Oleh : Citra Nur Ilahiyah
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Sulawesi melalui Selat Lombok dan Selat Makassar, merupakan jalur strategis untuk pelayaran dan penerbangan internasional. Namun, jalur ini kerap kali diterpa berbagai tantangan, seperti pelanggaran kedaulatan, dampak politik antarnegara, serta meningkatnya ancaman kriminal internasional, termasuk penyelundupan narkotika dan perdagangan manusia.
Sulawesi Selatan, yang terletak di jalur ALKI II, menjadi salah satu pusat peredaran narkotika dengan jumlah pengguna narkoba yang tinggi, didukung oleh modus operasi canggih sindikat melalui jalur laut. Pemerintah telah berupaya mendorong sinergi antar stakeholder keamanan maritim, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat kerja sama internasional untuk menanggulangi ancaman tersebut. Pendekatan multi-aspek yang melibatkan penegakan hukum, strategi konservasi, dan pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keamanan, ekosistem laut, dan kedaulatan wilayah, sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II
Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah jalur laut dan udara yang digunakan kapal dan pesawat untuk melintas secara normal, tanpa tujuan lain selain transit dengan cepat dan lancar, melewati perairan kepulauan atau wilayah ZEE Indonesia menuju laut lepas atau ZEE lainnya. ALKI II merupakan jalur di perairan tengah Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Sulawesi melalui Selat Lombok dan Selat Makassar. Hal ini menyebabkan jalur ALKI II ini memiliki potensi – potensi ancaman, seperti dampak politik antar negara asing. Juga sangat berpotensi sebagai jalur perdagangan narkotika.
Tantangan pada ALKI II
Penetapan pembagian wilayah ALKI, selain membawa berbagai manfaat di masa mendatang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, juga memiliki konsekuensi bagi Indonesia, terutama dalam hal potensi permasalahan yang harus selalu diantisipasi. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak pelanggaran kedaulatan di jalur ALKI II. Hal ini termasuk provokasi Malaysia terkait Blok Ambalat, klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan, serta dampaknya terhadap Bali yang berkembang sebagai pusat pariwisata dunia. Kondisi ini meningkatkan ancaman kriminal internasional, seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, terorisme, illegal fishing, dan penyelundupan barang. Juga dampaknya bagi masyarakat sangat besar, peluang ancaman seperti penipuan, pembajakan, senjata dan masuknya narkoba ke indonesia memungkinkan untuk timbul.
Jalur perdagangan dan peredaran narkotika
Daerah perairan indonesia memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap tingginya kuantitas persebaran narkoba di indonesia, dampaknya sangat menyebar dari setiap tingkatan dan kalangan, daerah garis pantai di sekitar perairan yang berada di wilayah indonesia menjadi pusat utama perdagangan narkoba seperti opium bahkan menjadi lebih modern menjadi jenis baru seperti tablet kristal metamfetamin, yang membuat sindikat semakin bergantung melalui pengiriman jalur maritim.
ALKI II merupakan sentral yang berpusat di Makassar yaitu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke 5 pengguna narkoba paling banyak di indonesia dengan angka di 128 ribu pengguna. Para pengedar biasanya menggunakan kapal-kapal pesiar, mewah bahkan perahu pompa yang di modifikasi . Demi melancarkan penyelundupan tersebut Biasanya para pengedar menenggelamkan narkoba dengan dipasangi alat pelacak agar dapat diambil kembali. Jalur maritim barat, yang menghubungkan garis pantai selatan dan barat Myanmar di sepanjang Laut Andaman dan Selat Malaka ke pasar-pasar lain di kawasan ini, telah menjadi pusat perdagangan ini.
Upaya preventif
Pemerintah perlu terus mendorong para stakeholder keamanan maritim untuk saling bersinergi dan menghilangkan ego sektoral semata-mata bersatu untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi penggunaan kekuatan keamanan maritim demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan menjadi poros maritim dunia dalam wilayah lautnya. Perlu adanya sebuah peraturan khusus atau petunjuk teknis yang membahas tugas dan wewenang serta mencakup seluruh instansi dalam melakukan tugas pengamanan dan pengawasan di wilayah ALKI II. Oleh karena itu, pendekatan multi aspek yang menggabungkan penegakan hukum yang kuat, kerja sama internasional yang kuat, strategi konservasi yang komprehensif, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi kehidupan laut dan ekosistem di kawasan ALKI II dan sekitarnya
#MCPRDailyNews
