (ridge) hingga ke ekosistem terumbu karang (reef) di laut. Inti dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa setiap kegiatan dan proses ekologis yang terjadi di wilayah hulu akan secara langsung mempengaruhi kesehatan ekosistem pesisir dan laut.
Dengan pemahaman mendalam mengenai interkoneksi ini, perumusan kebijakan sumber daya alam dapat dilakukan secara holistik, menghindari fragmentasi sektoral yang selama ini umum terjadi (misalnya, pemisahan antara sektor kehutanan, pertanian, dan kelautan). Meskipun pendekatan R2R telah diterima secara global, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti fokus geografis penelitian yang belum merata, ketiadaan indikator baku yang seragam, dan minimnya integrasi temuan R2R ke dalam rencana pembangunan nasional.
Peran System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)
Untuk menjembatani jurang pemisah antara data lingkungan dan data ekonomi, System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) hadir sebagai alat penting. Kerangka kerja yang distandarisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini membantu dalam mengukur nilai dan kondisi kekayaan alam melalui dua cara utama, yaitu Central Framework berfokus pada inventarisasi sumber daya alam dan Ecosystem Accounting menilai kondisi ekosistem dan aliran jasa lingkungan yang diberikannya. SEEA sangat potensial untuk memperkuat strategi R2R karena perannya dalam menyediakan data terintegrasi antar-sektor, menyeragamkan indikator, dan mendukung perumusan kebijakan yang berdasarkan bukti konkret (evidence-based policy-making).
Strategi Implementasi R2R dan Penguatan Hukum di Indonesia
Implementasi pendekatan R2R di Indonesia menuntut identifikasi dan penetapan koridor atau zona geografis spesifik yang secara fisik menghubungkan kawasan hulu (seperti daerah aliran sungai atau lahan terdegradasi) hingga ke ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang, padang lamun, dan mangrove).
Secara hukum laut, pendekatan ini secara efektif mendukung pelaksanaan kewajiban negara pantai di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Bagian XII, khususnya terkait perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang bersumber dari darat. Dengan data akuntansi ekosistem yang terkuantifikasi, Indonesia dapat memperkuat regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam pengaturan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merambat dari darat ke laut.
Pemerintah daerah, berkolaborasi dengan kementerian terkait, idealnya menyusun Rencana Pengelolaan Terintegrasi Daerah Aliran Sungai-Pesisir (Coastal-Catchment Integrated Management Plan). Proses ini harus diawali dengan pengumpulan data terstruktur menggunakan kerangka SEEA dan ocean accounts untuk mencatat aset ekosistem, aliran jasa lingkungan, dan sirkulasi ekonomi terkait. sinkronisasi kebijakan menggunakan data kuantitatif yang terkumpul untuk merancang instrumen hukum dan regulasi yang efektif. penyeimbangan prioritas memperhatikan prioritas konservasi di wilayah dengan nilai jasa ekosistem tinggi dan ancaman besar, sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan penataan regulasi pendukung.
Writer : Marine and Coastal Policy Research Bureau
