Belum Adanya Regulasi, Potensi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Perlu Menjadi Perhatian

Oleh: Yesi Deskayanti

Pembangunan memiliki kebijakan yang dibagi menjadi tiga dimensi utama, yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, perumahan, kesehatan, revolusi mental, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, energi, maritim, kelautan, pariwisata dan industri, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Salah satu dimensi penting adalah mengenai pemerataan dan wilayah. Pentingnya pemerataan wilayah, terutama daerah yang berada di luar pulau pusat ibukota yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Beberapa daerah tersebut merupakan daerah kepulauan. Daerah kepulaun merupakan daerah yang didominasi wilayah laut dengan wilayah yang tetap menjalankan kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya serta kesatuan geografi.

Daerah kepulauan termasuk daerah yang seharusnya mendapat perhatian khusus mengenai pembangunan daerah. Pentingnya hal ini untuk keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan aspek lain termasuk keseimbangan ekonomi antar pulau. Masalah daerah kepulauan masih terus perlu diperhatikan. Keterbatasan infrastruktur, keterbatasan pengelolaan sumber daya, pengelolaan daerah yang belum maksimal, ekonomi tinggi, kuantitas dan kualitas sdm yang kurang, dan masih banyak lagi. Kepulauan Riau misalnya, daerah ini sulit dibangun sebab karakteristik geografis, perimbangan keuangan pusat dan daerah akibat kurangnya dana penghasilan.

Tinjauan Umum Sebab Kurangnya Pembangunan di Daerah Kepulauan

Pembuatan Peraturan. Dapat kita lihat, pembangunan yang dilakukan di daerah barat Indonesia dan bagian pulau-pulau besar terlihat lebih terfokus dan terarah. Berbeda dengan daerah kepulauan yang masih tertinggal dari aspek ekonomi, sarana & prasarana, dan SDM yang ada. Salah satu penyebab timbulnya permasalahan tersebut dikarenakan perencanaan yang ada di daerah kepulauan belum terwadahi dengan baik sesuai dengan peraturan pembangunan daerah kepulauan, dalam artian belum adanya Undang-Undang (UU) mengenai Daerah Kepulauan. Hingga saat ini perencanaan pembangunan masih saja berpedoman dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai “Pemerintahan Daerah”, dimana isi dari UU tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum misalnya mengenai pengelolaan laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

Kurangnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan. Perencanaan pembangunan daerah kepulauan dibutuhkan dengan rencana dan konsep yang matang. Peran pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur dan akses logistik lain, pemberdayaan masyarakat dan hal lain yang mendukung pembangunan daerah segera diambil langkah serius agar menimbulkan dampak positif. Hal ini dapat dimulai dengan mengerjakan dengan hal yang dapat memacu kegiatan industri dan sarana perhubungan, seperti transportasi laut, dermaga, akses komunikasi yang dapat memudahkan masyarakat karena umumnya masyarakat kepulauan memiliki mata pencaharian di wilayah pesisir dan pantai.

Pembangunan Daerah Kepulauan dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat

Pemanfaatan SDA yang terdapat di daerah kepulauan akan selalu berkaitan dengan potensi pesisir dan sekitarnya. SDA ini menjadi salah satu penunjang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat daerah kepulauan. Ada banyak potensi yang ada di daerah kepulauan. Pertama, terumbu karang dengan persentase yang besar yang dapat dijadikan peluang untuk usaha perekonomian. Kedua, rumput laut dengan nilai komersial tinggi dan dibudidayakan. Ketiga, perikanan yang paling mudah diperoleh.

Perencanaan pembangunan juga dapat dikembangkan melalui potensi pariwisata bahari yang ada. Untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat maupun pendapatan nasional, potensi ini mempunyai peluang besar dan nilai tinggi. Beberapa kesempatan yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan pariwisata bahari: Pertama, potensi wisata terestrial yang memanfaatkan lahan daratan. Hal ini memungkinkan menarik wisatawan sebab daerah kepulauan masih terdapat pulau sepi dengan peraturan yang tetap ramah lingkungan. Kedua, adanya wisata kultural yang merupakan wisata budaya tradisional. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan masyarakat lokal sehingga bernilai komoditas yang tinggi.

Banyaknya potensi yang terdapat di daerah kepulauan masih belum didukung dengan regulasi dan perencanaan pembangunan yang ada sehingga hal ini juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Pentingnya pemerintah segera memutuskan regulasi mengenai daerah kepulauan agar perencanaan pembangunan menjadi aktif, terfokus dan terarah sebab Indonesia juga memiliki banyak daerah kepulauan. Keterlambatan kemajuan yang ada di daerah kepulauan dapat mempengaruhi tatanan rencana pembangunan, perekonomian, kemakmuran pada sistematika Indonesia. Alangkah baiknya pemerintah kembali fokus perhatian untuk masalah tersebut.

#MCPRDailyNews

Leave a Reply