Oleh : Adam Bintang Hastanto
Ambisi Konservasi Laut 30%: Target Besar, Tantangan Lebih Besar
Ambisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencapai target luas kawasan konservasi laut (KKL) sebesar 30% dari total luas laut Indonesia pada 2045 bukanlah tugas yang mudah. Dengan target 97,5 juta hektar, hingga akhir 2024, capaian KKL baru mencapai 29,9 juta hektar atau 9,2% dari total luas laut. Meskipun demikian, KKP optimis dapat mencapai 10% pada tahun 2030, yang setara dengan 32,5 juta hektar.
Tantangan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
Afdillah, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, mengungkapkan bahwa perluasan kawasan konservasi tidak serta-merta menjamin efektivitasnya. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan data dan pemantauan, lemahnya kebijakan, serta rendahnya partisipasi publik. Selain itu, ancaman dari pariwisata tidak berkelanjutan, privatisasi wilayah pesisir, hingga proyek-proyek strategis nasional seperti reklamasi dan penambangan laut juga menjadi faktor penghambat utama.
Di sisi lain, Yonvitner, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University, menyoroti bahwa pembangunan proyek di sekitar KKL harus diperhatikan. Sebagai contoh, keberadaan PLTU Batang yang berdekatan dengan kawasan konservasi menunjukkan lemahnya regulasi dalam memastikan keberlanjutan ekologi. Dalam banyak kasus, proyek-proyek besar justru mengabaikan aspek konservasi demi kepentingan ekonomi.
Menurut Andi Rusandi, peneliti KKP, target konservasi 30% sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan hasil perikanan melalui efek limpahan (spillover effect), serta memperkuat ketahanan ekosistem. Namun, berbagai ancaman seperti illegal fishing, pencemaran laut, konflik pemanfaatan ruang laut, dan alih fungsi lahan mangrove yang mencapai 19.000 hektar per tahun harus segera diatasi.
Konservasi Harus Lebih dari Sekadar Angka
Capaian 9,2% dari total luas laut Indonesia memang menunjukkan kemajuan, tetapi lebih penting lagi memastikan efektivitas konservasi itu sendiri. Konservasi tidak hanya berbicara soal luasan, tetapi juga bagaimana pengelolaannya dapat berjalan berkelanjutan dan benar-benar melindungi ekosistem laut. Tanpa strategi pemantauan yang baik dan penegakan hukum yang tegas, kawasan konservasi bisa saja menjadi sekadar angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.
Selain itu, pembangunan ekonomi dan proyek infrastruktur harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik. Alih-alih mengorbankan kawasan konservasi demi kepentingan industri atau proyek strategis nasional, pemerintah seharusnya mencari solusi yang memungkinkan keberlanjutan ekologi dan ekonomi berjalan beriringan. Dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim dengan biodiversitas laut yang tinggi, kebijakan konservasi seharusnya lebih berorientasi pada perlindungan ekosistem jangka panjang, bukan hanya sebagai bagian dari komitmen internasional semata.
Dengan tantangan yang ada, upaya konservasi laut membutuhkan lebih dari sekadar target luas wilayah. Diperlukan kebijakan yang kuat, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan yang ketat agar kawasan konservasi tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut Indonesia.
#MCPRDailyNews
