Oleh : Muhammad Syahrul Aziz
Setelah 12 tahun negosiasi, Indonesia dan Vietnam mencapai kesepakatan mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada Desember 2022. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa wilayah di perairan sekitar Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya alam. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa ratifikasi kesepakatan ini oleh parlemen Indonesia diharapkan terjadi pada April 2025, setelah Idul Fitri.
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo, dan Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, di Jakarta. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam menyelesaikan sengketa wilayah yang telah berlangsung lama dan menunjukkan komitmen kedua negara terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Isi dan Dampak Kesepakatan
Kesepakatan ini menetapkan batas ZEE kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982. Salah satu hasil utama dari kesepakatan ini adalah penentuan batas ZEE yang lebih jelas dan berbasis pada prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS. Kesepakatan ini akan membagi wilayah ZEE yang tumpang tindih, memberikan kedudukan yang lebih jelas terkait hak penangkapan ikan, eksplorasi sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi lainnya. Di dalamnya, kedua negara sepakat untuk tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang sah dari negara lain di wilayah yang telah ditetapkan, serta membuka kemungkinan untuk patroli bersama guna menekan pelanggaran perikanan lintas batas.
Dengan adanya kesepakatan yang lebih formal, Indonesia dan Vietnam memiliki kewajiban untuk menghormati perjanjian ini, termasuk pengaturan patroli bersama dan upaya penanganan terhadap pelanggaran di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam implementasi kesepakatan ini bergantung pada kesepakatan mengenai peraturan operasional yang lebih terperinci, yang harus disepakati oleh kedua negara, dan ini akan menjadi ujian besar bagi kedua pihak dalam menjaga stabilitas hubungan mereka, khususnya dalam menghadapi masalah pelanggaran maritim yang berulang.
Selain itu, kesepakatan ini juga dianggap sebagai sinyal kuat kepada negara-negara lain, khususnya Tiongkok, mengenai pentingnya penyelesaian sengketa maritim melalui jalur diplomatik dan sesuai dengan hukum internasional.
Penangkapan Kapal Nelayan Vietnam dan Dampaknya terhadap Kesepakatan ZEE
Pada 14 April 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), menangkap dua kapal nelayan berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara. Kedua kapal tersebut, dengan nomor lambung 936 TS dan 5762 TS, diduga melakukan penangkapan ikan ilegal menggunakan alat tangkap terlarang “Pair Trawl” yang merusak ekosistem laut. Sebanyak 30 awak kapal ditahan, dan kerugian ekonomi akibat aktivitas ilegal ini diperkirakan mencapai Rp152,8 miliar, termasuk nilai ikan yang ditangkap dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.
Insiden ini terjadi menjelang rencana ratifikasi kesepakatan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam yang telah disepakati pada Desember 2022 setelah 12 tahun negosiasi. Meskipun penangkapan kapal nelayan Vietnam ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum di wilayah perairannya, kejadian tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik baru antara kedua negara. Pemerintah Vietnam sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sejumlah analis menganggap insiden tersebut berpotensi memengaruhi dinamika implementasi perjanjian. Terlebih jika tidak disertai mekanisme penyelesaian konflik yang transparan. Namun, kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif, yang mencakup kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Langkah ini menunjukkan adanya niat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan memperkuat kerja sama bilateral.
Dengan demikian, meskipun insiden penangkapan kapal nelayan Vietnam berpotensi menimbulkan ketegangan, komitmen kedua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan memperkuat kerja sama bilateral dapat menjadi faktor penyeimbang yang mencegah perpecahan lebih lanjut.
#MCPRDailyNews
