Bangkit Lagi Untuk Energi Terbarukan : Seberapa Besar Kesiapan Indonesia Memanfaatkan Peluang Energi Laut?

Oleh : Yesi Deskayanti

Baru-baru ini Indonesia sedang disibukkan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali pada 15-16 November 2022. Bukan tanpa alasan, Indonesia ditetapkan sebagai presidensi G20 pada tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan pada Riyadh Summit 2020 dan serah terima yang dilaksanakan pada KTT di Roma akhir Oktober 2021. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia siap mengajak seluruh dunia untuk saling bekerja sama, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Menariknya, salah satu agenda dalam presidensi G20 yang dilaksanakan Indonesia adalah bahasan mengenai Sustainable Finance. Sustainable Finance atau “Keuangan Berkelanjutan” dimana fokus ini berkaitan dengan perencanaan untuk percepatan transisi energi yang “katanya” menjadi solusi mengatasi krisis energi global yang sedang terjadi saat ini. Amat disayangkan, perwujudan transisi energi terhambat oleh pendanaan yang minim serta teknologi yang masih kurang untuk membangkitkan terobosan guna mencapai Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. 

Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan dalam mengatasi tantangan-tantangan Indonesia berupaya melakukan sejumlah terobosan, antara lain penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik. Rencana penting lain juga dirancang melalui penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) energi baru dan energi terbarukan (EBT). 

Energi Laut

Berdasarkan Perpres yang baru disahkan tersebut, energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, dimana pada Bab 1 Pasal 1 ayat 8-16 merinci terkait apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber dari Tenaga Listrik yang direncanakan menjadi energi transisi tersebut. Pada ayat 14 dijelaskan bahwa tenaga listrik dari energi laut memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang surut, laut atau perbedaan suhu lapisan laut. Sebenarnya, penelitian mengenai energi yang bersumber dari arus laut sudah gencar dilakukan dari tahun 2006. Ide terbaik ini sangat diterima dengan baik mengingat luas laut dan potensi lautnya tidak diragukan lagi. Namun, hingga kini belum ada aplikasi dan pemanfaatan di laut Indonesia terkait hal tersebut. 

Beberapa aspek masih memerlukan peninjauan lebih agar Indonesia bisa mengevaluasi kembali terkait rencana energi terbarukan dengan target waktu yang lumayan cepat, yaitu pada tahun 2060 atau sekitar 38 tahun. Indonesia membutuhkan anggaran sekitar 167 miliar USD untuk mencapai target 23 % pada Target Bauran tahun 2025. Seharusnya, rencana pemerintah untuk energi terbarukan terkhusus energi laut perlu mempertimbangkan harga jual listrik dari EBT kepada masyarakat. Apabila harga atau tarif listrik dari PLN masih lebih rendah dibandingkan dengan tarif listrik EBT maka masyarakat lebih baik tetap bertahan untuk menggunakan energi konvensional. Selain itu, belum ada kebijakan pasti yang membahas khusus bagaimana kesiapan Indonesia terkait masalah-masalah yang akan muncul, misalnya dari biaya produksi, biaya perawatan atau hal lain yang mungkin muncul terkait energi terbarukan khusus energi laut. Kita juga bisa meninjau dari efek negatif pemanfaatan listrik dengan energi laut dimana akan menggangu kehidupan laut dan kehidupan disekitarnya, polusi suara, serta memungkinkan akan merusak pemandangan landskap di laut. Sebenarnya, Indonesia bisa saja mengelola EBT karena sudah mendapat dukungan luas, tetapi Indonesia perlu pertimbangan lebih matang lagi terkait hal ini juga terkait target-target yang direncanakan sebelumnya.

#MCPRDailyNews

Leave a Reply