❛Mengurai Visi-Misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024 untuk Masa Depan Kelautan dan Perikanan Indonesia❜
Kami membahas visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024, dengan fokus pada isu-isu lingkungan, perubahan iklim, dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang disajikan dalam 3 segmen.
10 November 2023
Segmen I: Jaminan Keberlanjutan Lingkungan dalam Visi Misi Tiga Kandidat
Generasi Z dan milenial, yang berjumlah lebih dari 80 juta orang atau sekitar 40% dari total pemilih dalam Pemilu 2024, merupakan faktor kunci dalam menentukan elektabilitas setiap pasangan calon. Hasil survei nasional perubahan iklim oleh Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah pada Oktober 2021 menunjukkan bahwa 4 dari 5 responden berusia 17-35 tahun, yang merupakan calon pemilih dalam Pemilu 2024, menuntut calon pemimpin negeri di masa depan untuk lebih siap mengatasi dampak buruk krisis iklim. Hal ini mencerminkan peran aktif generasi muda dalam mendorong perhatian terhadap isu perubahan iklim dalam ranah politik.
Dalam konteks ini, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki pandangan tersendiri mengenai isu perubahan iklim tersebut. Bagi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, krisis iklim dipandang sebagai konflik besar yang dampak buruknya tersebar luas hampir ke seluruh wilayah Indonesia, utamanya Jawa, Aceh dan Maluku. Agenda Misi 1 memaparkan tentang peminimalan impor dan peningkatan produksi untuk mengurangi resiko serta gejolak pasokan pangan sebagai dampak krisis iklim. Meski terdengar inovatif, agenda misi ini melupakan fakta bahwa krisis iklim bukanlah fenomena sekali waktu. Bahkan, di tingkat pasokan makanan global, perubahan yang dihasilkan oleh krisis iklim telah menurunkan makro dan mikronutrien yang tersedia. Ide tanpa paparan mekanisme yang komprehensif hanyalah mimpi tanpa kenyataan. Meski terdengar solutif, penahanan laju krisis iklim lewat peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), Net Zero Emissions (NZE) dan pembangunan kapasitas masyarakat dalam Agenda Misi 3 pun bukanlah perkara sederhana. Kompleksitas market entry barriers, besarnya kepentingan ekonomi pada batubara serta rendahnya daya saing tarif listrik dan ongkos EBT yang terhitung mahal hendaknya diperhitungkan secara lebih terstruktur. NZE dalam ekonomi hijau yang ditargetkan untuk terwujud pada 2060 pun memiliki tantangan besar seperti kurang realistisnya target karbon, keterbatasan anggaran dan penyeimbangan aktivitas ekonomi negara setelah penghindaran emisi diberlakukan total. Pembangunan kapasitas masyarakat rentan dan pelibatan aktor-aktor non pemerintah untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan pun terhitung beresiko tinggi. Efektivitas, ketersediaan dan konsistensi minat merupakan 3 kendala utama yang harus lebih dulu terpikirkan solusinya.
Pemimpin negeri di masa yang akan datang dituntut lebih siap dalam menghadapi dan menanggulangi perubahan iklim
Energi baru terbarukan (EBT) menjadi primadona setiap pasangan calon tetapi ongkos EBT yang tinggi harus menjadi perhatian sehingga penggunaannya bisa maksimal
Semua pasangan calon menjunjung tinggi net zero emission walaupun para ilmuwan iklim dunia telah sepakat bahwa hal tersebut adalah cara yang ceroboh
Pencemaran dan sampah laut adalah lagu lama yang masih harus dihadapi oleh semua paslon
Absennya inovasi menjadi titik lemah semua paslon dalam upaya mitigasi pencemaran dan sampah laut
Bagi pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, krisis iklim dinilai penting untuk memperoleh penanganan agar terhindar dari kesenjangan antara negara maju, berkembang dan miskin. Mengingat luasnya dampak buruk yang ditimbulkan krisis iklim, jangkauan sempit dari urgensi yang digagas oleh pasangan capres-cawapres ini sangatlah disayangkan untuk terjadi. Lebih daripada itu, perlu diketahui bahwa penyebutan negara maju, berkembang, dan miskin telah banyak memperoleh kritik di tingkat internasional. Demi terlepas dari asumsi hierarki dan kasta antar negara, orang-orang mulai beralih pada “Global North” dan “Global South” untuk penyebutan berbagai konteks. Kemajuan yang diharapkan pasangan calon ini rupanya sudah terbantah di tahapan latar belakang. Penanggulangan krisis iklim terhimpun sebagai bagian dari 8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo & Mahfud MD. Dalam upayanya untuk mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru, penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan pun dijanjikan. Terdengar cermat, namun menimbulkan kesenjangan besar antara ekspektasi dan realita. Pada kenyataannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Jangankan teknologi digital, pendidikan rendah dan penjualan bahan mentah berharga rendah pun masih berjibaku sebagai masalah untuk nelayan. Jaminan kepemilikan kapal dan perlindungan terhadap illegal fishing yang menjadi ujung tombak permasalahan pun tidak dilirik sama sekali.
Bagi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, krisis iklim dianggap penting untuk segera diatasi karena berpeluang untuk menciptakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Program Asta Cita 2 dalam tajuk Ekonomi Hijau yang digagas membidik akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emissions sebagai upaya penanganan dampak krisis iklim. Terdengar agresif, namun terlalu lemah lampaui fantasi. Pada kenyataannya, kelompok ilmuwan iklim di dunia telah sampai pada kesadaran yang menyakitkan bahwa net zero emissions merupakan langkah pendekatan sembrono. “Bakar sekarang, bayar nanti” merupakan slogan yang cocok untuk digunakan. Akselerasi yang diharapkan justru berpeluang menciptakan kondisi dimana emisi karbon terus melonjak, kerusakan alam bertambah parah dan deforestasi terus meningkat.
Sampah laut di Muara Gembong, Kab. Bekasi (2021); Pulau Cangkir, Kab. Banten (2022); Pantai Timur, Pangandaran (2023). Sumber: KOMITMEN Research Group
Menghadapi 2025, Indonesia memiliki target pengurangan sampah hingga 30% dari keseluruhan totalnya. Sebagai kabar yang cukup baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun melaporkan bahwa sebanyak 17.34% dari total 69.2 juta ton sampah telah berhasil dikurangi pada Juni 2023. Demi memenuhi setengah dari ‘perjalanan’ yang belum tercapai, dibutuhkan pemimpin yang berpikir cermat dalam hal kategorisasi prioritas. Diantara banyaknya jenis sampah, plastik merupakan komponen buangan yang mengkhawatirkan baik dari segi jumlah maupun dampaknya. Argumen ini diperkuat oleh proyeksi United Nations Environment Programme (UNEP) yang menunjukkan bahwa input plastik ke dalam ekosistem akuatik, utamanya laut dan pesisir, dapat meningkat hampir tiga kali lipat pada 2040 menjadi 23-37 juta ton. Bagi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pelarangan kantong plastik di seluruh wilayah Indonesia dihimpun menjadi satu dari beberapa jaminan Agenda Misi 3. Pada kenyataannya, agenda misi ini terlampau jauh dari kata ‘sukses’ untuk diwujudkan. Paslon ini hendaknya menyadari bahwa model bisnis di Indonesia telah menemui keajegan pola selama lebih dari 70 tahun. Terhitung sejak 1950-an, perspektif bahwa “plastik sekali pakai lebih murah & praktis untuk digunakan” telah melekat terlalu dalam. Masyarakat Indonesia terbiasa untuk menjalani gaya hidup throw-away living hingga terlalu apatis untuk dikendalikan aturan. Bagi pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, penyelesaian masalah pencemaran laut merupakan satu dari beberapa jaminan 8 Gerak Cepat. Mengingat bahwa upaya penanganan masalah pencemaran laut sudah lama dilakukan melalui ketentuan yang mengikat secara hukum, penerapan regulasi yang ketat bukanlah solusi terbaik untuk digagaskan sebagai inovasi dan perbedaan hasil kerja di masa depan. Bagi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Asta Cita 2 menjamin pencegahan dan penindakan pelaku pencemaran secara tegas yang notabenenya sudah berlaku di negara ini tanpa harus dipimpin oleh mereka. Ketiadaan inovasi dan lemahnya ide-ide cemerlang untuk memberikan gebrakan terbaru dalam perubahan yang terjadi tampaknya menjadi kendala utama yang dihadapi. Terlebih saat paslon ini sama sekali tidak mencantumkan kata kunci “sampah” dan “limbah” dalam rencana kerjanya.
Energi baru terbarukan (EBT) juga menjadi salah satu bahasan yang penting sehingga berbagai aktivitas manusia bisa dilakukan dengan konsep yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. EBT dibahas pada Visi dan Misi ketiga pasangan calon dengan garis besar yang sama tetapi terdapat perbedaan pada sumber EBT yang digunakan. Sumber EBT yang direncanakan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yaitu panas bumi, tenaga air, energi laut, surya, bayu, dan biomassa. Pada rencana pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, hanya menyatakan rencana porsi EBT dalam bauran energi sebesar 25-30% hingga tahun 2029 dengan tidak disebutkan secara spesifik sumber EBT yang akan dimanfaatkan. Pada rencana pasangan Prabowo dan Gibran, rencana sumber EBT yang digunakan yaitu sumber nabati (bioenergi). Kendati terdapat perbedaan sumber EBT pada setiap pasangan calon tetapi ketiga pasangan calon memiliki tujuan yang sama yaitu mengedepankan EBT sebagai upaya mencapai net zero emission.
Segmen II: Melindungi Wilayah serta Tenaga Kelautan dan Perikanan
Sebagai salah satu dari sekian negara penyedia awak kapal perikanan terbesar di dunia, Indonesia masih terseok-seok dalam hal jaminan perlindungan tenaga migran. Pengurangan upah sebagai modern slavery merupakan contoh nyata dari rendahnya kesejahteraan pekerja migran yang terestimasi sekitar 25 juta orang telah menjadi korban di sektor perikanan dan agrikultur. Bagi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Agenda Misi 7 menjamin kepastian hukum bagi WNI yang berstatus sebagai pekerja migran. Meski “perlindungan” dijadikan sebagai kata kunci dominan atas kesejahteraan, minimnya rincian mekanisme alur perlindungan berakhir menjadi tantangan sebab meminta negara lain untuk melindungi WNI di kapal asing merupakan perkara sulit. Indonesia adalah negara yang belum membuat aturan nasional dan meratifikasi konvensi internasional soal perlindungan pelaut di kapal ikan asing. Di sisi lain, pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak sama sekali menyinggung permasalahan pekerja migran dalam rencana kerja mereka.
Semua paslon dituntut untuk melindungi tenaga migran Indonesia pelaut perikanan dari perbudakan modern
Sengketa di Laut China Selatan tak kunjung menemukan titik terang. Masalah ini harus diatasi sesegera mungkin karena dampak negatif yang Indonesia terima bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata
Semua pasangan memiliki proposalnya masing-masing untuk mengatasi sengketa di Laut China Selatan mulai dari penguatan proses diplomasi hingga modernisasi pos penjagaan Indonesia di Laut China Selatan
Laut China Selatan (LCS) berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna. Kondisi ini memunculkan konflik sengketa beberapa negara seperti China, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina yang kian berdampak pada Indonesia. Bagi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Agenda Misi 7 menjamin modernisasi pos penjagaan serta tapal batas negara di wilayah kedaulatan. Jumlah KRI yang tidak sebanding dengan luas kawasan penjagaan dan minimnya anggaran bahan bakar KRI merupakan beberapa tantangan yang belum diperhitungkan secara matang. Bagi pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sistem Pertahanan 5.0 yang menjamin strategi anti akses dan penangkalan wilayahnya berpeluang mendatangkan konflik baru. Alih-alih berhasil untuk menangkal kedatangan pihak musuh, minimnya amunisi pertahanan yang dimiliki Indonesia justru dapat berbalik memicu konflik. Bagi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, konflik di Laut Natuna Utara disoroti sebagai tantangan strategis yang perlu disoroti. Asta Cita 2 menjamin penguatan strategi diplomasi maritim tanpa dilengkapi oleh paparan mekanisme dan solusi dari kegagalan pelaksanaannya. Meski terdapat ragam dari pola yang digagas untuk perlindungan di wilayah perbatasan, ketiga pasangan capres-cawapres memiliki satu kekompakan untuk sama-sama tidak menyebutkan Laut China Selatan dalam rencana kerja mereka.
Segmen III: Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kemaslahatan Bangsa
Dukungan akan riset ilmiah kelautan menjadi salah satu hal yang harus disoroti karena memiliki posisi yang strategis terhadap kemajuan dan persaingan riset Indonesia. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memiliki gagasan pada pengembangan riset kelautan berupa konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dari segi biologis, geofisis, geologis, dan klimatologis. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak secara spesifik menyebutkan riset kelautan mana yang menjadi prioritas, melainkan menyebutkan dukungan riset secara umum dengan peningkatan anggaran riset dan optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam negeri untuk penyusunan kebijakan dan industrialisasi. Pasangan Prabowo dan Gibran pun tidak secara spesifik menyebutkan aspek riset kelautan mana yang menjadi prioritas, melainkan penambahan dana riset dengan fokus pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah.
Rencana dukungan yang komprehensif hanya dilakukan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sedangkan dua paslon lainnya hanya fokus pada penambahan anggaran riset
Keadilan pemanfaatan ruang laut perlu diutamakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
Ketiga paslon sepakat dalam peningkatan keadilan pemanfaatan ruang laut dengan upaya yang komprehensif mulai dari penjaminan kemudahan administrasi hingga harga komoditas perikanan yang menguntungkan Masyarakat pesisir
Optimalisasi Indonesia sebagai negara kepulauan bisa dicapai ketika pulau-pulau kecil dan terdepan serta Indonesia bagian tengah dan timur mendapatkan dukungan yang sama dengan Indonesia bagian barat
Pembahasan mengenai keadilan pemanfaatan ruang laut penting untuk diperhatikan mengingat status Indonesia sebagai negara maritim. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih fokus pada kesejahteraan nelayan dengan mempermudah akses pada bahan bakar, pemberian alat tangkap perikanan, mempermudah izin melaut, memastikan harga tangkapan menguntungkan nelayan, memberikan kebijakan pungutan hasil tangkap yang adil, permodalan yang mudah dan murah, perlindungan keselamatan kerja, penertiban kapal illegal fishing, bantuan bisnis untuk istri nelayan, kemandirian pangan, dan bantuan untuk rumah nelayan yang sehat, layak, dan nyaman. Pasangan Ganjar dan Mahfud MD memiliki tiga faktor utama dalam pemanfaatan ruang laut yaitu: (1). Tata kelola laut yang inklusif dan berkelanjutan; (2). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi; dan (3). Perikanan budidaya berkelanjutan. Ketiga faktor tersebut dijunjung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dengan potensi US$1,4 triliun per tahun secara inklusif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasangan Prabowo dan Gibran fokus pada pemanfaatan perikanan budidaya pesisir, laut, dan laut dalam sebagai upaya reformasi agraria dari laut dengan target potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun. Selain itu, pengadaan armada perikanan untuk pelayanan ZEE dan pulau kecil dan terdepan pun menjadi sorotan utama pada upaya keadilan pemanfaatan ruang laut.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau membutuhkan dukungan yang komprehensif sehingga bisa mencapai cita-cita mulia demi kesejahteraan bangsa. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berupaya untuk merealisasikan hal tersebut dengan berbagai cara termasuk yang sudah disebutkan pada keadilan pemanfaatan sumber daya laut. Selain itu, reformasi tata kelola wilayah laut secara terpadu pun dilakukan untuk mewujudkan ekonomi biru untuk mendukung Indonesia sebagai negara maritim. Pasangan Ganjar dan Mahfud MD fokus pada dua hal yaitu maritim unggul dan industri maritim jaya. Rencana yang diproposalkan dalam rangka maritim unggul yaitu penguatan kapasitas konektivitas maritim melalui peningkatan kualitas SDM maritim, sarana dan prasarana transportasi laut, pengoptimalan pemanfaatan alur laut dan titik sempit, dengan didukung oleh sistem manajemen transportasi laut yang terintegrasi dengan jalur perdagangan regional dan internasional. Industri maritim jaya direalisasikan melalui penguatan industri galangan, industri perikanan dan hasil laut, pengelolaan kampung pesisir, konservasi laut dan terumbu karang, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB. Rencana pasangan Prabowo dan Gibran untuk mendukung Indonesia sebagai negara maritim yaitu meningkatkan produktivitas maritim dengan cara melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Selain itu, hal yang menjadi sorotan lainnya adalah mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.
Disclaimer: Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi umum mengenai Pemilu Nasional Indonesia tahun 2024 dalam ranah isu kelautan. Urutan calon presiden yang disorot dalam tulisan ini didasarkan pada pendaftaran Pemilu Presiden tahun 2024. Kami tidak bermaksud dan tidak: (i) memberikan dukungan apa pun kepada, dan (ii) menjalin afiliasi apa pun dengan kandidat atau pendirian politik tertentu melalui analisis kebijakan ini. Kami tidak menjamin kelengkapan semua pendapat yang diungkapkan dalam analisis ini, dan kami tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun kepada Anda atas penggunaan informasi apa pun yang terkandung di sini.
Tim Penyusun
- Penulis: Ghelby Muhammad Faid & Nabilla Azka Putri
- Editor: Muhammad Ramzy Andyan Mahendra & Bayu Maulana Faisal
- Riset: Alfianu Adhi Riztiawan, Raffy Revanza Alfarez, Raihan Wisnu Ramadhan
- Desain Kreatif: Muhammad Hafidz Ilmi, Khairunisa Trie, Chairil Saputra
- Penanggung Jawab: Marine Kenzi Martasuganda
