Oleh: Kenjiro Khosyi Counedio
Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengelolaan laut lepas (high seas) semakin menjadi perhatian global seiring meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut. Aktivitas penangkapan ikan skala industri, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali telah menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekosistem laut dunia. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tata kelola di wilayah laut lepas yang berada di luar yurisdiksi nasional, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif lintas negara untuk memastikan keberlanjutannya.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, komunitas internasional mendorong implementasi perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) yang bertujuan memperkuat kerangka hukum dan tata kelola laut global. Inisiatif ini menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan, sekaligus memastikan perlindungan ekosistem laut yang memiliki peran vital dalam ketahanan pangan dan stabilitas iklim global.
Penguatan Diplomasi Kelautan Indonesia dalam Tata Kelola Laut Global
Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai aktor kunci dalam tata kelola kelautan global melalui keterlibatannya dalam peluncuran Living High Seas Partnership di New York, Amerika Serikat. Inisiatif ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi internasional untuk melindungi keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah laut lepas yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kompleksitas tantangan dalam pengelolaan laut menuntut pergeseran dari pendekatan unilateral menuju kerja sama kolektif yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional.
Dalam hal ini, partisipasi Indonesia mencerminkan kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut di luar yurisdiksi nasional. Keterlibatan dalam kemitraan global seperti ini memungkinkan negara untuk berperan aktif dalam pembentukan norma internasional sekaligus memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terakomodasi dalam kerangka tata kelola laut global.
Peran Sektor Kelautan dalam Ketahanan Pangan Global
Keterlibatan Indonesia dalam Living High Seas Partnership menjadi faktor penting dalam penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan, baik dalam skala nasional maupun global. Laut lepas merupakan sumber utama stok ikan dunia, khususnya spesies pelagis seperti tuna yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditas ekspor strategis. Ketergantungan terhadap stok ikan yang bermigrasi lintas wilayah menjadikan stabilitas laut lepas sebagai faktor penentu keberlanjutan industri perikanan domestik. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar stok ikan global berada dalam kondisi penuh eksploitasi atau bahkan overexploited akibat tekanan penangkapan yang tinggi.
Selain itu, sektor perikanan berkontribusi signifikan terhadap penyediaan protein bagi masyarakat global, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, gangguan terhadap stok ikan akibat eksploitasi berlebihan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dan ketahanan pangan. Tanpa pengelolaan yang efektif, eksploitasi sumber daya ini berpotensi menimbulkan overfishing yang mengancam stabilitas pasokan pangan laut dunia. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kawasan laut melalui pendekatan berbasis area dapat meningkatkan biomassa ikan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, pengelolaan yang baik juga dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui peningkatan hasil tangkapan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Optimalisasi Instrumen Pengelolaan Laut melalui Area-Based Management Tools
Dalam implementasinya, Living High Seas Partnership menekankan penggunaan area-based management tools (ABMTs) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan laut lepas. Pendekatan ini mencakup penetapan kawasan konservasi laut, pengelolaan berbasis zonasi, serta perlindungan wilayah penting seperti habitat spesies, jalur migrasi, dan area pemijahan. Pendekatan berbasis kawasan dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral karena mampu mengintegrasikan berbagai aspek ekologi dalam satu kerangka pengelolaan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kawasan konservasi laut yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan keanekaragaman hayati sekaligus menjaga produktivitas perikanan melalui efek limpahan (spillover effect). Selain itu, kawasan konservasi laut yang dikelola secara efektif mampu meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap tekanan lingkungan dan aktivitas manusia, termasuk perubahan iklim. Kawasan ini juga berfungsi area perlindungan stok ikan yang mendukung regenerasi populasi spesies yang terancam.
Namun, tantangan utama dalam implementasi ABMTs di laut lepas terletak pada koordinasi lintas negara dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum. Kompleksitas tata kelola global sering kali menghambat efektivitas kebijakan, sehingga diperlukan komitmen bersama serta penguatan institusi internasional untuk memastikan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Tantangan Keadilan dan Inklusivitas dalam Pengelolaan Laut
Upaya perlindungan laut global tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat pesisir di negara berkembang. Nelayan skala kecil sangat bergantung pada keberlanjutan stok ikan yang bermigrasi dari laut lepas ke perairan nasional, sehingga setiap perubahan dalam tata kelola global akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Tanpa pendekatan yang inklusif, kebijakan kelautan berisiko memperlebar ketimpangan akses terhadap sumber daya laut, di mana manfaat ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh aktor besar dibandingkan masyarakat lokal, sebagaimana terlihat dalam konsep blue injustice. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan terintegrasi dalam tata kelola laut, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam Living High Seas Partnership tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan laut global, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan nasional.
#MCPRDailyNews
