Oleh : Ghelby Muhammad Faid – Direktur Riset KOMITMEN Research Group
Filipina pada Selasa (31/05/2022) mengatakan telah mengajukan protes diplomatik pada Tiongkok karena secara sepihak menyatakan larangan penangkapan ikan di Laut Tiongkok Selatan, dan juga mengeluhkan pelecehan dan pelanggaran yurisdiksinya oleh penjaga pantai Beijing.
Kementerian luar negeri Filipina dalam sebuah pernyataan menuduh kapal-kapal Tiongkok mengganggu misi penelitian ilmiah kelautan bersama serta kegiatan eksplorasi energi di dua lokasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan pernyataan pada hari Rabu (1/06/2022) bahwa larangan penangkapan ikan di Laut Tiongkok Selatan adalah tindakan normal dan tidak akan menerima tuduhan tidak berdasar setelah the Department of Foreign Affairs (DFA)/Departemen Luar Negeri Filipina mengajukan protes diplomatik atas apa yang disebut pengenaan larangan sepihak (unilateral imposition of the ban) oleh Tiongkok.
Zhao Lijian, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, mengatakan pada konferensi pers rutin pada hari Rabu bahwa Tiongkok telah menerapkan moratorium penangkapan ikan pada musim panas di Laut Tiongkok Selatan, yang merupakan tindakan normal untuk melindungi sumber daya hayati laut pada perairan dibawah yurisdiksi Tiongkok. Hal Ini juga merupakan praktik untuk merealisasikan tugas internasional sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Tiongkok berharap Filipina akan melihat masalah ini secara objektif dan benar, dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya sebagai negara pesisir di Laut Tiongkok Selatan, dan bersama-sama mempromosikan pembangunan perikanan berkelanjutan di kawasan itu.
Protes terbaru muncul ketika presiden Filipina berikutnya, Marcos Jr, bersiap untuk segera menjabat, yang juga baru-baru ini mengklaim untuk menegakkan apa yang disebut South China Sea Ruling dan tidak membiarkan Tiongkok menginjak-injak hak maritim Manila. Beberapa pengamat mengatakan kebijakan pemerintahan Marcos Jr yang akan datang di Laut Tiongkok Selatan kemungkinan akan menjadi kelanjutan dari kebijakan presiden pendahulunya, Duterte, dan tidak mungkin dia akan mengambil sikap agresif mengenai masalah tersebut.
Filipina dan Tiongkok secara historis memiliki hubungan yang rumit atas klaim teritorial Beijing yang luas dan perilaku penjaga pantai dan armada penangkapan ikannya di Laut Tiongkok Selatan, yang dilalui setidaknya oleh perdagangan laut sebesar $2,4 juta setiap tahun.
#MCPRDailyNews
