Riset ilmiah kelautan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang mendesak bagi negara-negara yang memiliki perairan laut yang luas dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi diperlukan bagi negara untuk memaksimalkan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut baik hayati maupun non-hayati. Namun pemanfaatan itu harus mengikuti aturan kegiatan riset ilmiah yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982.
Meskipun sudah diatur dalam Konvensi, perkembangan riset ilmiah kelautan masih menimbulkan permasalahan. Akses terhadap teknologi masih bersifat eksklusif bagi beberapa negara berkembang. Hal ini menimbulkan celah dimana keuntungan dari penelitian hanya didapatkan negara yang memiliki teknologi tersebut. Penggunaan teknologi pun banyak menggunakan instrumen militer seperti Autonomous Underwater Vehicle yang merupakan alat yang digunakan untuk eksplorasi dasar laut. Hal ini menjadi ancaman apabila ditemukan di perairan teritorial suatu negara tanpa ada izin dan tanpa diketahui tujuannya.
Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan artikel ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai kegiatan riset ilmiah dan alih teknologi berdasarkan Hukum Internasional dan perkembangannya di Indonesia.
Pengaturan Mengenai Kegiatan Riset Ilmiah Kelautan dan Alih Teknologi Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982
UNCLOS 1982 telah memberikan aturan secara sistematis antara hak dan kewajiban negara-negara dalam melaksanakan riset ilmiah kelautan. Prinsip fundamental pengaturan ini adalah bahwa riset ilmiah harus dilaksanakan untuk tujuan kedamaian, dengan menghormati segala aspek termasuk yurisdiksi negara maritim, serta mempertimbangkan perlindungan lingkungan laut. Meskipun konvensi ini memberikan ruang bagi seluruh negara dan organisasi internasional untuk melakukan riset, hal tersebut masih tetap memerlukan izin secara eksplisit dari negara maritim apabila dilakukan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau landas kontinen negara tersebut. Lalu, UNCLOS juga menggariskan perlunya kerja sama internasional dan alih teknologi, khususnya bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam melakukan riset. Dengan demikian, ketentuan dalam UNCLOS 1982 tidak hanya mengatur aspek legal prosedural riset, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan ilmiah dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Sebagai negara yang terintegrasi dalam UNCLOS 1982, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan secara hukum mengandung hak penuh untuk mengatur dan mengawasi kegiatan riset ilmiah kelautan di seluruh wilayah yurisdiksinya. Peraturan ini diperkuat oleh sejumlah legislasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, serta regulasi lain yang mengatur zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan wilayah perairan kepulauan. Dengan hal ini, Indonesia memiliki yurisdiksi yang sah untuk mengeluarkan izin, menolak, atau bahkan menghentikan kegiatan riset asing yang terbukti maladministrasi. Akan tetapi, walaupun kerangka normatif telah tersedia, pelaksanaannya masih mengalami tantangan teknis dan institusional, terutama dalam hal pengawasan lintas lembaga, teknologi, dan rendahnya kapasitas monitoring laut. Oleh karena itu, penguatan yurisdiksi nasional atas dasar UNCLOS tidak cukup hanya dengan ratifikasi, tetapi harus dilanjutkan dengan implementasi kebijakan yang sistematis, responsif dan adaptif terhadap dinamika riset kelautan global.
Permasalahan Kebijakan dan Implementasi Pengawasan Riset Ilmiah Kelautan di Indonesia
Implementasi kebijakan pengawasan riset ilmiah kelautan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Mekanisme perizinan yang melibatkan banyak kementrian dan lembaga mengakibatkan birokrasi yang panjang dan tumpang tindih. Akibatnya, proses evaluasi terhadap proposal riset asing menjadi tidak efisien, bahkan sering kali tidak optimal dalam menjamin transparansi dan perlindungan atas kepentingan nasional. Ketidakjelasan sistem pengawasan ini menyebabkan pemerintah sangat kesulitan mendeteksi pelanggaran secara dini, termasuk kegiatan riset ilegal yang dilakukan tanpa sepengetahuan otoritas Indonesia.
Selain itu, kelemahan lain terdapat pada terbatasnya kapasitas teknologi pemantauan dan minimnya interoperabilitas data antar instansi atau lembaga. Ketergantungan pada hal administratif membuat proses verifikasi hasil riset asing menjadi sulit untuk dilaksanakan secara objektif dan menyeluruh. Di sisi lain, ketidakseimbangan posisi dalam kerja sama riset internasional juga memperbesar potensi dominasi pihak asing dalam mengakses informasi strategis kelautan Indonesia, tanpa adanya jaminan alih teknologi atau transfer manfaat yang signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengawasan riset ilmiah kelautan di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi sebagai sistem yang responsif dan terukur terhadap indikasi pelanggaran yurisdiksi negara.
Reformulasi Kebijakan dan Strategi Pengawasan Riset Kelautan
Indonesia perlu membangun sistem pengawasan riset ilmiah kelautan yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Pendekatan ini melibatkan pembentukan mekanisme perizinan satu pintu yang dikelola oleh otoritas nasional dengan kewenangan koordinatif, serta penguatan sistem pelacakan aktivitas riset asing dengan memanfaatkan satelit, AIS (Automatic Identification System), dan sistem pelaporan secara daring. Dengan demikian, setiap aktivitas riset yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dimonitoring secara real-time dan dikaji secara ilmiah berdasarkan parameter hukum, lingkungan, serta potensi keamanannya. Setelah itu, sistem verifikasi pascariset juga harus diperkuat agar hasil riset dapat diakses secara terbuka dan tervalidasi oleh lembaga ilmiah nasional.Di samping pembaruan regulasi dan teknologi, strategi jangka menengah yang bisa dilakukan adalah mendorong dan memperkuat diplomasi maritim dan riset yang aktif di forum regional dan internasional. Indonesia wajib untuk menegaskan hak kedaulatannya dalam menetapkan ketentuan riset di wilayah ZEE dan landas kontinen, serta meminta untuk transparan dan alih teknologi dalam setiap bentuk kerja sama ilmiah. Peningkatan kapasitas lembaga penelitian nasional seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) harus menjadi prioritas, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi objek riset oleh negara-negara lain, tetapi juga mampu memimpin riset yang kolaboratif berbasis kepentingan nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, penguatan kebijakan nasional tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif terhadap penjagaan kedaulatan ilmiah di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Writer : Marine and Coastal Policy Research Bureau
