Oleh : Berry Dzaikra Suherman Hibatullah
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki potensi maritim luar biasa. Namun, tantangan kedaulatan maritim masih menghantui seperti pencurian sumber daya alam laut, konflik batas wilayah, hingga lemahnya budaya maritim. Penelitian terbaru oleh Labandi dan Haris (2023) menekankan bahwa kebijakan maritim dan strategi pertahanan laut Indonesia merupakan faktor penting dalam memperkuat kembali budaya kedaulatan maritim di tanah air.
Sejarah panjang kejayaan maritim Nusantara dari era Sriwijaya hingga Majapahit menunjukkan potensi besar Indonesia dalam penguasaan laut. Sayangnya, warisan tersebut semakin memudar seiring kolonialisme dan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi darat ketimbang laut. Kurangnya perhatian terhadap sektor kelautan turut menyebabkan budaya maritim semakin luntur.
Strategi dan Kebijakan yang Diterapkan
Indonesia menerapkan strategi pertahanan laut yang berbasis tiga lapis wilayah pertahanan: medan dukungan, medan utama pertahanan, dan medan perlawanan. Ketiganya disesuaikan dengan batas wilayah laut nasional, dari perairan teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Strategi ini menekankan pentingnya deteksi dini dan penindakan terhadap potensi pelanggaran kedaulatan, termasuk illegal fishing, penyelundupan, hingga kejahatan lintas batas negara.
Dalam ranah kebijakan, visi “Poros Maritim Dunia” yang dicanangkan pemerintah menjadi fondasi utama dalam membangun postur pertahanan nasional berbasis maritim. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan aspek militer, tapi juga membangun kekuatan non-militer seperti budaya maritim, industri kelautan, dan diplomasi maritim aktif. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara eksplisit menyebut bahwa sistem pertahanan nasional harus mempertimbangkan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Pentingnya Kedaulatan Budaya Maritim
Budaya maritim lebih dari sekadar tradisi bahari ini mencakup kesadaran bersama, nilai-nilai berkehidupan, dan identitas nasional yang melekat pada laut sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup bangsa. Dalam sejarah tercatat kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai kekuatan laut regional yang mengandalkan dominasi pelayaran dan perdagangan. Kini, menghidupkan kembali semangat tersebut menjadi penting agar masyarakat Indonesia melihat laut bukan sebagai batas, melainkan sebagai ruang hidup dan peluang.
Budaya maritim yang kuat juga memperkuat sistem pertahanan sipil. Masyarakat pesisir berpotensi menjadi “mata dan telinga negara”, mendeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah laut, seperti kapal asing ilegal atau praktik pencemaran. Ini sekaligus mendorong pemanfaatan seluruh tatanan negara bersatu demi kedaulatan.
Tantangan Implementasi
Meskipun strategi dan kebijakan sudah dirumuskan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan signifikan. Pertama, terdapat fragmentasi (pemecahan menjadi lebih kecil) kelembagaan di sektor kelautan, di mana berbagai institusi memiliki otoritas yang tumpang tindih, sehingga koordinasi dan efektivitas kebijakan terganggu.
Kedua, pemerintah daerah kurang optimal dalam mengangkat potensi kelautan lokal. Banyak kebijakan masih lebih memprioritaskan sektor darat dan agrikultur, sementara masyarakat pesisir belum diberdayakan secara maksimal.
Ketiga, minimnya alokasi anggaran dan kurangnya edukasi publik membuat pembangunan budaya maritim berjalan lambat. Mitos-mitos negatif terkait laut, kurangnya akses pendidikan kelautan, serta minimnya kampanye publik tentang pentingnya laut sebagai sumber kesejahteraan dan identitas bangsa lalu modernisasi yang merajalela karena kemajuan teknologi terkini memperparah kondisi ini.
Solusi dan Arah Kebijakan
Untuk menjawab kompleksitas ini, pemerintah dirasa perlu mencoba mengadopsi pendekatan “Single Agency Multi Task” atau“Multi Agency Single Task”, yaitu model koordinasi yang lebih terintegrasi antar lembaga maritim sehingga pengawasan laut tidak terpecah dan tanggung jawab menjadi lebih fokus.
Penguatan budaya maritim juga harus dijalankan melalui integrasi kurikulum pendidikan nasional dengan nilai-nilai kelautan sejak usia dini. Kampanye publik dan program berbasis masyarakat perlu diperluas untuk menumbuhkan literasi maritim di seluruh lapisan masyarakat hal ini juga bisa disinergikan dengan dukungan terhadap civitas akademika yang melakukan gerakan ataupun program berbasis keilmuan yang menyentuh langsung kemasyarakatan.
Di samping itu, pengembangan ekonomi maritim termasuk industri galangan kapal, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari harus sejalan dengan strategi pertahanan. Pendekatan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang terpadu juga diperlukan untuk menyusun kebijakan maritim yang adaptif terhadap dinamika global dan regional.
#MCPRDailyNews
