SIPR Pertama Sebagai Tindak Lanjut Padatnya Penggunaan Rumpon di Maluku Utara

Oleh: Annaura Jasmine S R.

Pemanfaatan akan potensi ekonomi kelautan Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh nelayan melalui penangkapan ikan dengan berbagai alat. Mulai dari alat tradisional hingga alat modern namun dibantu juga oleh alat pengumpul ikan atau FIsh Aggregating Device (FAD) atau rumpon. Pengaturan mengenai rumpon telah disusun sebagai bentuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Penggunaan rumpon dapat membantu aktivitas nelayan seperti mengurangi konsumsi bahan bakar, mempercepat penentuan daerah tangkapan, hingga mempersingkat jumlah hari operasi penangkapan keseluruhan. Namun di sisi lain, rumpon dapat menimbulkan adanya kompetisi dalam memperoleh makanan yang ketersediaannya terbatas sehingga dapat mengganggu keberlangsungan sumberdaya ikan.

Kebijakan pengelolaan rumpon yang sudah diatur sejak tahun 1997, tepatnya Permen KP Nomor 26 Tahun 2014 dan telah direvisi menjadi Permen KP Nomor 18 Tahun 2021. Akan tetapi penggunaan rumpon ilegal masih marak terjadi di area perairan Pulau Bisa, Obi Utara, Maluku Utara. Menurut data yang diambil terdapat 1.300 unit rumpon tanpa izin yang tersebar di 10 kabupaten / kota. Keberadaan rumpon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana rumpon harus berjarak 10 mil sedangkan yang terjadi di lapangan, rumpon pertebaran dengan jarak sejauh 2 hingga 5 mil. Keberadaan rumpon dengan kuota yang tak terkendali tersebut mengganggu aktivitas nelayan lokal karena dari seluruh rumpon yang ada, sebagian besar dimiliki oleh nelayan provinsi tetangga seperti Sulawesi Utara dan Maluku. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pertengahan Juli 2022 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara dibantu oleh TNI AL mulai melakukan penertiban akan rumpon yang tidak memiliki izin. Persebaran rumpon di area perairan Maluku Utara tidak mempertimbangkan jarak dan kuota yang diizinkan dalam satu wilayah, keduanya telah diatur dalam dalam Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 dan Kepmen KP Nomor 7 Tahun 2022. Dalam kasus ini, banyak rumpon yang tercatat tidak dalam kesatuan armada kapal seperti yang diatur dalam Permen KP Nomor 34 Tahun 2014 tentang rumpon diatur satu kesatuan armada dengan kapal mulai dari 5 GT. 10 GT, hingga 20 GT. Kondisi ini menimbulkan kapal yang tidak dapat diajukan perizinannya bahkan tidak dapat direkomendasikan ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) sebagai tempat untuk memperoleh Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Dampak lain dari keberadaan rumpon yang tak terkendali ini adalah timbulnya konflik antar nelayan lokal dengan nelayan dari luar Maluku Utara.

Hadirnya SIPR Pertama

Upaya untuk mendapatkan izin untuk memakai rumpon setelah dilakukan penertiban oleh pihak berwenang membuahkan hasil. Telah dilakukan penyerahan dokumen armada tangkap atau dikenal juga dengan Tanda Daftar Dokumen Kapal (TDKP) sebanyak 120 dokumen untuk kapal dengan kapasitas 1 GT kepada para nelaan. Selama proses untuk mendapatkan dokumen tersebut, Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) sudah mendampingi para nelayan selama lima tahun terakhir. Mereka membantu memfasilitasi proses pengurusan dokumen yang prosesnya cukup panjang. Sebelum dokumen diserahkan, dilakukan sosialisasi mengenai prosedur izin pemasangan rumpon di laut wilayah tangkap nelayan kecil. Dari izin ini, nelayan dapat memperoleh izin rumpon dan saat ini tercatat menjadi izin rumpon pertama di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Putra Satria Timur, Fisheries Lead MDPI, usai kegiatan sosialisasi, “Nelayan akhirnya bisa mendapatkan izin rumon. Ini mungkin izin rumpon pertama di Indonesia.”

Para nelayan sudah menunggu sekitar 8 bulan untuk mendapatkan izin tersebut, tercatat izin diserahkan akhir 2022 lalu. Sebelumnya rumpon nelayan dan para pengusaha dibersihkan oleh DKP Provinsi Maluku Utara karena menimbulkan konflik antar para nelayan sehingga diharuskan untuk memiliki izin pemasangan rumpon sesuai dengan aturan KKP.

Hadirnya SIPR pertama diharapkan dapat diikuti dengan pengurusan SIPR di rumpon lainnya di Indonesia dan melegalkan status ikan yang ditangkap oleh nelayan kecil yang tergabung ke dalam nelayan bersertifikasi. Hal ini sebagai bentuk realisasi dari penerapan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 di Maluku Utara. Namun, dengan diberlakukannya izin rumpon, harus dikawal oleh kebijakan lain agar pelaksanaan penggunaan rumpon dapat berjalan dengan tertib. Selain itu harus dipastikan juga bahwa para nelayan, tak hanya di area Maluku Utara, sudah paham dan tahu kebijakan apa saja yang mengatur penggunaan rumpon untuk aktivitas penangkapan ikan sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran lain, juga sebagai bentuk tertib akan aturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

#MCPRDailyNews

Leave a Reply