Oleh : Bintang Azahra
Global South muncul karena berbagai faktor eksternal seperti dinamika geopolitik, ketidaksetaraan global, dan keinginan negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka dalam tatanan dunia dalam sektor ekonomi, politik, dan keamanan maritim. Istilah Global South telah mengalami reinterpretasi dalam hubungan internasional, mencerminkan solidaritas negara-negara yang memiliki pengalaman sejarah serupa. Diplomasi maritim sendiri merupakan pendekatan yang semakin berkembang, walaupun dewasa ini seringnya lebih berfokus pada aspek keamanan, akan tetapi aspek lain seperti ekonomi dan lingkungan tetap diperhatikan sebagai aspek utama yang krusial. Global South tidak hanya bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi negara-negara berkembang, tetapi juga untuk menyaingi dominasi negara-negara maju dalam berbagai aspek, termasuk perdagangan, diplomasi, dan kebijakan multilateral. Salah satu contoh konkret adalah bagaimana BRICS+ dan G77+ China menggunakan identitas Global South untuk memperkuat posisi negosiasi mereka di forum global, sehingga negara-negara berkembang memiliki lebih banyak suara dalam menentukan arah kebijakan dunia.
Dalam dinamika hubungan internasional, Global South Corridor menjadi peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan sektor maritim sebagai instrumen diplomasi global. Sebagai bagian dari visi Poros Maritim Dunia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Indonesia berusaha memperkuat pengaruhnya dengan mengembangkan konektivitas maritim yang lebih luas. Keterlibatan Indonesia dalam Global South Corridor juga akan menguntungkan sektor lain, seperti infrastruktur, keamanan, dan diplomasi. Global South Corridor bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga alat diplomasi yang memperkuat solidaritas negara-negara Selatan, mempererat kerja sama kawasan, serta menciptakan peluang investasi dan pengembangan infrastruktur maritim.
Indonesia, sebagai negara kepulauan besar dengan posisi strategis di antara dua samudera dan dua benua, memiliki peluang untuk berperan penting dalam inisiatif ini. Keunggulan geografis Indonesia terletak pada posisinya sebagai jalur utama perdagangan maritim dunia. Dengan memiliki 4 dari 9 Choke Points atau jalur pelayaran strategis yang penting bagi perdagangan, keamanan, ataupun militer. Indonesia memiliki 1 Primary Choke Point, yakni Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur utama perdagangan dunia, dan 3 Secondary Choke Point, yakni Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Timor; dengan aset tersebut Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat logistik dan rantai pasok global.
Tantangan yang dihadapi
Dalam membangun konektivitas maritim, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan seperti keamanan laut, penyelundupan, pencurian sumber daya kelautan, serta infrastruktur pelabuhan yang masih perlu diperbaiki menjadi hambatan utama. Untuk itu, penguatan infrastruktur, regulasi maritim, serta kerja sama internasional menjadi elemen kunci dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing maritim Indonesia di kancah global. Pemerintah telah mengadopsi beberapa kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan konektivitas maritim, seperti Tol Laut yang bertujuan mengurangi disparitas harga antar wilayah, peningkatan investasi dalam pembangunan pelabuhan melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Selain itu, dalam konteks keamanan maritim, Indonesia juga aktif dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan stabilitas kawasan.
Peran sebagai Katalisator Diplomasi Maritim
Global South Corridor dalam pelaksanaannya diharapkan menjadi katalisator dalam memperkuat dan memperluas jangkauan diplomasi maritim Indonesia dengan menawarkan kerja sama strategis kepada negara-negara berkembang lainnya. Sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri, Indonesia perlu melakukan pendekatan komprehensif untuk meyakinkan negara-negara lain agar berpartisipasi dalam inisiatif ini. Dalam upaya menarik minat negara calon partisipan, metode diplomasi kooperatif dan persuasi menjadi metode yang relevan dibandingkan pendekatan konfrontatif, mengingat tujuan dari Global South Corridor adalah membangun konektivitas dan kerja sama berkelanjutan. Persuasive diplomacy lebih menekankan pada upaya negara untuk membentuk kapasitas dalam ranah maritim dengan berupaya meyakinkan suatu negara akan kapasitas sumber daya maritim yang dimiliki atau dikenal dengan istilah showing the flag.
Selain itu, melalui kerangka kerjasama seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), Indonesia dapat memastikan bahwa inisiatif ini selaras dengan visi pembangunan kawasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan jalur pelayaran internasional serta mengoptimalkan sistem keamanan dan infrastruktur maritim, Global South Corridor dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat peran Indonesia di tingkat global. Dalam mendukung diplomasi maritim, Indonesia juga mendorong kerja sama dalam Indian Ocean Rim Association (IORA), sebuah organisasi regional yang bertujuan meningkatkan konektivitas ekonomi dan keamanan maritim antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Melalui keterlibatan dalam IORA, Indonesia berupaya memperkuat perannya sebagai pemimpin di sektor maritim di kawasan Global South.
Untuk memastikan keberhasilan implementasi inisiatif ini, diperlukan kebijakan yang holistik dan integratif, yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas diplomasi maritim, serta penguatan regulasi dan tata kelola maritim. Implementasi kebijakan seperti Tol Laut, kerja sama dengan negara ASEAN, serta partisipasi dalam IORA menjadi langkah konkret dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat selangkah lebih dekat dalam mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia dan berkontribusi lebih besar dalam membangun tatanan maritim global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
#MCPRDailyNews
