Oleh: Annaura Jasmine S. R.
Wilayah perairan Indonesia diakui menjadi sangat strategis sebagai penghubung lalu lintas perairan internasional melalui tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Keyakinan akan potensi ekonomi biru yang melimpah di wilayah ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa. Potensi ekonomi biru ini diyakini mampu memberikan nilai tambah senilai USD30 triliun pada tahun 2030.
Wilayah laut yang memiliki potensi ekonomi biru yang besar antara lain perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, Selat Capalulu, dan beberapa lokasi lainnya. Selain memberikan manfaat ekonomi, optimalisasi wilayah ini juga memiliki potensi untuk melindungi habitat dan biodiversitas serta mengurangi gas rumah kaca (GRK) hingga 20 persen pada tahun 2030 mendatang.
Meski demikian, tantangan besar dihadapi dalam penerapan ekonomi biru di semua aspek. Oleh karena itu, Menteri Suharso Monoarfa menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap Edisi II yang mengandalkan empat pilar: 1. Mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif; 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan; 3. Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama; serta 4. Menciptakan lingkungan yang mendukung secara keseluruhan.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang fokus menjalankan lima program ekonomi biru, seperti perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), dan pengendalian sampah plastik di laut. Kolaborasi sinergis dengan sejumlah kementerian dan lembaga serta kemitraan internasional, seperti Program Aksi Agenda Biru Nasional atau National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) yang didukung oleh berbagai pihak termasuk The United States Agency for International Development (USAID), juga menjadi fokus dalam upaya pengembangan ekonomi biru.
Namun, untuk mewujudkan potensi ekonomi biru, perlu adanya koridor pemanfaatan dan tata kelola sumber daya kelautan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengutamakan nelayan kecil dan masyarakat lokal, meningkatkan akses data yang mutakhir dan terintegrasi, serta mendorong tata kelola pemanfaatan laut yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kearifan lokal.
Dengan berbagai inisiatif dan kerja sama lintas sektor, Indonesia berupaya keras untuk mewujudkan potensi ekonomi biru di wilayah perairannya. Melalui strategi yang terencana dengan baik, diharapkan ekonomi biru dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.
#MCPRDailyNews